CIANJUR--Bupati Cianjur Herman Suherman membantah tuduhan penyelewengan bantuan untuk korban gempa. Herman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Acsena Humanis Foundation atas dugaan penyelewengan bantuan gempa, pada Jumat (23/12).

Herman mengaku, memilih untuk fokus bekerja pada penanganan bencana ketimbang memikirkan pelaporan terhadap dirinya ke KPK. Dalam laporannya ke KPK, Acsena Humanis Foundation menduga Bupati Cianjur Herman Suherman menyelewengkan bantuan dari Emirates Red Crescent berupa dua ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda.

“Namanya bantuan ada yang melalui pemda dan ada bantuan yang langsung ke warga,'' ujar Herman Suherman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Senin (26/12) malam.

Ia menambahkan, dimana yang melalui pemda didata dan dimasukkan dalam pembukuan dan ada tanda terimanya. Nantinya kata Herman, ketika ada permintaan dari warga melalui RT, RW, kades dan camat dan setelahnya diberikan penjaga gudang. Penyerahan bantuan ini ada catatannya ke siapa, jam berapa, dan fotonya ada serta langsung ada surat pertanggungjawaban (SPJ).

Anggota Basarnas menyalurkan bantuan untuk korban gempa Cianjur, Sabtu (26/11/2022). - (AP/Achmad Ibrahim)

SHARE    

Sehingga lanjut Herman, setiap hari dan pekan ada laporan pemasukan dan pengeluaran serta saldo di gudang. Terkait laporan ke KPK Herman mempersilakan. Namun jika ia melakukannya terlalu naif dan tidak mungkin dilakukan yakni menjual barang bantuan di tengah warga Cianjur membutuhkan bantuan. “Ke setiap SKPD saya ingatkan jangan mengurangi bantuan malah harus menambah,” tegas dia.

Dinsos misalnya kata Herman, kalau ada yang korupsi uang dan barang hukumannnya mati. Bahkan pada hari Anti-Korupsi awal Desember lalu Herman mengaku mengutip ancaman hukuman itu disampaikan kepada OPD dan mengingatkan hati-hati jangan sampai bantuan disalahgunakan. Menurut Herman, KPK akan menilai laporan itu benar atau tidak.

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyatakan keprihatinannya terkait isu penyelewengan bantuan kemanusiaan oleh kepala daerah. “Jika benar demikian, tentu tindakan demikian adalah moral hazard (risiko moral) yang susah diterima dengan akal dan logika sehat,” kata Didik, Selasa (27/12).

Ia menilai aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut. Bila ada bukti permulaan yang cukup, lanjut dia, maka bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.

Didik menegaskan, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bantuan bencana, termasuk bantuan dari luar negeri.

Relawan memberikan cemilan untuk anak-anak di kawasan Cijendil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (23/11/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Jika bantuan tersebut berupa uang harus dikirimkan secara langsung kepada BNPB melalui rekening khusus,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarnya soal adanya pelaporan dugaan penyelewengan tersebut.

"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," kata Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/12).

KPK memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu. "Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," ujar Ali.

Prajurit TNI Angkatan Udara (TNI AU) menyiapkan paket bantuan untuk korban gempa di Posko Satgasduk Operasi Murai Sakti 22 untuk penanggulangan bencana gempa Cianjur di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/12/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Pelaporan itu dilakukan Acsenahumanis Respon Foundation terhadap Bupati Cianjur Herman Suherman pada hari Jumat (16/12). Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan menyebut bantuan tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent terdiri atas 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.

"Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) serta me-repackingbantuan menjadi berbeda," demikian keterangan Acsenahumanis Respon Foundation dikutip pada Senin.

Herman disebut memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingan pribadi dan tidak menyalurkan bantuan sebagaimana semestinya. "Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya, Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," jelas Acsenahumanis Respon Foundation.