JAKARTA – Anies Baswedan menggulirkan isu tentang adanya sosok menteri koordinator (menko) dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak memiliki komitmen terhadap sistem demokrasi di Tanah Air. Tudingan serius tersebut dilontarkan bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan itu didasari dari Sang Menko yang disebutnya punya keinginan untuk mengubah konstitusi.

“Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, ‘mari kita ubah konstitusi’, tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” ujar dia dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, kemarin.

Anies mengatakan, orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi itu kini berani mengungkapkannya di ruang publik. Menurutnya, upaya-upaya tersebut mencederai demokrasi dan sudah seharusnya dilawan.

“Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan 1998. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak,” ujar Anies.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, yang dibutuhkan saat ini dalam memperbaiki demokrasi Indonesia adalah kesetaraan, kenetralan, dan sportivitas. Jangan sampai, kata dia, para pemegang kewenangan justru menjadi pihak yang tidan berkomitmen terhadap demokrasi. “Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik,” kata Anies.

Saat ini, ada empat menko yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan; dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yakni Muhadjir Effendy.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan taat terhadap konstitusi. Hanya saja, kata dia, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka semua pihak harus siap menerima konsekuensi itu. Ia balik menyindir pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

Elektabilitas Capres - (Republika)

Dia mengeklaim, terdapat data sekira 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Jika terealisasi, masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang hingga 2027. “Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengen jadi gini, takut tertunda,” ujar Luhut dalam wawancara di sebuah akun Youtube.

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, perubahan konstitusi bukanlah ranah seorang menteri. “Siapa menko (yang dimaksud Anies?) Mengubah konstitusi kan lewat MPR, gimana menko bisa mengubah? Saya pikir itu hanya sekadar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko, itu wilayahnya MPR,” ujar Jazilul.

 

Mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko, itu wilayahnya MPR.

JAZILUL FAWAID, Wakil Ketua MPR

 

SHARE    

Di samping itu, ia menegaskan, di MPR saat ini tak ada agenda perubahan konstitusi. Ia mengeklaim, tak ada rencana mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menunda Pemilu 2024.

“Amandemen undang-undang sudah tidak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini. Maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekadar tuduhan aja,” ujar Jazilul.

Tambahan koalisi

Anies mengeklaim, ada satu partai politik yang dalam waktu dekat direncanakan bergabung dengan koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia masih enggan menyebut nama dari partai politik tersebut. Mantan mendikbud itu pun tak menjelaskan apakah itu partai yang kini berada di parlemen atau di luar parlemen.

“Kami melihat bahwa keseriusan dari tiga parpol ini, mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Kita biasa, kerja selesai, baru pengumuman,” ujar Anies.

Saat ini, sudah terdapat tiga partai politik yang resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

“Mudah-mudahan ada yang keempat, mudah-mudahan ada yang kelima nanti, tapi apa sesungguhnya bukan soal tiga, empat, atau lima, tapi saya rasa bahwa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan pelan-pelan bisa menjangkau lebih banyak lagi," ujar Anies.

 

Mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat.

ANIES BASWEDAN, Bakal Capres.

 

SHARE    

Di samping itu, ia mengaku tak mempengaruhi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dalam pengambilan keputusan terkait pegusungannya sebagai bakal capres. Menurutnya, ia tidak berada dalam ruang yang sama ketika masing-masing internal partai menyatakan kesepakatannya.

“Boleh dicek ceritanya bagaimana PKS memutuskan, bagaimana Demokrat memutuskan, dan bagaimana yang pertama Nasdem memutuskan. Itu semua adalah proses pengambilan keputusan yang saya tidak berada di dalam ruang pertemuannya. Dan saya tidak berada di dalam posisi untuk mempengaruhi keputusannya,” ujar dia.