JAKARTA -- Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPro) mendesak FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk segera mengambil keputusan mengenai kebijakan minor yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).

Wakil Sekretaris Jenderal FIFPro Simon Colosimo mengatakan, FIFA dan AFC harus turun tangan dan mengintervensi keputusan PSSI yang memberhentikan Liga 2 dan Liga 3 musim 2022-2023.

"Ini jelas berdampak serius pada kehidupan dan karier sekitar 700 pesepak bola profesional di Indonesia yang memiliki kontrak dengan klub Liga 2," demikian pernyataan Simon Colosimo yang dilansir laman resmi, Kamis (26/1).

Menurut FIFPro, PSSI sebenarnya sudah berjanji akan menggulirkan kembali Liga 2 dan Liga 3 2022-2023 mulai 14 Januari 2023 setelah dihentikan sementara karena terimbas tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. Namun, PSSI ternyata memberhentikan liga tersebut pada 12 Januari 2023.

Kebijakan itu diambil dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. FIFPro pun menyebut keputusan PSSI memberhentikan Liga 2 dan putaran nasional Liga 3 sebagai sesuatu yang "mengganggu" karena tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).

FIFPro menilai ketiadaan degradasi di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023, imbas dari berhentinya Liga 2, adalah sesuatu yang bertentangan dengan struktur liga sepak bola di bawah FIFA. Karena itu, FIFPro meminta FIFA dan AFC mengintervensi permasalahan tersebut dan bersama PSSI serta APPI berupaya menemukan solusi agar Liga 2 dan Liga 3 dapat digulirkan lagi.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan para pemilik klub Liga 2 sebelumnya telah menggelar rapat di Jakarta pada Selasa (24/1) untuk membahas nasib kompetisi. Mayoritas klub Liga 2 masih ingin kompetisi dilanjutkan dan meminta agar usulan itu dibawa ke Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari mendatang.

Konferensi pers PT Liga Indonesia Baru dan PSSI setelah Owners Meeting Liga 2 2022/2023 di Jakarta, Selasa (24/1). - (Republika/ Afrizal Rosikhul Ilmi)

SHARE    

Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus seusai pertemuan itu menyampaikan, hasil dari rapat akan dibawa ke KLB dan hasilnya bakal dilanjutkan oleh kepengurusan PSSI periode 2023-2027. Keputusan mengenai kelanjutan Liga 2 akan diambil dalam kongres tersebut. Ada opsi bahwa Liga 2 akan dilanjutkan dengan sistem gelembung (bubble) pada 24 Februari mendatang.

"Untuk adanya degradasi dan promosi, akan diputuskan nanti oleh pengurus PSSI yang baru," kata Ferry.

Di sisi lain, perwakilan klub menyebut PT LIB maupun PSSI tidak menghendaki Liga 2 dilanjutkan. Kendati demikian, mayoritas klub Liga 2, yaitu 15 dari total 28 klub, menginginkan kompetisi tetap dilanjutkan.

Manajer Persipura Yan Mandenas mengatakan, PT LIB dan PSSI enggan melakukan voting karena suara mayoritas tidak sesuai kehendak mereka.

"Ada 15 klub yang menginginkan kompetisi dilanjutkan. Mereka (PSSI dan PT LIB, Red) tidak memberikan jawaban dilanjutkan atau tidak. Dan kami meminta agar LIB memberikan rekomendasi ke kepengurusan PSSI yang baru untuk dibahas di KLB. Semoga kepengurusan yang baru bisa mendengar perjuangan teman-teman Liga 2," kata dia.

Menpora Zainudin Amali (kedua kiri) bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi (kiri) menyampaikan keterangan pers seusai menggelar pertemuan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis (19/1/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pada Rabu (25/1) mengaku akan menghormati keputusan kelanjutan Liga 2 Indonesia yang akan dibahas di KLB PSSI oleh pengurus baru 2023-2027 pada 16 Februari mendatang.

“Saya kira itulah keputusannya. Presiden memberikan arahan ke saya untuk cari jalan keluar. Saya sebelumnya sudah mengundang PSSI, (PT) LIB, untuk berdiskusi. Kemudian, mereka mengundang Liga 2 dan kemudian akhirnya diputuskan untuk direkomendasikan ke KLB PSSI dan menunggu keputusan baru,” kata Menpora.

Menpora yang juga mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum PSSI itu menegaskan, pemerintah tidak bisa masuk lebih dalam lagi terhadap keputusan tersebut. “Itu namanya intervensi,” ujarnya.