Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan tanggapan saat menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2022). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurn | Republika/Prayogi

Jakarta

DKI Diminta Naikkan Hibah Ormas Keagamaan

Ketimpangan pagu yang ada antara PWNU dan MUI DKI karena ada program pemulasaran jenazah di MUI

JAKARTA — Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan nilai nominal hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam rancangan APBD 2023. Peningkatan itu diusulkan setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI mengeluhkan nominal hibah untuk organisasinya relatif kecil di RAPBD 2023.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, pihaknya telah meminta peninjauan ulang usulan hibah untuk PWNU dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta. Menurut dia, besaran yang direncanakan saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas.

"Kemarin di draf RAPBD 2023 Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp 4 miliar untuk PWNU dan Rp 3,2 miliar untuk PW Muhammadiyah. Kami telah dorong kenaikan di Komisi E menjadi Rp 5 miliar untuk PWNU dan Rp 4 miliar untuk PW Muhammadiyah,” kata Anggara kepada Republika, Selasa (22/11).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PWNU DKI JAKARTA 2021-2026 (@pwnujakarta)

Anggara menilai besaran hibah yang dibahas dalam rapat Komisi E sebelumnya masih belum cukup adil untuk kedua organisasi keagamaan Islam itu. Apalagi, dia menyinggung adanya sejarah panjang dan kontribusi terhadap umat dan Indonesia. "Kita harus proporsional dalam pemberian hibah ini. Contohnya jika kita bandingkan organisasi keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta rencananya dapat hibah Rp 15,7 miliar. Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Dia menambahkan, desakan untuk penambahan hibah ormas keagamaan itu akan kembali dilakukan di rapat Banggar terkait RAPBD 2023. Meski demikian, Anggara tidak menyebut besaran nominal hibah lebih perinci untuk masing-masing organisasi. Dia menekankan Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini dan tidak berpihak pada kelompok atau ormas manapun demi keadilan dan proporsionalitas. "Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika kita mampu beri Rp 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," katanya.

 
Jika kita mampu beri Rp 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional.
ANGGARA WICITRA SASTROMIDJOJO Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta
 

Sebelumnya, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir menilai usulan hibah dari Pemprov DKI era Gubernur Anies Baswedan sebesar Rp 4 miliar pada RAPBD 2023 sangat kurang jika dibandingkan dengan MUI DKI. Menurut dia, usulan dari Gubernur Anies beberapa bulan sebelum purnatugas dinilai tidak sebanding dengan ormas lainnya yang tiga kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan PWNU DKI.

"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar. Namun, di sisi lain, MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU malah dialokasikan sebesar Rp 15 miliar pada 2023 nanti," kata Husny dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (18/11).

Dia menegaskan, nominal dana hibah untuk PWNU terlalu kecil. Padahal, dia menyebut, PWNU DKI menaungi enam cabang, 44 majelis wakil cabang, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom, dengan lebih dari 4 juta anggota di Jakarta. Selain itu, dia menyebut, PWNU DKI Jakarta juga sudah melaksanakan lebih dari 800 kegiatan sepanjang 2022. Bahkan, pada 2023, PWNU setidaknya merencanakan lebih dari 1.000 kegiatan.

Oleh karena itu, Hunsy meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meningkatkan nominal alokasi dana hibah kepada PWNU DKI dalam pembahasan rancangan APBD 2023 yang kini masih berproses. Jika hibah 2022 untuk PWNU sebesar Rp 5 miliar, diharapkan 2023 bisa meningkat demi aksi sosial, keagamaan, dan kebangsaan. "PWNU DKI Jakarta berharap kepada gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta,” ujarnya.

Salah paham

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, menyebut ada kesalahpahaman informasi soal besaran hibah Pemprov DKI 2023 untuk ormas di DKI Jakarta. Menurut dia, ketimpangan pagu yang ada antara PWNU dan MUI DKI karena ada program pemulasaran jenazah di MUI. Dana pemulasaran jenazah itu kemudian akan diusulkan dialokasikan kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Basri Baco S.E., M.M. (@basribaco1)

Meski demikian, dia belum memerinci keputusan akhir di Komisi E menyoal dana hibah itu. “MUI agak besar karena ada program pemulasaran jenazah, tapi itu juga mau kita tarik, tidak ke MUI lagi, tapi dipindah ke DMI,” kata Basri. Menurut dia, besaran dana hibah MUI DKI nantinya akan sama seperti sebelumnya. Ditanya angka atau besaran masing-masing ormas itu, dia mengaku tak mengetahui lebih jauh.

Basri melanjutkan, anggaran untuk pemulasaran jenazah digunakan pada berbagai program seperti bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan di berbagai kelurahan. Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembayaran honor empat orang di masing-masing lokasi dan kebutuhan lainnya. “Nah, itu yang agak bengkak biayanya. Tadinya kita tempelin ke MUI, tapi jadi kesannya nggak bagus ternyata, MUI-nya jadi terlalu besar,” ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menarik dana untuk pemulasaran dari MUI itu ke DMI.

 
Pokoknya hibah PWNU-Muhammadiyah, kita tambah atau minimal bertahan jika ada kemampuan.
BASRI BASCO Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
 

Selain itu, Basri mengakui ada protes dari PWNU DKI terkait dana hibah yang kecil. Kendati demikian, dia menyebut, selama rapat komisi sebelum dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar), dana hibah tahun ini dan tahun depan disarankan sama. Walaupun, setiap anggaran yang keluar disebutnya harus mementingkan dasar prioritas. “Harus kita prioritaskan dulu. Artinya, kita tidak bisa menghindar. Pokoknya hibah PWNU-Muhammadiyah, kita tambah atau minimal bertahan jika ada kemampuan,” ujarnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, hibah DKI untuk ormas di DKI hingga kini masih dalam pembahasan. “Lagi dibahas, mudah-mudahan semua terbagi dengan baik,” kata Heru tanpa menjelaskan lebih jauh.

Bagi Hasil Lahan Pertanian

Menurut bahasa Arab, kata muzara’ah diambil dari kata az-zar’u yang berarti pertanian.

SELENGKAPNYA

Prioritaskan Evakuasi Korban Gempa

Masyarakat diminta tidak resah dengan gempa susulan karena terus melemah.

SELENGKAPNYA

'Mereka Harus Menghargai Kami'

Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, Qatar menghadapi banyak kritikan.

SELENGKAPNYA