Foto udara kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (7/11/2022). Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat luas areal lahan perkebunan saw | ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Ekonomi

Sawit Berkelanjutan Suatu Keharusan

03 Mar 2023, 18:00 WIB

Pengusaha didorong meningkatkan kemitraan dengan petani sawit.

JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan, perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Karena itu, prinsip industri sawit harus didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

"Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat," ujar Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3).

Ma'ruf mengatakan, itu karena industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara dengan devisa ekspor mencapai 39,28 miliar dolar AS pada 2022. Ma'ruf meyakini, industri sawit akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional.

Namun, industri sawit tidak luput dari tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan kinerja industri kelapa sawit. Karena itu, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

"Sasaran yang ingin dicapai antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," kata dia.

Menurut dia, upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan masing-masing. Pertama, memperkuat jalur kemitraan antara petani dan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan," ujar Ma'ruf.

Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO lahan sawit rakyat. Langkah itu perlu ditempuh untuk menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial-budaya, dan ramah lingkungan.

Ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

"Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota Gapki dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat," ujarnya.

Ma'ruf dalam kesempatan itu juga mendorong jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan harmonisasi regulasi berkaitan dalam industri sawit di Indonesia. Harmonisasi itu khususnya dalam menyelesaikan status perkebunan di kawasan hutan dan percepatan program PSR. "Program Peremajaan Sawit Rakyat harus dipercepat karena realisasinya masih belum sesuai target," kata Ma'ruf.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, kemitraan industri sawit dengan petani rakyat menjadi tema yang diangkat dalam Munas XI Gapki pada 8-10 Maret 2023. Dia menegaskan, sebagai asosiasi sektor hulu perkebunan kelapa sawit, Gapki merupakan mitra pemerintah.

"Gapki mendorong dan menjaga kemajuan industri sawit nasional agar tetap memberikan kontribusi maksimal untuk menyediakan lapangan kerja dan menyumbang devisa negara," ujar Joko.

Ia mengatakan, industri sawit terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi perlambatan saat pandemi Covid-19. Karena itu, Gapki berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat dengan meremajakan sawit rakyat.

Pekerja mengangkut kelapa sawit ke dalam truk di Desa Rangkasbitung Timur, Lebak, Banten, beberapa waktu lalu. - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

Hal tersebut sesuai dengan program Presiden Joko Widodo yang mencanangkan target 180 ribu hektare per tahun. Program itu didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena itu, perusahaan perkebunan akan mengambil bagian dalam program ini melalui kemitraan dengan petani, baik melalui program PSR maupun program pendampingan teknis budi daya bagi kebun rakyat yang belum memasuki masa PSR," ujarnya.