JAKARTA — Kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station atau (BTS) 4G yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai dapat menghambat pembangunan daerah. Kasus ini juga merugikan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Karena selama ini kita sudah mengarah pada digitalisasi daerah itu. Dengan adanya kasus-kasus BTS ini memang kemudian kita lihat banyak sekali program digitalisasi terganggu,” ujar Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi Republika, Ahad (29/1).

Menurut Trubus, yang paling dirugikan dari kasus korupsi tower BTS adalah daerah. Konsekuensinya daerah seringkali membatasi anggaran atau efesiensi. Hal ini berakibat pada sulitnya masyarakat mengakses internet dan mungkin juga jaringan telepon. Padahal pemerintah tengah gencar-gencar digitalisasi. Maka pembangunan daerah yang mengarah smart city jadi sangat sulit terwujud.

“Di Jakarta saja dulu banyak titik untuk mengakses internet publik yang mudah, sekarang sudah sulit dan dibatasi, ditambah lagi dengan adanya korupsi BTS ini membuat masyarakat sulit,” ujar Trubus.

Anatomi Kasus Bakti Kemenkominfo - (Republika)

Trubus menyakini, dugaan korupsi pengadaan BTS ini sudah lama terjadi dan berulang-ulang. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi BTS bagai fenomena gunung es. Dia mengatakan, tidak menutup kemungkin nilai atau kuantitasnya lebih besar dari yang terungkap.

“Menurut saya program pemerintah terkait dengan smart city, terkait dengan digitalisasi, terkait dengan layanan publik lebih kepada percepatan-percepatan penghimpunan data sudah tertanggu,” kata Trubus.

Dia menjelaskan, begitu juga dengan fasiltas yang mestinya didapat masyarakat menjadi terganggu, bahkan mungkin tidak ada. Sehingga dalam kasus dugaan korupsi tower BTS yang paling dirugikan adalah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah 3T. Karena tidak hanya soal pelayanan tapi juga menimbulkan kerugian-kerugian lainnya.

“Proses belajar mengajar juga terganggu bagi mereka yang menggunakan sistem daring. Layanan publiknya jadi nggak oke, publik itu kemudian dapat layanan tidak merata, kadang-kadang sering mati, itu kan karena adanya korupsi BTS itu,” ujar Trubus.

Guru mendampingi siswa saat pembelajaran menggunakan layanan internet gratis Kemenkominfo di SDN 51 Simpang Kubu Kandang, Pemayung, Batanghari, Jambi, Sabtu (30/10/2021). - (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww.)

SHARE    

Hal senada juga dikatakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Terlepas dari kerugian negara, dugaan korupsi BTS telah menghambat capaian target pemerintah pemerataan akses internet cepat 4G plus ke seluruh pelosok Indonesia. Menurutnya, setiap korupsi proyek pembangunan pasti ujungnya merugikan masyarakat.

Terlepas dari dinamika politik mengapa kasus korupsi ini mencuat, Agus meminta korupsi ini harus diungkap dan diusut tuntas. Pengungkapan harus berujung dengan pengembalian kerugian negara dan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat.

“Sekarang hampir setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah bisa dikorupsi, jadi persoalan penegak hukum mau tegas atau tidak, kalau sudah terbukti namun hukumannya hanya lima tahun ke bawah tanpa dimiskinkan, ya korupsi itu akan terus berulang,” kata Agus.

Ia menegaskan, apapun ceritanya, korupsi pasti merugikan negara, dan akhirnya yang terimbas adalah masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan dan fasilitas layak menjadi tidak terpenuhi. Maka kaitannya dengan korupsi BTS ini, menurut dia, rakyat menjadi pihak yang dirugikan atas ketidakmampuan negara menyiapkan infrastruktur komunikasi internet yang cepat dan layak hingga ke pelosok daerah di Indonesia.

Agus mengingatkan, terlepas dari terbongkarnya kasus ini yang dikaitkan dengan urusan politik, tidak ada alasan untuk tidak membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi apapun. Menurut dia, penegak hukum harus berani membongkar kasus korupsi terhadap siapapun yang melakukannya.

Pengamat teknologi informasi (TI) dari Communication & Information System Security Research Center (Cissrec), Pratama Persadha menyebut, dengan adanya dugaan kasus korupsi proyek Bakti Kemenkominfo, tentu berimbas pada perluasan dan jangkauan internet di Indonesia.

“Kita tahu BAKTI ini sebagai lanjutan dari program backbone Palapa Ring yang sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Tentu ini memperlambat secara langsung pada upaya pemerataan internet di Tanah Air,” kata dia.

Secara teknis, lanjut Pratama, BAKTI memiliki empat tugas yang bertujuan menyediakan akses internet ke seluruh Indonesia, yaitu layanan akses internet, penyediaan BTS, Palapa Ring, dan satelit multifungsi. Apalagi layanan internet yang sedang dibangun ini adalah wilayah 3T.

“Artinya, akses internet 4G masih sangat sulit didapatkan di daerah-daerah yang sulit terjangkau,” ujar dia.

Lokasi salah satu BTS dalam proyek BAKTI Kemenkominfo. - (Dok Republika)

Kejaksaan Agung (Kejakgung) terus memeriksa berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G, dari staf ahli menkominfo hingga dirjen di Kemenkominfo. Kejakkgung juga mendalami peran Gregorius Aleks Plate (GAP). GAP diduga terlibat dalam proyek ‘bancakan’ senilai Rp 10 triliun sepanjang 2020-2022 itu. GAP juga diduga turut menikmati uang serta fasilitas di BAKTI Kemenkominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, timnya sudah memeriksa GAP sebagai saksi pada Kamis (26/1). Dalam pemeriksaan, Kuntadi menyatakan tak ditemukan GAP dalam jabatan struktural di BAKTI maupun sebagai staf di lingkungan Kemenkominfo.

“Kita dalami perannya. Karena dia (GAP) ini, tidak ada (jabatannya) di BAKTI, tetapi ikut menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di BAKTI. Ke mana-mana dapat (fasilitas) dari BAKTI. Juga dari kementerian. Ke luar negeri difasilitasi dari BAKTI,” kata Kuntadi kepada Republika.

Kuntadi tak mau berspekulasi tentang GAP ada hubungan persaudaraan maupun relasi kekeluargaan dengan Menkominfo Johnny Gerard Plate. Melihat adanya kesamaan famili maupun marga. “Kalau itu, silakan tafsirkan sendiri,” kata Kuntadi.

 

Siapa dia (GAP) itu. Staf ahli (menteri) bukan. SK-nya tidak ada. Di BAKTI juga tidak ada. Vendor juga bukan. Tetapi ikut menikmati (fasilitas dan uang dari BAKTI).

 

 

SHARE    

Tetapi, Kuntadi menyatakan, dari penyidikan ditemukan adanya peran GAP dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI di Kemenkominfo. “Makanya kita lakukan pemeriksaan, siapa dia (GAP) itu. Staf ahli (menteri) bukan. SK-nya tidak ada. Di BAKTI juga tidak ada. Vendor juga bukan. Tetapi ikut menikmati (fasilitas dan uang dari BAKTI),” ujar Kuntadi.