Pekerja memanggul karung berisi beras di gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatra Utara, Medan, Sumatra Utara, Jumat (10/9/2021). | ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/wsj.

Tajuk

Mengamankan Beras

Pemerintah perlu melakukan operasi pasar beras guna menstabilisasi harga beras.

Kondisi geopolitik global yang masih rentan, memunculkan ancaman ketidakstabilan perdagangan antarnegara. Pada saat bersamaan, kebutuhan bahan pangan tak mengenal batas negara.

Dalam konteks perdagangan global yang saling terhubung, pasokan dan cadangan bahan pangan menjadi strategis bagi ketahanan sebuah negara.

Sebab, gejolak yang dialami rakyat karena kesulitan mendapatkan pasokan pangan, bisa berdampak langsung pada dinamika kehidupan sosial politik di negara bersangkutan.

Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir bahkan hingga menjelang tutup tahun, akan berdampak panjang pada kestabilan suatu negara dan kawasan. Perang, dengan sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan, berimbas pada kelancaran pasokan bahan pangan dan distribusinya.

 
Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir bahkan hingga menjelang tutup tahun, akan berdampak panjang pada kestabilan suatu negara dan kawasan.
 
 

Perang Rusia-Ukraina ini juga menyisakan krisis energi mengingat Rusia penyuplai gas ke kawasan Eropa. Sedangkan Ukraina, penghasil gandum yang menjadi bahan pangan utama sebagian negara. Untuk itu, pasokan dan cadangan bahan pangan krusial bagi semua negara.

Terkhusus Indonesia, beras menjadi bahan pangan utama yang mesti dijamin ketersediaannya. Sebagian besar rakyat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Ketika mereka kesulitan mendapatkan beras untuk dimakan atau kalaupun tersedia, mesti diperoleh dengan harga mahal, gejolak sosial dimungkinkan terjadi. Rakyat bisa resah karena kesulitan mendapatkan beras.

Masalahnya saat ini, data mengenai keberadaan beras masih simpang siur.

 
Masalahnya saat ini, data mengenai keberadaan beras masih simpang siur.
 
 

Data Kementerian Pertanian yang merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah kota/kabupaten menunjukkan hal berbeda dengan yang dicek Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), sebagai institusi yang bertugas mengamankan cadangan beras nasional.

Bulog mengakui data yang dimilikinya sama dengan yang dipegang Kementan, tetapi memperlihatkan perbedaan saat diselidiki ke lapangan.

Menurut Badan Pangan Nasional (NFA), total cadangan beras Bulog kini 494,2 ribu ton. Dengan perincian, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk operasi pasar 295,3 ribu ton, sisanya 198,8 ribu ton merupakan beras komersial.

Pemerintah perlu melakukan operasi pasar beras guna menstabilisasi harga beras. Operasi pasar beras sejak Agustus 2022 mencapai 150 ribu hingga 200 ribu ton per bulan. Jumlah ini melonjak dibandingkan angka 50 ribu ton pada bulan-bulan sebelum Agustus 2022.

 
Pemerintah perlu melakukan operasi pasar beras guna menstabilisasi harga beras.
 
 

Bahkan, per 5 Desember 2022 saja, volume operasi pasar mencapai 32 ribu ton. Kementan bersedia menutup kekurangan cadangan ini, dengan menyediakan 600 ribu ton beras yang bisa diserap Bulog. Bahkan, keberadaan 600 ribu ton itu sudah divalidasi ke 2.200 penggilingan.

Hingga akhir Desember 2022, keluarlah stok serta rencana giling yang ditotal 600 ribu ton. Namun, penyampaian berbeda disampaikan Bulog yang menyebut realisasi penyerapan beras hingga 5 Desember 2022, hanya 166 ribu ton dari kisaran yang diajukan Kementan 600 ribu ton.

Data keberadaan beras itu telah divalidasi langsung ke penggilingan sesuai data Kementan tersebut. Data sama, tetapi mengapa angkanya bisa berbeda? Tentu ini memerlukan data riil dan perhitungan ulang yang komprehensif.

Pengecekan ulang dan verifikasi ke lapangan semestinya bisa menjawab berapa sesungguhnya cadangan beras nasional kita. Satgas Pangan dan pemerintah daerah bisa diperbantukan. Dalam melakukan pengecekan ulang ini, abaikan ego sektoral.

 
Pengecekan ulang dan verifikasi ke lapangan semestinya bisa menjawab berapa sesungguhnya cadangan beras nasional kita.
 
 

Utamakan kevalidan data cadangan beras nasional bisa kita dapatkan. Sebab, jika sampai salah perhitungan: entah kelebihan atau kekurangan dari perhitungan semula, masing-masing punya konsekuensi kebijakan.

Jika kekurangan, akan memunculkan opsi impor beras. Kendati impor beras, tak berarti produksi beras nasional tak mencukupi. Data BPS memperlihatkan, tahun ini produksi beras nasional surplus 1,7 juta ton. Produksi beras nasional 2022 diperkirakan 31,90 juta ton.

Kebutuhan beras nasional sepanjang 2022 sekitar 30,2 juta ton. Ada prediksi terjadi surplus di sini.

Apa pun hasil penyelesaian verifikasi data cadangan beras nasional, proses konsolidasi data, dan kebijakan harus dimutakhirkan. Langkah ini menjadi awal bagi sinergi para pemangku kepentingan terkait perberasan.

Jika data yang sebenarnya terukur ini saja belum bisa dihitung, bagaimana ke depannya kita bisa mengamankan stok dan cadangan beras nasional menghadapi ketidakpastian global?