Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

KPU: Kehadiran Jokowi Pertanda Pemilu tak Ditunda

Pertama dalam sejarah Presiden RI hadiri rapat konsolidasi nasional KPU. 

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menghadiri langsung acara Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Hasyim Asy'ari meyakini, kehadiran Jokowi itu merupakan pertanda bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Dapat kami katakan, kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari Pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan," kata Hasyim saat menyampaikan laporan acara di hadapan Jokowi di BCEC, Ancol, Jakarta, Jumat (2/12).

Hasyim menjelaskan, sepanjang sejarah KPU, baru kali ini ada Presiden menghadiri acara KPU. Hasyim pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi.

"Atas nama keluarga besar KPU, kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dan dukungan pemerintah pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Hasyim.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga meminta Jokowi memberikan arahan kepada 6.431 orang jajaran KPU yang mengikuti acara konsolnas tersebut. Sebab, Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia.

Pada 2024, akan digelar pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan juga kepala daerah. "Tentu beban kerja yang kami hadapi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya," kata Hasyim.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, penyelenggaran pemilu 2024 nanti bukanlah pekerjaan yang mudah karena dilakukan secara serentak. Pesta demokrasi ini akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, yakni mencapai 189 juta pemilih yang akan memberikan suaranya dalam waktu yang sama.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Jakarta, Jumat (2/12).

photo
Petugas KPU Kota Tegal memeriksa kelengkapan syarat anggota partai politik saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik kepengurusan parpol di Kelurahan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, selasa (25/10/2022). - (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Selain itu, mengelola pemilu juga tidak mudah karena kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dan luas wilayah yang sangat besar. Dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia memiliki 17 ribu pulau dengan medan yang beragam.

“Ada yang naik perahu, ada yang naik kapal. Ada tadi yang harus didukung untuk didistribusi logistik oleh TNI oleh Polri, karena memang medannya medan yang tidak mudah. Ada yang bawa sepeda motor terpeleset tadi,” ujarnya.

Ia mengakui, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Di sebagian daerah, infrastruktur seperti jalan sudah tersedia. Namun di banyak daerah lainnya yang sulit dijangkau, infrastruktur belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan distribusi logistik pemilu menjadi sangat sulit.

Kendati demikian, Jokowi meyakini Indonesia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam menyelenggarakan pemilu. Ia pun ingin agar pemilu 2024 nanti disiapkan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada, segera ini harus kita selesai bersama-sama,” ungkapnya.

Jokowi pun mendorong agar KPU membangun inovasi sehingga penyelenggaraan pemilu semakin berkualitas dan proses serta hasilnya mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Perppu pemilu

Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan rancangan final Perppu tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan, Mendagri Tito Karnavian sudah memeriksa draf Perppu tersebut. Mendagri juga sudah membuat surat penyerahan Perppu tersebut. 

photo
Petugas menghitung surat suara yang digunakan dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika. )

"Kemarin kami sudah membaca dan memeriksa draf surat Mendagri ke Presiden perihal Perppu Pemilu. Sedang berproses dan insyaallah dalam waktu sedekat mungkin akan dikirim ke Bapak Presiden," ujar Kastorius kepada wartawan, Kamis (1/12). 

Dia memastikan bahwa Perppu itu akan terbit sesuai jadwal yang sudah direncanakan Pemerintah. "Semuanya on the track dan on time," katanya. 

Sebagai informasi, Presiden harus meminta persetujuan DPR sebelum mengesahkan Perppu tersebut. Adapun KPU RI berharap Perppu itu disahkan sebelum tahapan penyerahan dukungan calon anggota DPD dimulai pada 6 Desember 2022. 

Kastorius enggan memberikan jawaban ketika ditanya soal muatan pasal dalam Perppu tersebut. Untuk diketahui, Pemerintah merancang Perppu Pemilu itu untuk mengakomodasi empat provinsi baru di Papua agar bisa ikut Pemilu 2024. 

photo
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (24/6/2022). KPU meluncurkan Sipol Pemilu 2024 dan telah membuka aksesnya untuk memperlancar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Namun, belakangan terungkap bahwa muatan Perppu itu ternyata melebar ke isu lain. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, terdapat lima isu utama yang akan dimuat dalam Perppu tersebut. 

Pertama, penambahan jumlah anggota DPR sebagai konsekuensi pembentukan sejumlah provinsi di Papua. Kedua, penambahan daerah pemilihan (dapil) yang juga karena penambahan provinsi di Papua. 

Ketiga, penyeragaman masa jabatan KPU daerah. Keempat, memajukan jadwal penetapan daftar calon tetap (DCT) karena masa kampanye hanya 75 hari, sehingga KPU punya waktu mendistribusikan logistik pemilu. 

photo
Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

Kelima, mengubah ketentuan nomor urut partai. Selama ini UU Pemilu mengharuskan semua partai peserta pemilu mengikuti undian nomor urut. Adapun dalam rancangan Perppu ini, partai lama dapat menggunakan nomor urut yang sudah didapat saat pemilu sebelumnya, sedangkan pengundian nomor urut hanya untuk partai baru.

"Nah ini (soal nomor urut) ada aspirasi waktu itu berkembang dan kemudian kita diskusikan. Nah alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tak keberatan, KPU juga tak keberatan, fraksi-fraksi DPR juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/11). 

"Tetapi akhirnya kita sepakat bahwa partai-partai yang kemarin lolos di Pemilu 2019, itu nomor urutnya tetap (saat Pemilu 2024). Sedangkan yang lain nanti akan diundi nomor urutnya," imbuh politisi Golkar itu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KPU Republik Indonesia (kpu_ri)

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

14 Desember 2022 Penetapan peserta pemilu

24 April 2023-25 November 2023 Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota

19 Oktober 2023-25 November 2023 Pencalonan presiden dan wakil presiden

25 November 2023 Penetapan daftar calon tetap (DCT)

28 November 2022-10 Februari 2023 Tahapan masa kampanye

11-13 Februari 2024 Masa tenang kampanye

14 Februari 2024 Hari pemungutan suara pemilu

14-15 Februari Penghitungan suara pemilu

15 Februari-20 Maret 2024 Rekapitulasi penghitungan suara

1 Oktober 2024 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD

20 Oktober 2024 Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

sumber: KPU

Maroko dan Pengembaraan Ibnu Battuta

Selama kurang lebih 29 tahun, Ibnu Battuta telah singgah di 44 negara.

SELENGKAPNYA

Penyesalan Para Pendurhaka

Tidak mungkin para pendurhaka akan diperlakukan sama seperti orang-orang yang patuh dan taat.

SELENGKAPNYA

Adab-Adab Nobar Piala Dunia

Dengan adab itu, Muslim bisa menyaksikan nobar Piala Dunia, tetapi dalam koridor tuntunan syariah.

SELENGKAPNYA