JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak (STPS) dan tiga orang lainnya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sahat diduga aktif menawarkan diri untuk mengurus dana hibah yang mencapai triliunan rupiah.

"Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/12) dini hari.

Tiga tersangka lainnya adalah staf ahli Sahat, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas, Abdul Hamid (AH) dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW).

Kasus ini berawal dari APBD Pemprov Jawa Timur yang merealisasikan dana belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Jumlah dana seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun.

Dana belanja hibah tersebut merupakan aspirasi dan usulan Sahat yang menjabat pimpinan DPRD Jatim. Distribusi penyalurannya dilakukan melalui pokmas untuk proyek infrastruktur hingga tingkat pedesaan. Namun, Sahat menawarkan diri membantu memperlancar pengusulan dana hibah dengan kesepakatan jatah sebagai uang muka (ijon).

Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung sekaligus Koordinator Pokmas menerima tawaran tersebut. Dari kesepakatan itu, Sahat mendapatkan bagian sebesar 20 persen dari nilai dana hibah yang akan disalurkan. Sedangkan Abdul 10 persen.

"Diduga ada kesepakatan antara tersangka STPS (Sahat) dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon," kata Johanis.

Pada 2021 dan 2022 nilai dana hibah yang telah disalurkan masing-masing sebesar Rp 40 miliar. Politikus Partai Golkar itu menerima uang secara bertahap dengan total Rp 5 miliar.

Abdul kembali menghubungi Sahat untuk mengurus alokasi dana hibah pokmas 2023 dan 2024. "AH kemudian kembali menghubungi tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar Rp 2 miliar," kata Johanis.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Penyerahan uang pertama dilakukan pada Rabu (13/12). Saat itu, Abdul menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Ilham selaku Koordinator Lapangan Pokmas untuk dibawa ke Surabaya. Uang itu diserahkan kepada Rusdi. Sahat memerintahkan Rusdi menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dan dolar AS.

"Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur," kata Johanis. Keduanya kemudian ditangkap KPK pada Rabu (14/12), malam itu.

Secara terpisah, Abdul dan Ilham juga ditangkap di Kabupaten Sampang, Madura. Sisa uang Rp 1 miliar yang dijanjikan Abdul seharusnya akan diberikan pada Jumat (16/12).

Sahat telah mengakui kesalahannya. Dia pun meminta maaf dan memohon doa dari masyarakat. "Khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga," kata Sahat yang dihadirkan sebagai tersangka dalam konferensi pers tersebut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat