JAKARTA -- Industri halal dinilai membutuhkan dukungan keuangan syariah untuk bisa berkembang dengan pesat. Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah Bidang Industri Halal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aman Suparman mengatakan, dukungan yang ada saat ini masih belum optimal.

Menurutnya, produk keuangan syariah yang relevan bagi pelaku usaha dalam industri halal masih cukup terbatas. "Ada beberapa produk yang dibutuhkan dunia usaha itu belum bisa support," kata Aman dalam seminar di Jakarta, Kamis (24/11).

Aman mengatakan, salah satu produk yang dibutuhkan pelaku usaha dalam industri halal saat ini berupa pembiayaan modal kerja, baik melalui skema musyarakah maupun mudharabah. Produk tersebut saat ini hanya terdapat di beberapa bank.

Aman meyakini, prospek industri halal akan positif jika didukung sepenunuhnya oleh keuangan syariah. Sejalan dengan itu, industri keuangan syariah juga bisa tumbuh pesat dengan dukungan dan partisipasi dunia usaha, khususnya industri halal.

"Di negara lain yang bukan mayoritas Muslim, keuangan syariahnya maju dan market size-nya sudah 20 persen. Sementara, kita masih di bawah 10 persen karena ekosistem kita belum terbentuk dan artinya dunia usaha kurang dilibatkan," kata Aman.

Menurutnya, Kadin melihat industri halal sebagai peluang usaha yang harus dioptimalkan. Hal itu terutama sejak sertifikasi halal sudah bersifat wajib dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

 

 

Di negara lain yang bukan mayoritas Muslim, keuangan syariahnya maju dan market size-nya sudah 20 persen.

 

 

SHARE    

Selain keuangan syariah, Aman menyampaikan, industri halal juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, proses sertifikasi halal memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit sehingga menyulitkan pelaku usaha.

Berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), jumlah sertifikasi halal yang telah diterbitkan hingga Oktober 2022 mencapai 47.318 sertifikat. Pencapaian tersebut masih jauh dari target 10 juta sertifikasi pada 2024.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 18,46 triliun untuk sektor industri makanan dan minuman halal per September 2022. Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan, ini menjadi dukungan utama BSI terhadap industri halal nasional.

"Pembiayaan ke sektor makanan dan minuman sudah mencapai Rp 18,46 triliun ke sekitar 100 ribu nasabah," kata Ngatari.

Penyaluran tersebut paling besar untuk DKI Jakarta dengan porsi sekitar Rp 3,79 triliun. Hal itu diikuti oleh Aceh sebesar Rp 2,9 triliun dan Kalimantan Barat sebesar Rp 2,05 triliun.

Industri makanan dan minuman halal merupakan salah satu penopang utama dari industri halal nasional. Dorongan BSI juga dilakukan melalui sejumlah program, seperti pendirian UMKM Center, program Talenta Wirausaha, partisipasi dalam Global Halal Hub, dan program Muslimpreneur.

Secara keseluruhan, BSI telah menyalurkan pembiayaan Rp 199,82 triliun per September 2022 atau naik 22,33 persen (yoy). Menurut Ngatari, tren pencairan pembiayaan BSI ke sektor makanan dan minuman sejak sebelum pandemi juga terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) memiliki sejumlah program prioritas untuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah, salah satunya menguatkan rantai nilai halal. Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, penguatan rantai nilai halal merupakan bagian dari strategi utama.

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan KNEKS, Putu Rahwidhiyasa, menjelaskan, saat ini sudah terbentuk 10 program prioritas yang akan dikerjakan pemerintah. Salah satu program prioritas itu yakni mengembangkan sertifikasi produk halal. Perusahaan tersertifikasi halal didominasi oleh sektor makanan yakni sebesar 90 persen.

Menurutnya, perusahaan tersertifikasi halal pada sektor farmasi dan sektor kosmetik juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Terdapat empat fokus prioritas sertifikasi halal yang kita sebut zona kuliner halal aman dan sehat salah satunya di Rasuna Garden Food Street Jakarta,” ungkap Putu.

Kemudian, KNEKS bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong digitalisasi pariwisata ramah Muslim melalui sejumlah kegiatan. Tak hanya itu, Kemenparekraf juga sudah menerbitkan panduan pariwisata ramah Muslim di lima destinasi favorit.