JAKARTA -- Holding BUMN Pangan, ID Food mulai membangun fasilitas distribusi dan logistik terintegrasi sebagai persiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP). Fasilitas yang dibangun, di antaranya gudang pendingin permanen dan portabel, reefer kontainer, hingga armada rantai dingin yang terintegrasi secara digital.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, penguasaan dan pengelolaan CPP dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Ada sejumlah bahan pokok yang ditetapkan sebagai CPP, antara lain, beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, ikan, dan minyak goreng.

Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi ID Food Bernadetta Raras mengatakan, fasilitas distribusi dan logistik terintegrasi dibangun untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan hingga tingkat kabupaten. Fasilitas itu dikelola melalui PT BGR Logistik Indonesia (BLI) sebagai integrator rantai pasok dingin. PT BLI merupakan anak usaha dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang menjadi salah satu anggota holding ID Food.

Holding BUMN Pangan, ID Food mulai membangun fasilitas distribusi dan logistik terintegrasi sebagai persiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP). - (Dok ID Food)

SHARE    

Menurut dia, holding akan mengoptimalkan sektor perdagangan dan logistik yang dikelola untuk berperan sebagai integrator logistik pangan, dan menjaring sinergi dengan provider logistik secara nasional yang dapat diakses secara digital. “Kami siap bersinergi memperbesar kapasitas dan skema distribusi yang terintegrasi secara digital untuk logistik pangan yang menjangkau setiap outlet konsumen,” kata Raras dalam keterangannya, Senin (6/3).

Direktur Operasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tri Wahyundo Hariyatno menjelaskan, fasilitas gudang pendingin portabel yang dikelola anak usahanya, memiliki keunggulan pada pengaturan suhu. Suhu dapat disesuaikan dengan kebutuhan komoditas daging, ikan, dan pangan lainnya hingga mencapai minus 40 derajat Celsius, ditunjang dengan kapasitas 10 ton untuk pembekuan. 

Selain pendingin portabel, pihaknya mengoptimalkan puluhan armada rantai dingin transportasi darat, yang mampu berfungsi sebagai penerus moda transportasi laut ataupun udara. "Fasilitas itu dilengkapi dengan GPS dan mobile trace and track untuk memonitor kegiatan logistik melalui tower control command center, yang mampu mendistribusikan komoditas pangan dan non-pangan hingga pelosok kabupaten,” katanya.

Direktur Komersial dan Operasi PT BGR Logistik Indonesia Syailendra menambahkan, distribusi komoditas pangan yang dikelola, didukung aplikasi secara digital melalui Fleet Integrated and Order Monitoring Application (FIONA). Itu merupakan aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi pengawasan mulai dari order, distribusi, armada, kualitas data, hingga pelaporan informasi dan manajemen order-nya.

Warga membeli bahan pokok di halaman Kantor DKPP Jabar, Jalan Ir H Juanda, Coblong, Kota Bandung, Jumat (24/2/2023). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Penguatan cadangan pangan menjadi fokus pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun pada 2022 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.

“Penguatan sektor pertanian, antara lain dilakukan dengan pengembangan budi daya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Ahad (6/3).

Anggaran tersebut akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga, non kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk kementerian dan lembaga, senilai Rp 15,3 triliun anggaran ketahanan pangan akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian, Rp 6,8 triliun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp 23,9 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Rp 100 miliar untuk Badan Pangan Nasional.

Kemudian, senilai Rp 25,3 triliun untuk anggaran subsidi pupuk, Rp1,8 triliun untuk cadangan beras pemerintah, dan Rp 2,6 triliun untuk program stabilisasi harga bahan pangan lain.

Melalui transfer ke daerah, pemerintah akan menyalurkan Rp 8,6 triliun dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp 0,3 triliun DAK nonfisik, dan Rp 13,6 triliun dana desa.

Petani merontokkan padi saat musim panen di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (1/2/2023). - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

SHARE    

Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 200 miliar dengan suku bunga 3 persen. “Sekarang saat terjadi hujan, tantangan petani adalah pengeringan, dan tentu KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian bisa dimanfaatkan,” katanya.

Sementara itu, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKJ) berupa telur dan daging ayam untuk tiga bulan dimulai pada Maret, April, dan Mei 2023. “Ini sedang diatur regulasinya, bantuan ini akan diberikan dalam tiga bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan nontunai,” ucapnya.