Perwakilan masyarakat Papua Barat Daya berpelukan saat menyaksikan rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). | Republika/Prayogi

Nasional

DOB Papua Diharap Selesaikan Konflik

Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi provinsi ke-38 Republik Indonesia.

JAKARTA—DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

“Apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang dijawab setuju anggota dewan yang hadir di Sidang Paripurna DPR, Kamis (17/11).

Dalam laporannya, Komisi II DPR menyampaikan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di dalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, khususnya pasal 76 ayat 2, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom. Tujuannya untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

photo
Perwakilan masyarakat Papua Barat Daya saat menyaksikan rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). - (Republika/Prayogi)

"Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua," ujar anggota Komisi II, Guspardi Gaus, membacakan laporan Komisi II. 

Dengan disahkannya RUU Papua Barat Daya menjadi undang-undang, Komisi II berharap kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, tapi juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

"Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat," ujar Guspardi.

Ditunggu

Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lamberthus Jitmau mengaku, pengesahan DOB merupakan buah dari penantian panjang warga Sorong. “Kami bekerja sama dari waktu ke waktu, hari ini mukjizat Tuhan terjadi. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik adanya, Tuhan berikan berkat, memberikan karunia kepada bangsa ini, utamanya Bapak Presiden, Ketua DPR, beserta jajarannya," ujar Lamberthus di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11). 

Ia menyebut warganya sudah menantikan DOB tersebut sejak 2018. Menurut dia, UU DOB Papua Barat Daya menjadi dasar untuk membuat kebijakan bagi enam kepala daerah. Keenam wilayah itu yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw.

Adapun Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kota Papua Barat Daya. "Akhirnya, UU Papua Barat Daya terbentuk, kami enam kepala daerah mengucapkan terima kasih," ujar Lamberthus. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, ada empat poin pandangan pemerintah dalam pengesahan RUU Papua Barat Daya menjadi UU. Pertama, pengesahan RUU Papua Barat Daya menjadi UU disebutnya menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena DOB tersebut menjadikannya provinsi ke-38 Republik Indonesia. Kedua, pembentukan RUU Papua Barat Daya ini adalah atas dasar inisiatif DPR yang disetujui pemerintah. 

Pembahasannya diklaim telah menerima aspirasi dari berbagai unsur masyarakat Papua Barat, baik pemerintah daerah maupun tokoh setempat. Terakhir, UU tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tahap awal di Provinsi Papua Barat Daya. "Khususnya di Papua Barat Daya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, percepatan dan pemerataan pembangunan," ujar mantan kapolri itu.

photo
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan salam saat menghadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). - (Republika/Prayogi)

Mendagri Kebut Perppu Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan segera memproses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Mendagri menuturkan, pembentukan provinsi tersebut perlu segera dilakukan sehingga dapat mengikuti Pemilu 2024.

Keikutsertaan Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilu 2024 akan diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tito mengatakan, pembentukan Perppu Pemilu untuk mengikutsertakan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua dalam Pemilu 2024.

Selain Provinsi Papua Barat Daya, juga ada tiga provinsi baru lain, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Targetnya, perppu tersebut dapat rampung awal Desember tahun ini. "Bahkan, target kita akhir bulan ini atau awal Desember. Paling lama awal Desember," ujar Tito di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11).

Tito menambahkan, pengubahan ketentuan nomor urut partai peserta pemilu sebenarnya tidak penting untuk masuk dalam Perppu Pemilu. Dalam rancangan perppu itu, hanya partai baru yang mengikuti undian nomor urut, sedangkan partai lama menggunakan nomor urut saat pemilu sebelumnya. 

"Iya, bukan substantif. Tapi, kalau memang disepakati oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR, kenapa juga pemerintah tidak sepakat? Pendapat saya, itu (pengubahan ketentuan nomor urut—Red) baik juga," kata Tito. 

Tito menyebutkan, meski penyelenggara pemilu dan DPR sudah sepakat mengubah ketentuan nomor urut itu, persetujuan itu baru di tingkat teknis. "Saya harus bicarakan ini di tingkat pemerintah," katanya.  

photo
Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). - (Republika/Prayogi)

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu berhati-hati dalam menyusun Perppu Pemilu. Ia meminta semua pihak mengedepankan kualitas dalam pembentukannya.

"Saya selalu berharap mengedepankan kualitas dari semua pelaksanaan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI supaya turunannya itu sesuai dengan harapan kita," ujar Puan. 

Di lain pihak, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut proses perancangan Perppu UU Pemilu sebagai anomali. Menurut dia, perppu yang sejatinya produk hukum pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. 

"Perppu ini anomali. Kalau sempat membahasnya bersama (DPR), kenapa tidak revisi Undang-Undang Pemilu saja?" sambung pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia (UI) itu.  

Titi menilai perancangan Perppu Pemilu ini adalah preseden buruk dalam proses pembuatan produk hukum di Tanah Air. "Ini preseden buruk jika kita ingin bicara pemilu sebagai sebuah tertib hukum," katanya.

Sensasi Baru Teknologi Holografik

Proto dapat membantu orang terhubung satu sama lain dan di seluruh dunia.

SELENGKAPNYA

Bulog tak Bisa Penuhi Cadangan Beras

Salah satu penyebab pasokan beras sulit diperoleh akibat anomali cuaca.

SELENGKAPNYA

Terkapar, Nkunku Absen di Qatar

Sebelum Nkunku, Prancis sudah kehilangan Paul Pogba, N'Golo Kante, dan Presnel Kimpembe.

SELENGKAPNYA