Sejumlah aktivis perempuan bersorak saat menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi und | Prayogi/Republika.

Nasional

Komnas: UU TPKS Tingkatkan Keberanian Korban

Dari banyaknya laporan, kasus kekerasan seksual yang paling sering ditemukan.

 

JAKARTA -- Komnas Perempuan menyatakan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berdampak positif bagi korban. Salah satunya terjadinya lonjakan laporan karena korban sudah berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. 

"Kehadiran Undang-Undang TPKS ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya," kata Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam diskusi 'Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' pada Rabu (23/11).

Pernyataan Veryanto merujuk akumulasi laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan sejak Januari hingga November 2022 mencapai 3.014 laporan. Jumlah itu termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.

UU TPKS disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022. Lalu, disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2022, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. 

Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS. Pertama, tindak pidana kekerasan seksual, kedua terkait sanksi dan tindakan. 

Ketiga, terkait hukum acara tindak pidana dari pelaporan sampai pelaksanaan putusan. Keempat, hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. 

Kelima terkait pencegahan dan terakhir terkait koordinasi dan pemantauan. "Termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS," kata Veryanto.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga menuturkan setelah kehadiran UU TPKS, satu per satu laporan kekerasan seksual terus berdatangan. Tren pelaporan sebelumnya juga sudah menunjukkan peningkatan sejak 2020-2022.

Dari banyaknya laporan, kasus kekerasan seksual yang paling sering ditemukan. Karena itu, ia menduga jika kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, yakni lebih banyak kasus yang terjadi, tetapi tidak terungkap pada publik.

UU TPKS tidak hanya dalam mencegah, dan menangani kekerasan seksual, tetapi juga dapat memperlihatkan faktor penyebab dari isu-isu yang bersangkutan. “Hulunya adalah untuk kita menjawab isu-isu lainnya. Apakah itu pengasuhan, kekerasan, pekerjaan dan perkawinan anak, meski umumnya hulunya adalah faktor ekonomi,” katanya. 

Delapan Oknum Kades Penyuap Dosen Ditahan Kejaksaan

Kedelapan kades ditahan usai dilimpahkan dari penyidik kepolisian beserta dengan barang buktinya

SELENGKAPNYA

Industri Asuransi Syariah Didorong Buat Produk Hijau

SDM syariah harus mampu berkompetisi di tengah kebutuhan pengembangan ekonomi syariah yang sangat tinggi.

SELENGKAPNYA

OJK Minta Industri Perkuat Mitigasi Risiko

OJK juga berencana memperpanjang relaksasi industri asuransi pada 2023.

SELENGKAPNYA