UMK 2023 Surabaya Masih Tertinggi di Jatim (Ilustrasi) | ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Jawa Timur

UMK 2023 Surabaya Masih Tertinggi di Jatim

Keputusan gubernur terkait besaran UMK mulai berlaku pada 1 Januari 2023

SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 bagi seluruh daerah di Jatim. Penetapan UMK ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2023.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, UMK Surabaya pada 2023 masih menjadi yang tertinggi dibanding 37 daerah lainnya. UMK Surabaya pada 2023 sebesar Rp 4,525,479.19 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.375.479,19. Adapun daerah dengan UMK terendah masih Kebupaten Sampang dengan besaran Rp 2,114,335.27.

Meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 1.922.122,97. "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023," tulis Khofifah dalam surat keputusan yang ditandatanganinya.

photo
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan karyawan saat kunjungan kerja di pabrik sepatu PT Ecco Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Kunjungan tersebut untuk mengetahui tradisi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan lebih cepat dari regulasi Kementerian Tenaga Kerja. - (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Jatim)

Dalam surat tersebut diatur, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan upah minimum kabupaten/kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum kabupaten/ kota tersebut.

Sementara itu, untuk daerah Ring 1 meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto kenaikan UMK sebesar Rp 150 ribu atau sekitar 3,4 persen dari UMK tahun sebelumnya. "Kenaikan di Ring 1 sebesar 150 ribu-an," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo, dikonfirmasi Kamis (8/12).

Kemudian untuk empat daerah di Ring 2 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Batu kenaikannya sekitar Rp 200 ribu atau 6,5 persen dari UMK tahun lalu. Dari 38 kabupaten/kota, lanjut Himawan, ada juga beberapa daerah yang kenaikannya mencapai 10 persen.

 
Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh.
HERMAWAN ESTU BAGIJO Kadisnakertrans Jawa Timur
 

"Kota-kota lainnya mencapai Rp 200 ribu kenaikannya, beberapa juga hingga 10 persen. Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh," ujarnya.

Menanggapi penetapan UMK ini, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli menyebut, kalau kenaikan UMK di sembilan daerah di Ring 1 dan Ring 2 lebih rendah dari usulan bupati/wali kota. Misalnya Surabaya, kenaikannya diusulkan mencapai 7,23 persen atau di angka Rp 316.303,39.

Namun penetapan gubernur hanya naik 3,43 persen atau Rp 150 ribu. Selanjutnya Gresik, bupati setempat mengusulkan kenaikkan mencapai 7,18 persen, Sidoarjo rekomendasi bupati naik 7,22 persen atau Rp 315.455,30, Pasuruan rekomendasi bupati naik 7,67 persen atau Rp 334.718,41, dan Mojokerto rekomendasi bupati naik 7,29 persen atau Rp 317.655,60.Tapi semuanya ditetapkan kenaikannya Rp 150 ribu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Disnakertrans Prov Jatim (@naker_jatim)

Jazuli melanjutkan, untuk Malang rekomendasinya naik 7,33 persen atau Rp 224.904,58, namun ditetapkannya 6,52 persen atau Rp 200 ribu. Kemudian Kota Malang rekomendasi naik 7,22 persen atau Rp 216.207,14, namun ditetapkannya 6,68 persen atau Rp 200 ribu.

Selanjutnya Kota Pasuruan, rekomendasi naik 7,49 persen atau Rp 212.600,66, ditetapkannya hanya 7,05 persen atau Rp 200 ribu, dan Kota Batu rekomendasinya naik 7,24 persen atau Rp 205.042,91, tetapi ditetapkannya 7,07 persen atau Rp 200 ribu.

"Dari sembilan kabupaten/kota tersebut terdapat tujuh kenaikan UMK-nya di bawah inflasi (6,80 persen), yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang," kata Jazuli.

Ia melanjutkan, ditetapkannya kenaikan UMK 2023 di bawah nilai inflasi, bisa membuat kehidupan buruh semakin sulit. Ia bahkan menilai, kebijakan pengupahan Gubernur Khofifah ini memperpanjang catatan kelam rezim upah murah. 

Luis Enrique Bakal Tinggalkan Tim Matador

Spanyol tidak tampil menjanjikan saat Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung.

SELENGKAPNYA

Kroasia tak Gentar

Kroasia siap menghadapi permainan menyerang tim Samba.

SELENGKAPNYA

Ombudsman: Impor Beras Harus Sesuai Aturan

Pemerintah perlu memperhatikan penetapan waktu impor agar tak merugikan petani.  

SELENGKAPNYA