JAKARTA -- KNEKS akan membahas strategi penguatan industri halal di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait persiapan Rapat Pleno KNEKS yang akan dilaksanakan pada Selasa (20/12).

Dikutip dari siaran pers yang diterima Republika, Senin (19/12), rapat pleno ketiga KNEKS tersebut merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS dengan agenda evaluasi program kerja pemerintah mengenai pengembangan ekonomi syariah beserta pembahasan tindak lanjutnya.

Beberapa program kerja tersebut, antara lain, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU syariah, transformasi pengelolaan wakaf nasional, dukungan ekspor bagi UKM industri halal, serta penguatan kelembagaan untuk pengembangan ekonomi syariah oleh pemerintah daerah.

Rapat pleno akan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden dan dihadiri 16 anggota KNEKS yang terdiri atas pimpinan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri.

Rapat tersebut diharapkan mampu mempercepat inisiatif pengembangan ekonomi syariah oleh seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyampaikan, pengembangan industri halal Indonesia belum menerima dukungan kebijakan yang substantif. Dia menilai, pemerintah saat ini sudah cukup agresif menghadirkan produk-produk bersertifikat halal.

Akan tetapi, Yusuf mengatakan, industri halal bukan sekadar sertifikasi. "Ekosistem halal itu dari hulu sampai hilir dan menyangkut daya saing industri secara keseluruhan. Ini melibatkan SDM, pembiayaan, dan infrastruktur sehingga luas," ujar Yusuf.

Yusuf menyampaikan, waktu yang ditargetkan untuk menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia pada 2024 juga terlalu singkat. Dia pun mempertanyakan sektor industri halal dari Indonesia saat ini yang telah memimpin pasar internasional sehingga memungkinkan untuk menjadi produsen halal nomor wahid global.

Dia mencontohkan, jika ingin industri pangan halal Indonesia menjadi pemain global, yang harus dibenahi adalah sektor pertaniannya. Yusuf menilai, pemerintah perlu memperjelas sektor yang perlu dikuasai dalam industri halal.

Dia menyarankan kepada pemerintah untuk fokus kepada spesialisasi Indonesia. "Setelah ditentukan fokusnya baru kita bicara secara lebih jelas, strateginya apa, lini masanya, dan penyiapan apa saja yang harus dilakukan," ujarnya.