JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang operasi tangkap tangan (OTT).

Pernyataan tentang OTT dari kedua menteri tersebut dinilai memengaruhi penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. “Kalau tanggapan Presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat, seperti Pak Luhut dan yang lain-lain, itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak. Tetapi, memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa (pernyataan) ini juga memengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT. Tetapi, apakah itu betul apa tidak, itu nanti kita di rapat berikut,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan diketahui pernah mengajak pemda untuk melawan OTT dan mengurangi praktik korupsi dengan cara mengubah ekosistem pemerintahan jadi serbadigital. Menurut dia, ketika tidak ada lagi OTT dan kasus korupsi menurun, Indonesia bakal dianggap sebagai negara bermartabat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian juga pernah meminta aparat penegak hukum untuk tidak menyelidiki dan memanggil kepala daerah. Ia khawatir para kepala daerah menjadi takut mengeksekusi program pemerintahan.

Indeks Persepsi Korupsi Anjlok - (Republika)

Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD, jaksa agung, kapolri, dan ketua KPK untuk secara khusus membahas penurunan skor IPK di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2). Menurut Mahfud, IPK yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) hanya merupakan persepsi dan terbatas di bidang-bidang tertentu saja. Ia pun menilai hasil tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya.

“Kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta, tapi persepsi, dan baru terbatas pada hal-hal tertentu. Di bidang-bidang tertentu kita justru naik, demokratisasi naik, penegakan-penegakan hukum dan keadilan naik,” ujar Mahfud.

Di sektor tertentu lainnya, seperti bidang perizinan dan kemudahan berinvestasi, kekhawatiran investor terhadap kepastian hukum disebutnya berpengaruh terhadap penurunan skor IPK.

Mahfud sebelumnya mengeklaim sudah memprediksi penurunan IPK. “Kan OTT itu banyak sekali kemarin, korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik, apa namanya, kemarahan publik naik. Persepsinya juga akan jelek,” kata dia.

“Ini kan soal persepsi saja. Bukan soal mungkin korupsinya makin banyak atau enggak, tetapi persepsi itu semakin buruk," ujarnya menambahkan.

Persoalannya, hitung-hitungan Menko Polhukam itu tak sejalan dengan data belakangan.

Korelasi OTT KPK dan IPK per Tahun - (Pusat Data Republika)

Sepanjang 2022, KPK melakukan sedikitnya sembilan kali OTT. Jumlah itu lebih banyak dari tahun 2020 yang sebanyak delapan kali OTT dan enam kali pada 2021. OTT sepanjang masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri yang dimulai pada Desember 2019 itu sedianya jauh lebih kecil dari angka sebelumnya.

Sepanjang 2019 saja, KPK melakukan 21 kali OTT. Sementara itu, pada 2018, ada 30 OTT dilakukan KPK, lebih banyak dari OTT sepanjang tiga tahun kepemimpinan Firli. Sementara itu, IPK Indonesia justru berada di angka yang jauh lebih baik saat OTT-OTT tersebut marak. Pada 2018, IPK berada di angka 38, sedangkan pada 2019 di angka 40.

Menanggapi jebloknya IPK Indonesia pada 2022, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah perbaikan dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan memberikan arahan kepada seluruh jajarannya mengenai hal itu. Salah satu substansi perbaikan yang disorot yakni masalah peraturan perundang-undangan, korupsi politik, dan konflik kepentingan.

Seperti diketahui, penurunan IPK Indonesia pada 2022 ini menjadi titik terendah sejak 2015. Perolehan itu juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun 2021 yang mencapai ranking ke-96. TII merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Adapun skor nol berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).

Sementara itu, di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83), serta Swiss (82). Posisi terendah ditempati Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), serta Venezuela (14).

Kejaksaan Agung menegaskan, proses penegakan hukum dan pemberantasan praktik korupsi tidak akan terpengaruh oleh IPK Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, penindakan yang masif dan upaya penjeraan sudah dilakukan maksimal oleh tim penyidikannya untuk memperbaiki citra penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Febrie mengatakan, tim penyidikannya juga selalu berfokus pada pengembalian kerugian negara. Begitu juga tentang kerugian perekonomian negara. “Kita sudah banyak melakukan penindakan yang sifatnya mengganggu program-program pemerintah, yang merugikan negara dan juga perekonomian negara,” ujar Febrie.