Terdakwa tunggal kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu saat divonis bebas dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis (8/12/2022).). | Rizky Suryarandika/Republika

Nasional

Kasus Paniai Bisa Dibuka Lagi

Putusan bebas terdakwa HAM berat jadi sejarah Pemerintahan Jokowi.

JAKARTA—Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menilai kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai memiliki peluang untuk kembali diusut. Direktur Riset dan Publikasi Pusham UII Despan Heryansyah mengatakan, pembukaan kembali pengusutan kasus ini bisa memberi keadilan pada para korban.

Menurutnya, kasus Paniai masih bisa dibuka lagi dengan dua skema. Pertama, ada tersangka baru pada kasus yang sama karena hakim sudah menyebut dalam putusannya meskipun tidak menjelaskan dengan detail siapa atau jabatan, pangkatnya apa.

"Juga masih ada jalan banding dan kasasi untuk jaksa jika tidak puas dengan putusan," kata Despan kepada Republika, Jumat (9/12). 

Despan menambahkan, sejak awal sidang kasus HAM Paniai memang diragukan karena terdakwa hanya satu orang. Ia juga meyakini KUHAP yang digunakan dalam kasus Paniai turut memengaruhi kualitas sidang.

"Pelanggaran HAM di UU 26 Tahun 2000 itu tidak akan berhasil jika hukum acaranya masih menggunakan KUHAP (lama), pelanggaran HAM itu kan exstra ordinary crime, sementara KUHAP untuk ordinary crime," tegas Despan. 

Despan mengusulkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diperbaiki terlebih dahulu. "Jadi sebetulnya daripada memaksakan pengadilan (HAM) dengan UU yang ada, lebih baik revisi UU 26 dulu karena hasilnya nggak akan jauh beda (kalau pakai UU HAM lama)," ujarnya. 

Koalisi Pemantau Paniai 2014 juga menilai masih ada kemungkinan pembukaan lagi kasus Paniai. Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Ahmad Sajali selaku bagian dari Koalisi, menuturkan, hni merujuk proses pemeriksaan saksi di persidangan. Menurutnya, persidangan berhasil mengungkap sejumlah dugaan kuat akan nama-nama eksekutor yang membunuh dan menganiaya para korban.

Sajali menilai jika informasi berharga ini tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan, maka Koalisi meragukan kinerja Kejaksaan Agung (Kejakgung). "Kejaksaan Agung harus menindaklanjuti fakta persidangan dan menggelar upaya hukum lanjutan. Baik terhadap terdakwa yang diputus bebas atau dengan menyeret para pelaku lain baik di tataran langsung atau komando ke pengadilan," ucap Sajali, Jumat.

Selain itu, Koalisi mengingatkan supaya pemerintah menyikapi serius kasus Paniai berbekal fakta persidangan dan putusan pengadilan. Sebagai catatan, peristiwa Paniai adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Proses dan hasil yang buruk tentu dapat dianggap sebagai kualitas dan kapasitas pemerintahan hari ini. Sejarah akan merekam dengan jelas seluruh catatan akan prosesnya," tegasnya. 

Kejanggalan

Sajali menilai kasus yang akhirnya disidik oleh Kejakgung sebagai pelanggaran HAM berat sejak Desember 2021 ini diproses dalam begitu banyak kejanggalan. Salah satunya, minimnya pelibatan dari penyintas dan keluarga korban meski sejak momen awal peristiwa, mereka secara proaktif memberikan keterangan serta bukti. "Presiden harus mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung," ujar Sajali. 

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai putusan kasus Paniai mempertontonkan parodi keadilan. Menurutnya, putusan tersebut menjadi tamparan bagi para korban dan keluarganya.

"Putusan ini merupakan tamparan bagi korban dan keluarga korban penembakan di Paniai, bahkan bagi korban pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia yang bertahun-tahun menuntut keadilan," kata Usman.

Sebelumnya, Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu divonis bebas dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis (8/12). Isak merupakan terdakwa tunggal dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai 2014. Majelis hakim meyakini Isak tak terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam kasus Paniai.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua," kata Hakim Ketua Sutisna Sawati.

Atas putusan ini, Kejakgung akan memastikan melawan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku akan memerintahkan tim jaksa pelanggaran HAM berat segera melakukan kajian putusan majelis hakim untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Terkait dengan perkara HAM Paniai, terdakwa dinyatakan bebas hari ini (8/12). Maka jaksanya, saya minta untuk melakukan kasasi,” kata Febrie, Kamis (8/12).

Luis Enrique Bakal Tinggalkan Tim Matador

Spanyol tidak tampil menjanjikan saat Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung.

SELENGKAPNYA

Kroasia tak Gentar

Kroasia siap menghadapi permainan menyerang tim Samba.

SELENGKAPNYA

Ombudsman: Impor Beras Harus Sesuai Aturan

Pemerintah perlu memperhatikan penetapan waktu impor agar tak merugikan petani.  

SELENGKAPNYA