Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah unt | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Peristiwa

Aksi Desak Pengesahan RUU PRT di DPRD Jabar

Posisi pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi lemah dan dieksploitasi.

BANDUNG -- Massa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Untuk UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/2/2023).

Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk melindungi HAM para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai kerap kali terabaikan. 

RUU PRT telah diusulkan sejak tahun 2004. Dan pada tahun 2010 mulai dibahas di gedung parlemen. Kini dua dekade lebih berlalu, namun RUU ini kunjung disahkan.

Perlindungan bagi pekerja rumah tangga sangat mendesak diberlakukan. Mengingat posisi profesi kerap berada dalam kondisi lemah dan rentan dieksploitasi.  ';