JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari sengketa laut antara Filipina dengan Republik Rakyat Cina. Indonesia berpeluang menghadapi sengketa yang sama di Laut Natuna.

Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menyatakan demikian dalam webinar yang digelar secara daring. Pengalaman Filipina menghadapi strategi gray zone Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, kata dia, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.

"Indonesia juga menghadapi strategi gray zone Cina di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna," kata Johanes dalam keterangan yang dikutip Republika pada Ahad (5/3). 

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas De La Salle University di Filipina, Profesor Renato Cruz DeCastro mengamati Tiongkok sudah melakukan operasi “gray zone” terhadap Filipina berkali-kali sejak 1995. Ia menerangkan gray zone bertujuan mencapai target politik dari peperangan tanpa harus mengerahkan kekuatan militer. 

Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada (Koarmada) I Laksamana Pertama TNI Hudiarto Krisno Utomo memberikan penjelasan tentang batas laut sebelum patroli udara di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (14/10/2022). - (ANTARA FOTO/Fauzan)

SHARE    

"Operasi gray zone diterapkan Cina kepada negara-negara yang memiliki perbatasan laut dengan Cina agar agresi militer tetap berada di bawah tingkat operasi laut yang sesungguhnya, dan dapat disembunyikan melalui bantahan-bantahan," ujar Renato.

Renato meyakini cara ini bentuk dari strategi perang Sun Tzu dimana mengajarkan cara menang dalam peperangan tanpa berperang. Berdasarkan prinsip itu, menurutnya Tiongkok berusaha menekankan klaimnya di Laut Cina Selatan.

"Antara lain dengan membangun dan melakukan militerisasi pada pulau-pulau buatan di wilayah-wilayah yang masih berada dalam sengketa dengan Vietnam dan Filipina, mengirimkan kapal-kapal nelayannya ke wilayah Laut Cina Selatan, serta menugaskan kapal-kapal unit lautnya untuk melakukan berbagai manuver seperti yang terjadi pada awal bulan Februari ini di wilayah ZEE Filipina," ucap Renato.

Diketahui, Filipina mengungkapkan sebuah kapal milik Penjaga Pantai RRC telah menembakkan laser berstandar militer ke arah kapal penjaga pantai Filipina di Laut Cina Selatan pada medio Februari 2023.

Foto dari Penjaga Pantai Filipina menunjukkan tindakan kapal Penjaga Pantai RRC menmbakkan laser di Laut Cina Selatan pada Februari 2023. - (Philippine Coast Guard via AP)

SHARE    

"Wilayah penembakan itu terjadi merupakan bagian dari ZEE Filipina. Filipina menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran atas hak berdaulat Filipina," ujar Prof Renato. 

Selain itu, Renato memandang model operasi gray zone Cina terlihat dari manuver terhadap Filipina dalam hampir dua dasawarsa terakhir. Di tahun 1995, militer Tiongkok membangun pangkalan di Mischief Reef, sebuah pulau karang yang berada dalam wilayah ZEE Filipina.

Pada pertengahan 2012, kapal Angkatan Laut Filipina yang ingin menangkap delapan perahu nelayan Cina yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah sengketa Scarborough Shoal dihadang oleh dua kapal otoritas sipil Tiongkok. Hanya saja, peristiwa itu justru berakhir dengan penguasaan de facto Cina atas Scarborough Shoal.

Padahal, lanjut Renato, sebelumnya terjadi kesepakatan agar masing-masing pihak mundur dari wilayah dimaksud. Namun usai kapal otoritas Filipina mundur, Cina langsung mengutus kapal-kapal penjaga pantai lainnya ke wilayah itu.

Peta Sengketa Wilayah Laut Cina Selatan - (Wikimedia Commons)

Renato juga mengamati operasi gray zone masih terjadi di era pemerintahan Presiden Duterte. Padahal Duterte dikenal sebagai presiden Filipina yang condong membangun hubungan baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

"Di tengah hubungan yang dekat itu, sebanyak 275 kapal nelayan Cina menyambangi pulau Thitu yang berada di bawah penguasaan Filipina," ucap Renato.  

Republika sempat menemui menemui Deputi Direktur Studi Perbatasan Cina di Akademi Ilmu Sosial Cina, Li Guoqiang, beberapa waktu lalu untuk mencari tahu potensi sengketa RI-Cina. Akademi Ilmu Sosial Cina adalah institusi penelitian sekaligus think-tank terpenting di Cina.

Ia terafiliasi dengan pemerintah pusat Cina. Studi perbatasan di akademi itu telah melakukan riset sejak 1993 untuk menentukan titik geografis Sembilan Garis Putus-Putus.

Saat membuat peta garis putus-putus pada 1947, Cina belum menentukan koordinat yang presisi terkait jangkauan geografis klaim Cina. Namun, menurut Li Guoqiang, saat ini Pemerintah Cina telah memiliki koordinat geografis tersebut.

Tangkapan citra satelit menunjukkan pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan, beberapa waktu lalu. Pulau tersebut dikhawatirkan bertujuan sebagai pangkalan militer. - (AP Photo)

SHARE    

Dari riset mereka, kata Li Guoqiang, garis itu bersinggungan dengan ZEE sejumlah negara ASEAN  yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Studi Perbatasan menemukan, ada sebanyak 1,5 juta kilometer persegi wilayah ZEE negara lain yang tumpang-tindih dengan Sembilan Garis Putus-Putus.

"Anda bertanya soal Indonesia? Ada seluas 50 ribu kilometer persegi wilayah tumpang tindih antara klaim Cina melalui Sembilan Garis Putus-Putus dengan ZEE Indonesia," kata Li Guoqiang. 

Bahas CoC

Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mengadakan pertemuan dengan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan pekan ini. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, pembahasan akan seputar negosiasi Code of Conduct (COC) Laut Cina Selatan. "Kalau tidak salah bahas CoC," ujar Faiz kepada Republika pada Jumat (3/3).

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik itu mengatakan, pembahasan akan dilakukan dalam rentang waktu 6 hingga 8 Maret 2023. Kegiatan itu bersamaan dengan agenda ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) dan East Asia Summit (EAS). "Minggu depan tanggal 6-8 akan ada SOM ASEAN dan SOM EAS termasuk SOM ASEAN dengan para mitra (secara terpisah)," ujar Faiz.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang tengah berbincang di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (22/2/2023). Retno dan Qin memimpin pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-4 Indonesia-Cina. - (Dok. Kementerian Luar Negeri )

SHARE    

Pertemuan tersebut, menurut Faiz, akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R Suryodipuro. Namun, Kemlu RI belum mengonfirmasi rincian lebih lanjut tentang pertemuan tersebut.

Cina dan empat negara ASEAN yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam memiliki klaim yang tumpang tindih atas perairan strategis Laut Cina Selatan. Untuk memperjelas masalah ini, Indonesia sebagai ketua bergilir ASEAN pada 2023 sempat menyinggung ingin menghidupkan kembali perundingan tersebut.

Menlu RI Retno Marsudi pun menegaskan keinginan itu usai ASEAN Foreign Ministers (AFM) Meeting Retreat pada Februari lalu. Dia menegaskan, penyelesaian negosiasi CoC harus sesegera mungkin.

Sebelum CoC, masalah Laut Cina Selatan sudah dibahas dalam Declaration of Conduct (DoC) yang ditandatangani di Kamboja pada November 2002. Dalam dokumen lama itu membahas  komitmen Cina dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.

Kemudian pada 2011 Cina dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan CoC Laut Cina Selatan.

Kesepakatan ini berfungsi adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Kode etik dini diharapkan dapat menahan potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam.

Pembahasan itu pun sempat disinggung Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang selama kunjungan dua hari ke Jakarta pada Februari. Dikutip dari the Strait Times, dia berjanji akan bekerja sama dengan Asia Tenggara untuk bersama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Qin mengatakan, Cina, Indonesia, dan negara-negara pesisir di Laut Cina Selatan akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya mengimplementasikan secara penuh dan efektif DoC.