vp,,rm
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tengah) bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara (kiri) mendengarkan sambutan dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kanan) saat menghadiri acara perayaan HU | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kabar Utama

Restrukturisasi Kredit Hingga 2024

Pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring lebih terkendalinya pandemi.

JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan hingga 31 Maret 2024. Kebijakan ini dilakukan secara targeted dan sektoral untuk mengatasi dampak lanjutan pandemi Covid-19. 

OJK menyebut, saat ini ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi, utamanya disebabkan normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral AS The Fed, ketidakpastian kondisi geopolitik, serta laju inflasi yang tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tidak terhindarkan sebagaimana diperkirakan oleh berbagai lembaga internasional.

Di sisi lain,  pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring lebih terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh kuat. Sekalipun demikian, berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan OJK, dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 atau scarring effect.

"Sehubungan dengan perkembangan tersebut dan menyikapi akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada Maret 2023, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan selama satu tahun hingga 31 Maret 2024," tulis OJK dalam keterangannya, Senin (28/11).

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit, antara lain, dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, hingga pengurangan tunggakan pokok kredit. 

OJK menjelaskan, segmen khusus yang mendapat restrukturisasi adalah segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor. Sedangkan secara sektoral, restrukturisasi diberikan bagi  sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum. Selanjutnya, beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Kebijakan tersebut dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan Maret 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit atau pembiayaan antara LJK dengan debitur.

photo
Pekerja beraktivitas dalam pembangunan rumah subsidi di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/2/2022). - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc..)

OJK menyatakan akan mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. "OJK juga akan merespons secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional."  

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kebijakan perpanjangan restrukturisasi yang dilakukan OJK telah menyesuaikan tantangan ekonomi ke depan. Hal ini mengingat OJK memperpanjang restrukturisasi kredit khusus segmen, sektor, industri dan daerah tertentu hingga 31 Maret 2024.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, selama ini perbankan telah mencermati kesesuaian laporan keuangan dan data riil penjualan terhadap kemampuan tiap debitur membayar kewajiban pinjaman.

“Perpanjangan restrukturisasi terutama bagi sektor padat karya dan UMKM sangat sesuai dengan konteks tekanan ekonomi saat ini. Penting agar debitur nakal tidak memanfaatkan perpanjangan restrukturisasi untuk menghindari kewajiban pembayaran kredit padahal masih mampu,” kata Bhima ketika dihubungi Republika, Senin (28/11).

Menurut dia, kebijakan perpanjangan ini hanya memiliki dampak kecil ke industri keuangan, terutama segmen korporasi. Hal ini disebabkan sebagian bank besar juga sudah mulai selesai melakukan restrukturisasi. 

 
Menurut dia, kebijakan perpanjangan ini hanya memiliki dampak kecil ke industri keuangan, terutama segmen korporasi.
 
 

“Masalah justru muncul pada segmen UMKM, bank-bank kecil sebagian berharap kelonggaran restrukturisasi berakhir maret 2023. Artinya perpanjangan restrukturisasi UMKM bisa menekan dari sisi pendapatan bunga dan bank wajib siapkan pencadangan lebih besar,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta OJK dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat memastikan debitur penerima perpanjangan restrukturisasi tidak melakukan pemutusan hubungan kerja massal. “Kalau sudah diberi perpanjangan restrukturisasi masih PHK massal maka debitur tadi wajib evaluasi,” ucapnya.

Dari sisi perbankan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik perpanjangan restrukturisasi sektor dan industri tertentu dari OJK.

Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan, hanya lima persen dari debitur restrukturisasi Covid-19  yang masuk kategori risiko tinggi. Kemudian, sebesar 60 persen debitur high risk berada di sektor-sektor yang diperpanjang stimulusnya oleh regulator. 

“Itu artinya, potensi kenaikan non-performing loan tahun depan akan lebih tertahan. Kami juga sudah meningkatkan pencadangan yang cukup sesuai dengan profil risiko dari debitur kami. Bagi debitur restrukturisasi Covid-19 yang masuk kategori risiko tinggi, sudah kami provisioning dengan rata-rata cadangan kerugian penurunan nilai rasio 30 persen,” ucapnya.

Dia memprediksi pada akhir tahun ini hingga 2023,  perseroan akan tetap bisa menjaga non-performing loan coverage ratio di atas 270 persen. Hal ini seiring langkah perseroan mempertahankan loan to asset ratio di atas 40 persen.

KNEKS Genjot Jumlah Pendamping Halal UKM

Sertifikasi halal bagi UKM dapat didasarkan atas pernyataan yang kini dikenal sebagai self declare.

SELENGKAPNYA

NFA Mobilisasi Pangan Antardaerah

Pemda perlu menggunakan dana daerah untuk mendukung aktivitas logistik.

SELENGKAPNYA

Ingin Lokananta Jadi Abbey Road Indonesia 

Sebagai agen pembangunan, BUMN memiliki tugas menjaga aset sejarah bangsa.

SELENGKAPNYA