Warga menanam pohon durian di kawasan Gunung Sasak, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/11/2022). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Opini

Perspektif Hijau Reforma Agraria

Penguatan perspektif hijau akan melahirkan pembangunan ramah lingkungan dan menyejahterakan warga.

USEP SETIAWAN, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

Tahun 2022 segera berakhir. Sepanjang 2022 muncul ancaman krisis global berupa krisis ekonomi, pangan, dan energi yang dihadapi dunia. Krisis ditandai melemahnya pertumbuhan ekonomi dan kesulitan negara mengendalikan inflasi serta melemahnya nilai tukar.

Ketegangan antarnegara dalam merespons perang Rusia versus Ukraina, berimbas pada kelangkaan posakan pangan dan energi lintas negara. Di sisi lain, perspektif hijau dalam kebijakan publik terkait pengelolaan kekayaan alam masih sekadar wacana.

Degradasi kualitas lingkungan hidup menjadi fenomena lazim. Bencana alam diakibatkan kebijakan eksploitatif, tak ramah lingkungan, serta tak menghormati kearifan lokal masyarakat. Bencana alam juga disebabkan fenomena perubahan iklim.

 
Ketegangan antarnegara dalam merespons perang Rusia versus Ukraina, berimbas pada kelangkaan posakan pangan dan energi lintas negara.
 
 

Fenomena ini terjadi karena kebijakan negara-negara di dunia cenderung eksploitatif atas kekayaan alam dan destruktif terhadap lingkungan hidup. Sistem ekonomi kapitalistik yang serakah menggunakan tanah dan kekayaan alam melewati ambang batasnya.

Masalah berikutnya, banyak konflik agraria dan pengelolaan kekayaan alam belum terselesaikan. Kini diperlukan strategi menyeluruh untuk menuntaskan konflik atas kekayaan alam ini.

Perspektif hijau

Secara teoretik, menurut Faisyal Rani (2013), green thought atau ekologisme mempresentasikan tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah lingkungan hidup.

Sistem negara kontemporer, struktur utama perekonomian global sebagai permasalahan. Selain itu, ilmu dan teknologi modern yang dimanfaatkan ekstensif dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, dalam beberapa hal, dianggap penyebab degradasi lingkungan hidup.

 
Green thought menawarkan cara pandang holistik yang menyoroti eratnya hubungan kehidupan manusia dan ekonomi global. 
 
 

Green thought menawarkan cara pandang holistik yang menyoroti eratnya hubungan kehidupan manusia dan ekonomi global. Presiden Jokowi, sejak Nawacita (2014) memiliki komitmen mengatasi masalah lingkungan hidup dalam pengelolaan kekayaan alam.

Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019, RPJM 2020-2024, dan RKP memasukkan program pemulihan kualitas lingkungan yang sinergi dengan program pencegahan eksplorasi, dalam penggunaan tanah dan kekayaan alam.

Pemulihan lingkungan hidup menjadi prioritas pemerintah. Pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penanda keseriusan pemerintah.

Lembaga pemerintah yang mengawinkan isu lingkungan dan kehutanan untuk memastikan integrasi upaya pelestarian lingkungan terkoneksi pembangunan kehutanan. Pembatasan penguasaan dan mengusahakan kawasan hutan oleh korporasi bermodal besar dilakukan pemerintah.

 
Evaluasi dan penataan izin-izin usaha perkebunan dan kehutanan dilakukan secara terintegrasi. 
 
 

Evaluasi dan penataan izin-izin usaha perkebunan dan kehutanan dilakukan secara terintegrasi. Moratorium pemberian izin usaha bagi korporasi melalui Inpres No 8 Tahun 2018 juga dilakukan pemerintah.

Demikian juga, penataan pemilikan dan penguasaan tanah melalui reforma agraria dan perhutanan sosial, yang pelaksanaannya terus diakselerasi. Salah satu tujuannya, memulihkan kualitas lingkungan hidup.

Kondisi agraria yang terdistribusi lebih adil membuat lingkungan dijaga warga. Kemampuan produktivitas warga juga akan meningkatkan kesejahteraannya. Warga yang sejahtera dipastikan akan menjaga lingkungannya dengan lebih baik.

Perspektif hijau diupayakan masuk kebijakan lingkungan dan pembangunan di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan sebagainya.

 
Penguatan perspektif hijau akan melahirkan pembangunan ramah lingkungan dan menyejahterakan warga.
 
 

Penguatan perspektif hijau akan melahirkan pembangunan ramah lingkungan dan menyejahterakan warga. Pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Konsensus bersama

Pembangunan nasional harus didasarkan pada perspektif hijau yang ramah lingkungan dan menyejahterakan warga. Semua sektor pembangunan mesti meninggalkan paradigma maskulin yang eksploitatif terhadap lingkungan.

Prinsip kolaborasi dalam pembangunan jadi pegangan pejabat pemerintahan di semua sektor. Sinergi lintas sektor didorong agar kebijakan efektif dalam memulihkan kualitas lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, pembangunan multisektor mestilah berperspektif hijau. Prinsip partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan bernuansa hijau perlu dibuka lebih lebar.

 
Pembangunan nasional harus didasarkan pada perspektif hijau yang ramah lingkungan dan menyejahterakan warga.
 
 

Keterlibatan publik memastikan pembangunan memperhatikan aspirasi warga dan menimbang situasi-kondisi objektif lapangan. Partisipasi menjadikan kebijakan lebih demokratis.

Kebijakan lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam mesti disusun dengan dasar bukti nyata di lapangan. Transparansi atas data dan informasi dijalankan dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Pembangunan berperspektif hijau menjadi menu strategis dari skenario pembangunan masa depan. Memasuki 2023, partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024 penting memasukkan perspektif hijau dan reforma agraria dalam visi, misi, dan rencana aksinya. 

Tip untuk Ojek Online

Ojek online juga harus tetap profesional melakukan tugasnya melayani semua penumpang.

SELENGKAPNYA

Digitalisasi BPRS Makin Potensial

Layanan harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

SELENGKAPNYA