Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Opini

Desentralisasi dan Ilusi Demokrasi

Jawasentris merupakan akumulasi cara berpikir masyarakat, yang akhirnya terlegitimasi dan membudaya dalam konteks kandidasi presiden.

RIZQI BAHTIAR, Kandidat Doktor Ilmu Politik, University of Leeds, UK dan Dosen FISIP Universitas Brawijaya

 

Di luar konteks perdebatan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu belum lama ini, ajang ini turut membuka kotak pandora desentralisasi yang diharapkan, memuluskan proses demokratisasi sebuah negara.

Dengan pemahaman dasar, the closer to the citizens and problems, the better, kepala daerah mempunyai dua posisi strategis. Pertama, kepala daerah memegang kunci perbaikan pemerintahan dengan legitimasi kebijakan berbasis kedaerahan.

Kedua, keberhasilan dan kegagalan kepala daerah menjalankan pemerintahan, berimplikasi pada elektabilitasnya dan partai pendukungnya. Performa kepala daerah seharusnya berbanding lurus dan menentukan arah kepemimpinan negara mendatang.

 
Performa kepala daerah dalam menjalankan amanah berimplikasi pada kontestasi demokrasi, baik lokal maupun nasional.
 
 

Setidaknya itu ramalan Jean-Paul Faguet, profesor dan pakar desentralisasi kontemporer dari Inggris dalam berbagai risetnya. Performa kepala daerah dalam menjalankan amanah berimplikasi pada kontestasi demokrasi, baik lokal maupun nasional.

Bisa jadi, dengan ketokohan yang baik, jadi batu loncatan kompetisi politik lebih tinggi, salah satunya pilpres.

Namun, mantra sakti desentralisasi itu, sepertinya tak terlihat saat presiden implisit menyampaikan capres potensial di Pilpres 2024, mengarah ke salah satu kepala daerah berbasis di Jawa.

Pidato itu seakan mengamini rilis terbaru Saiful Mujani Research Center (SMRC), di antara daftar elektabilitas capres tak ada satu pun pilihan responden, yang merupakan kepala daerah di luar Jawa. Dari sudut pandang desentralisasi, ini menyiratkan dua hal fundamental.

 
Pertama, paradigma desentralisasi yang mengubah konsepsi sentralistik, terutama Jawasentris menjadi desentralistik kurang relevan lagi.
 
 

Pertama, paradigma desentralisasi yang mengubah konsepsi sentralistik, terutama Jawasentris menjadi desentralistik kurang relevan lagi. Pemahaman umum presiden harus dari Jawa dan etalase Indonesia adalah Jawa yang seharusnya memudar, justru menguat.

Alih-alih desentralisasi memunculkan calon pemimpin negara dari kepala daerah di luar Jawa, yang terjadi justru menguatkan posisi elite nasional dan kepala daerah di Jawa untuk maju dalam kandidasi presiden.

Kedua, fenomena ini menunjukkan, kinerja baik kadang tak berbanding lurus dengan populisme kepala daerah. Mungkin muncul di benak kita, apakah ada kepala daerah berkinerja di atas rata-rata dan inovatif di luar Pulau Jawa?

Barangkali untuk menjawabnya, kita perlu menengok Sumatra Barat dan Bengkulu, masing-masing peringkat pertama dan ketiga dalam penghargaan Pembangunan Daerah 2021 dari Bappenas. Bahkan, tiga besar penghargaan yang sama di level kabupaten, semuanya luar Jawa.

 
Kedua, fenomena ini menunjukkan, kinerja baik kadang tak berbanding lurus dengan populisme kepala daerah.
 
 

Maluku Utara dan secara umum Indonesia Timur, pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Walaupun banyak prestasi pemda di luar Jawa, tak membuat kepala daerahnya populer.

Akhirnya, kedua fenomena di atas menimbulkan ironi bagi desentralisasi sebagai bagian penguatan demokratisasi.

Merekonstruksi cara berpikir

Dibutuhkan gerak cepat mengejar ketertinggalan dari kepala daerah di luar Jawa muncul di permukaan.

Pertama, meminjam istilah Bourdieu tentang habitus, yakni logika kekuasaan merupakan cipta rasa karsa manusia yang dilegitimasi terus-menerus, untuk mengubahnya tak lain dengan mengubah budaya tersebut.

 
Dibutuhkan gerak cepat mengejar ketertinggalan dari kepala daerah di luar Jawa muncul di permukaan.
 
 

Artinya, Jawasentris merupakan akumulasi cara berpikir masyarakat, yang akhirnya terlegitimasi dan membudaya dalam konteks kandidasi presiden. Untuk membongkar budaya tersebut, secara sederhana cara berpikir masyarakat perlu berubah.

Maka pada era pesatnya teknologi dan informasi, peran media massa sangat sentral untuk menyebarkan informasi berimbang sehingga masyarakat tahu ada banyak kepala daerah berprestasi dari luar Jawa.

Ini tantangan tersendiri mengingat elite politik dan media massa punya relasi yang kadang beririsan. Kedua, partai politik lebih berani mengapresiasi kepala daerah dari luar Jawa, sebagai salah satu calon presiden potensial pada masa mendatang.

 
Ini tantangan tersendiri mengingat elite politik dan media massa punya relasi yang kadang beririsan.
 
 

Ini mungkin terjadi jika kita melihat Rishi Sunak, keturunan India, yang menjadi perdana menteri Inggris. Walaupun potensial, ini bergantung pada kemauan politik ketua umum partai. Ketiga, memosisikan masyarakat sebagai inti demokrasi dengan meningkatkan literasi politik.

Asumsi dasar dari, oleh, dan untuk rakyat perlu ditekankan, sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pemilu bukanlah ruang untuk sekadar berpesta, tapi bagian dari proses perbaikan.

Jadi, ketika pejawat berperforma kurang meyakinkan, tergantikan kandidat lain yang lebih baik. Ini yang ditekankan dalam desentralisasi.

Melihat logika berpikir Habermas tentang public sphere, yaitu masyarakat diwadahi untuk punya kanal diskusi yang diartikulasikan dalam kebijakan formal, negara perlu melindungi dan memperluas ruang gerak masyarakat berdiskusi dan menyampaikan gagasannya. Jika tidak, semua itu hanya menjadi ilusi demokrasi.

Muzakarah Haji Dorong Penyesuaian Bipih

Muzakarah juga merekomendasikan larangan penggunaan dana talangan untuk berhaji.

SELENGKAPNYA

Anggaran Belanja Produk UMKM Capai Rp 3 Triliun

Pelaku UMKM diajak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi legalitas usaha.

SELENGKAPNYA