JAKARTA – Ekosistem ekonomi haji dan umrah sangat perlu diperkuat. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief setidaknya ada dua hal yang membuat penguatan tersebut diperlukan.

Pertama, market (pasar) ekonominya sangat terbuka. Pada 2019, ada 1 juta orang yang melaksanakan umrah. Dalam kondisi normal, kuota jamaah haji Indonesia mencapai 200 ribu per tahun, sedangkan jumlah calon jamaah haji yang menunggu keberangkatan mencapai 5,2 juta orang.

“Dalam penyelenggaraan haji dan umrah, jamaah biasanya makannya makanan Indonesia, bumbu Indonesia. Untuk bumbu saja, kebutuhannya mencapai ratusan ton. Ini market yang terbuka,” ujar Hilman dalam diskusi kelompok terarah (FGD) bertema ‘’Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji’’, beberapa hari berselang.

Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief memberikan sambutan saat peluncuran fitur Pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) dan Pembayaran Setoran Awal Porsi Haji di Jakarta, Selasa (26/4/2022). Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Kedua, haji bukan hanya untuk ritual. Mengutip ayat 27 dan 28 surah al-Hajj, Hilman menjelaskan, manfaat haji mencakup spiritual, sosial persaudaraan, dan ekonomi. “Tampaknya kita belum memberikan perhatian lebih pada pesan liyasyhadu manaafi’a lahum pada ayat ke-28 surah al-Hajj, utamanya pada aspek ekonomi. Sekarang Thailand, Vietnam, dan Cina justru sudah bergerak ke arah manfaat eskonomi,” kata dia.

 

Sekarang Thailand, Vietnam, dan Cina justru sudah bergerak ke arah manfaat ekonomi.

HILMAN LATIEF Dirjen PHU Kemenag

 

SHARE    

Saat ini, lanjut Hilman, Indonesia mungkin belum memiliki kesadaran akan hal itu. Kalaupun sudah ada, belum ada ekosistem yang baik untuk menopang. Karena itu, dia menilai, FGD ini penting untuk membahas penguatan ekosistem ekonomi haji.

Pada kesempatan itu, Hilman juga menceritakan pengalamannya pada Maret 2022, saat meninjau beberapa dapur katering haji di Arab Saudi. Saat itu, ia meninjau gudang berpendingin yang menjadi tempat penyimpanan bahan makanan. Di situ tersedia banyak produk yang biasa digunakan untuk melayani jamaah haji, mulai dari sayur-mayur, daging, bumbu, dan lainnya

“Kita sambil keliling melakukan observasi, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Sulit sekali membaca tulisan Indonesia. Mulai beras, ada Rojo Lele Thailand, Pandan Wangi Singapura dan Malaysia. Kita hanya kebagian mereknya saja, buy-nya lewat,” ujar dia.

Ia menyebut, satu-satunya produk Indonesia yang ia lihat di tempat itu adalah kerupuk udang Sidoarjo. Terkait hal itu, pengamat ekonomi Islam, Endy M Astiwara, menyampaikan, ada peluang usaha yang besar dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah. Salah satu peluang usaha yang perlu dimaksimalkan, yaitu pada sektor usaha katering.

"Potensinya besar dan pemerintah bisa mengambil peran di situ. Karena yang menekan kontrak dengan perusahaan katering ini adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)," kata alumnus S-2 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S-3 Syariah UIN Syarif Hidayatullah itu kepada Republika, Ahad (13/11).

Menurut Endy, Pemerintah Indonesia melalui Ditjen PHU Kemenag dapat membuat persyaratan kontrak yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia jasa katering. Dalam persyaratan, bisa dibuat salah satu yang harus dipenuhi adalah menggunakan bahan-bahan atau produk Indonesia.

 

Asalkan dimasukkan ke dalam pendingin, termasuk minumannya, itu bisa dari Indonesia selama dalam kemasan.

ENDY M ASTIWARA Pengamat Ekonomi Islam 

 

SHARE    

"Sepanjang untuk bahan-bahan yang mungkin seperti beras, bumbu, gula, tempe, tahu, daging, ayam, asalkan dimasukkan ke dalam pendingin, termasuk minumannya, itu bisa dari Indonesia selama dalam kemasan," kata wakil rektor Universitas YARSI itu.

Namun, Pemerintah Indonesia juga perlu memberikan pembinaan dan insentif kepada para pelaku usaha. Hal ini penting agar mereka bisa menembus ekosistem ekonomi haji dan umrah. Kedua aspek itu dibutuhkan untuk menunjang kemampuan daya saing produk Indonesia.

Endy menjelaskan, insentif yang perlu diberikan oleh Pemerintah Indonesia di antaranya terkait biaya ekspor, pajak, dan sebagainya. Insentif ini penting supaya produk Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat