Permukiman di bantaran Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/12/2018). Pemerintah Kota Bogor berencana menata kawasan bantaran Sungai Ciliwung dengan target untuk meningkat kualitas hidup warga, wisata air terintegrasi seperti arung jeram dan kamp | ANTARA FOTO

Bodetabek

Bogor Bangun Sanitasi Demi Setop Warga BAB Sembarangan

Miris melihat fenomena masih banyak warga Kota Bogor yang BAB sembarangan.

BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus bergerak mempercepat program open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menerangkan, pemkot fokus dua hal dalam mewujudkan program setop BAB sembarangan.

Selain pembangunan infrastruktur melalui fasilitas fisik, pihaknya secara bersamaan juga menciptakan kultur baru di masyarakat. Bima meyakini, pembangunan fisik sarana bisa berdampak bagi kebiasaan masyarakat.

"Sering kali, tidak bisa kita membangun kebiasaan kita membangun kultur tanpa infrastruktur tanpa pembangunan fisik itu tidak mungkin. Meminta warga hidup bersih, tetapi tempat sampahnya tidak disiapkan," kata Bima di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (29/12).

photo
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto - (Erdy Nasrul)

Bima mengatakan, pembangunan kota memang bukan semata soal trotoar dan taman. Karena itu, ia tidak lupa mencoba membangun kebiasaan baru di kalangan masyarakat untuk menerapkan hidup sehat.

Dia merasa miris melihat fenomena masih banyak warga Kota Hujan yang BAB sembarangan. Padahal, lokasinya tidak jauh dari Istana Bogor. Meskipun mengupayakan ODF tidak mudah, Bima ingin mengajak warga terbiasa dengan mengubah kebiasaan lama. Karena itu, ia memakai pendekatan membangun sarana fisik di permukiman untuk mendorong pola hidup higienis.

 
Ada akses jamban, semua bisa mengelola limbah rumah tangga, air bersihnya bisa dapatkan menuju sanitasi total.
BIMA ARYA Wali Kota Bogor
 

"Ada sanitasi total, jadi semua warga menggunakan air bersih. Ada akses jamban, semua bisa mengelola limbah rumah tangga, air bersihnya bisa dapatkan menuju sanitasi total," kata Bima.

Dia mengakui, keberhasilan program ODF sangat bergantung pada tiga hal. Pertama, bagaimana pemkot bisa menjawab tuntutan warga atas fasilitas air bersih dan akses jambat. Kedua, memastikan fasilitas penunjang yang dibutuhkan warga tersedia. Poin ketiga terkait daya dukung lingkungan.

"Buat saya tidak usah terburu, tapi harus bergerak karena ini soal membangun kebiasaan. Ini langkah yang berkah untuk Kota Bogor lebih sehat dan sejahtera," kata Bima.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BAPPEDA KOTA BOGOR (@bappeda.kotabogor)

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi, capaian ODF Kota Bogor menempati peringkat terakhir dari 27 kabupaten/kota di Jabar pada triwulan kedua 2022. Melihat capaian itu, kata dia, Kota Bogor pun terus bergerak dalam upaya percepatan ODF dan berhasil mendeklarasikan dua kelurahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan.

Laporan itu tentu sangat ironis bagi Kota Bogor yang memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) urutan kelima di Jabar. "Data ini menunjukan bahwa Bogor harus melakukan lompatan-lompatan besar agar ODF di Kota Bogor bisa ditangani," kata Rudy.

Dia pun menggaungkan sinergi dan kolaborasi antardinas di lingkungan pemkot maupun pemangku kepentingan lain untuk mengatasi persoalan itu. Salah satu program terobosan yang dilakukan Dinkes Kota Bogor adalah meluncurkan tagline "Rereongan Akses Sanitasi Jamban Keluarga". Rudy berharap makin banyak yang peduli dengan masalah BAB sembarangan, penuntasannya bisa makin cepat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengatakan, menjadi sebuah keharusan bagi pemkot untuk dapat merealisasikan ODF. Dia mendukung agar gerakan perang melawan BAB sembarangan deklarasikan di tingkat kelurahan agar gaungnya makin terasa. "Saya setuju ada kelurahan ODF. Di samping itu, ODF kan salah satu indikator penilaian kota sehat," katanya.

 
Saya setuju ada kelurahan ODF. Di samping itu, ODF kan salah satu indikator penilaian kota sehat.
ZAENUL MUTAQIN Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor
 

Kelurahan Rancamaya

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah menegaskan, Kelurahan Rancamaya menjadi pilot project kelurahan bebas BAB sembarangan. Dasar program itu merujuk surat edaran Sekda Jabar pada 10 Maret 2021 yang ditindaklanjuti Keputusan Wali Kota Nomor 658 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokus Percepatan Kelurahan ODF.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kelurahan lainnya," kata Syarifah.

Dia mengatakan, beberapa langkah yang sudah dilakukan pemkot adalah pendataan dan pemetaan faktor pemicu warga gemar BAB di sungai. Atas dasar itu, pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawasi agar tidak lagi warga BAB sembarangan. Jika sukses, nantinya satgas itu dikembangkan menjadi tingkat kecamatan dan kota.

Setelah melakukan verifikasi, lanjut Syarifah, selain Rancamaya, program ODF juga diterapkan di Kelurahan Pabaton. Dia menargetkan, kerja satgas yang terdiri lintas dinas tersebut bisa berjalan sukses.

"Jangka waktu kerja satgas ini sengaja kami batasi selama lima bulan, dari Januari sampai Mei (2023). Tujuannya agar pada saat tim provinsi melakukan verifikasi lagi, maka sudah ada penambahan kelurahan yang ODF," kata Syarifah. 

Tantangan Mediamorfosis Menghadapi Generasi Kaca

Pandemi Covid-19 sejak 2020 juga mengakselerasi perilaku digital warga global.

SELENGKAPNYA

Dinas SDA DKI Siagakan 461 Pompa Keliling

Hal ini untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang diperkirakan hingga awal Januari 2023.

SELENGKAPNYA

Raperda Disahkan, Jakpro Bisa Masuk Bisnis Migas

Naskah yang menjadi dasar penyusunan raperda baru ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi Jakpro.

SELENGKAPNYA