INDRAMAYU – Harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Indramayu semakin turun. Petani berharap pemerintah dapat secepatnya menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Kabupaten Indramayu saat ini di kisaran Rp 5.000-Rp 5.300 per kilogram. Harga itu sudah mengalami penurunan dibandingkan saat panen perdana pada pekan ketiga Februari 2023.

Saat itu harga GKP di tingkat petani masih di kisaran Rp 5.500-Rp 5.300 per kilogram. "Penurunan harga gabah disebabkan oleh panen yang sekarang semakin bertambah. Panen berlangsung setiap hari," kata Sutatang kepada Republika, Selasa (7/3).

Pekerja menampung gabah hasil panen dengan mesin di Bantul, Yogyakarta, Senin (16/1/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Sutatang menyebutkan, panen pada pekan ketiga Februari 2023 di Kabupaten Indramayu awalnya baru terjadi di Kecamatan Gantar. Namun, saat ini panen juga berlangsung di Kecamatan Kroya, Terisi, Gabuswetan, Sindang, dan Pasekan.

Namun, jumlah luas panen belum optimal, baru sekitar 10 ribu hingga 11 ribu hektare. Sedangkan luas tanam padi pada musim rendeng ini mencapai 120 ribu hektare.

Sutatang megatakan, harga gabah akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya lahan pertanian yang panen. "Ini sesuai dengan hukum ekonomi. Apalagi saat puncak panen, stok gabah di tingkat petani melimpah," kata Sutatang.

Sutatang menyebutkan, masa panen akan semakin ramai pada bulan ini. Sedangkan puncak panen raya, diperkirakan berlangsung pada April-Mei.

Oleh karena itu, Sutatang berharap HPP gabah dan beras yang baru segera ditetapkan. "Supaya ada ada patokan harga," ujar Sutatang.

Harga Acuan Gabah dan Beras - (Republika)

Sutatang mengusulkan agar HPP untuk GKP di tingkat petani bisa ditetapkan sebesar Rp 5.400 per kilogram. Dia menyatakan, besaran harga yang diusulkannya itu sudah menghitung besaran biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani.

Kalau harga gabahnya di bawah Rp 5.000 per kilogram, petani akan merugi.

SUTATANG, Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu

 

SHARE    

"Biaya produksi tanam padi sekarang tinggi, per hektare bisa mencapai Rp 10 juta. Kalau harga gabahnya di bawah Rp 5.000 per kilogram, petani akan merugi," kata Sutatang.

HPP gabah dan beras terbaru saat ini sedang digodok Badan Pangan Nasional (NFA). Usulan dari berbagai pihak telah ditampung untuk menentukan HPP yang menguntungkan bagi petani, tapi tetap bisa mengendalikan harga hingga tingkat konsumen.

Pemilik jasa angkutan kuda menuntun kudanya yang mengangkut karung berisi gabah di area persawahan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (8/11/2022). - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

SHARE    

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga, asosiasi dan organisasi petani, serta pelaku usaha. "Pertemuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan," kata Arief.

Dalam pertemuan itu setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP gabah kering panen (GKP) berdasarkan hasil perhitungan struktur ongkos usaha tani (SOUT). Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp 5.700 per kilogram, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp 5.550 per kilogram, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp 5.600 per kilogram, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp 5.400 per kilogram.

Kemudian, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp 5.800 per kilogram dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp 5.375 per kilogram. Sementara, Kementerian Pertanian turut mengusulkan HPP berada di kisaran Rp 4.800 per kilogram–Rp 5.100 per kilogram, dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp 4.850 per kilogram–Rp 5.000 per kilogram

Menurut Arief, semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu. Setelah dianalisis akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. Saat mengambil keputusan, pemerintah akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi, dan lainnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.