Kasus Pemalsuan Merek Pupuk Diungkap (Ilustrasi) | ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Jawa Timur

Kasus Pemalsuan Merek Pupuk Diungkap

Tim juga turut menguji mutu dan kualitas pupuk di beberapa kios.

SURABAYA – Kasus tindak pidana pemalsuan merek pupuk berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lamongan. Polisi sekaligus menangkap dua tersangka berinisial EF dan P.

Kasi Humas Polres Lamongan, Anton Krisbyantoro mengatakan, penangkapan kedua tersangka dilakukan berdasarkan pengaduan dari pemilik merek pupuk tersebut bernama Nur Hasyim. "Bahwa di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sedang ada pabrik yang melakukan produksi pupuk dengan menggunakan merek dagang terdaftar miliknya tanpa izin," kata Anton, Kamis (17/11).

 
Ada pabrik yang melakukan produksi pupuk dengan menggunakan merek dagang terdaftar miliknya tanpa izin.
ANTON KRISBYANTORO Kasi Humas Polres Lamongan
 

Ia memastikan, merek dagang milik Nur Hasyim telah terdaftar di KemenkumHAM RI. Dari kedua tersangka, aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa pupuk curah yang sebagian telah dimasukkan ke dalam truk kontainer untuk didistribusikan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 100 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 122 jo pasal 73 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by POLRES LAMONGAN OFFICIAL (@polres.lamongan)

Adapun ancamannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 3 miliar. Di Mojokerto, Tim Satgassus pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mabes Polri, bersama dengan Tim Balittanah Kementan, dan Polda Jatim berkoordinasi dengan pemkab setempat untuk pencegahan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Koordinasi dirasa penting mengingat sektor pertanian di wilayah Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian Jatim. Kegiatan yang digelar juga membahas masalah alokasi pupuk bersubsidi, penggunaan Kartu Tani, dan implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

photo
Petani menabur pupuk di lahan pertanian di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Selasa (11/10/2022). (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Tim juga turut menguji mutu dan kualitas pupuk di beberapa kios sebagai sampling dari pupuk bersubsidi yang tersedia bagi masyarakat. Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengamanatkan, mulai 1 Januari 2023, untuk penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan Kartu Tani agar pengawasan lebih terkendali. Pemerintah kabupaten/kota, harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penerima pupuk bersubsidi berdasarkan nama dan alamat.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menemukan adanya penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios pupuk di wilayah itu, tidak melalui melalui kelompok tani (poktan). Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Abdul Fata, temuan adanya penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, setelah tim melakukan pemantauan ke sejumlah kios pupuk di Pamekasan.

"Pupuk bersubsidi yang disalurkan tidak melalui kelompok tani itu, jenis urea dan NPK di salah satu kios di Kecamatan Waru, Pamekasan," katanya. 

Modus Masuk Akpol tanpa Tes, Warga Tertipu Rp 4,7 Miliar

Selama 2021-2022 diduga kedua tersangka menipu tiga orang.

SELENGKAPNYA

Banding Soal UMP DKI Jakarta Era Anies Ditolak PTTUN

PTTUN membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

SELENGKAPNYA

Polisi Periksa Laporan Keluarga Korban Kanjuruhan

Ada tiga anggota keluarga dari empat korban tragedi Kanjuruhan yang mengajukan laporan.

SELENGKAPNYA