TKP mobil tertabrak kereta di Jalan Leuwidahu, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Ahad (13/11/2022). Perlintasan kereta itu masih belum dipasang palang pintu otomatis. | REPUBLIKA-Bayu Adji P

Jawa Barat

KAI: Pelintasan Liar tak Terkontrol

Penutupan pelintasan tak resmi merupakan tugas pemerintah pusat atau daerah

TASIKMALAYA — PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mendorong penanganan pelintasan sebidang tak resmi. Keberadaan pelintasan sebidang yang tidak resmi ini dikhawatirkan dapat mengganggu perjalanan kereta api ataupun menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menilai, munculnya pelintasan tak resmi atau liar itu tidak bisa terkontrol dan bisa di mana saja. Bahkan, di wilayah KAI Daop 2, dari total 406 pe lintasan sebidang, di mana jalur kereta bersinggungan langsung de ngan jalan, 302 di antaranya disebut tak resmi.

"Berarti yang resmi hanya 104 unit," kata Kuswardojo kepada Republika, Ahad (13/11).

photo
Petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung melakukan pemasangan pagar saat penertiban tujuh rumah yang merupakan aset PT KAI di Jalan Laswi, Kota Bandung, Rabu (20/7). Menurut PT KAI, penertiban aset seluas sekitar 1.523 meter persegi itu dilakukan karena pihak yang menempati rumah tidak memiliki izin tinggal dan sudah tidak berkontrak dengan PT KAI. - (Edi Yusuf/Republika)

Kuswardojo mengatakan, pelintasan sebidang yang tak resmi itu bisa ditutup. Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kata dia, penutupan pelintasan tak resmi itu merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Namun, menurut dia, masih jarang pemerintah yang langsung melakukan penanganan terhadap pelintasan tidak resmi. Karenanya, PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan penanganan.

Menurut Kuswardojo, PT KAI mempunyai target tahunan penutupan pelintasan yang tak resmi atau liar. Tahun ini, kata dia, PT KAI Daop 2 Bandung sudah menutup 16 pelintasan. Di sisi lain, kata dia, pemerintah atau warga bisa juga mengajukan sebuah pelintasan untuk dilegalisasi.

Caranya dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Nanti tim dari Ditjen akan datang ke lokasi untuk melakukan studi kelayakan," ujar dia.

 
Jadi, tidak semua orang bisa menjaga. Walau hafal jadwal, tapi kan ada kereta yang tidak terjadwal perjalanannya.
KUSWARDOJO Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung
 

Apabila pengajuan itu disetujui, menurut Kuswardojo, pihak yang mengajukan izin bertanggungjawab terkait penyediaan palang pintu, pos penjagaan, juga sumber daya manusia (SDM) yang akan ditempatkan untuk berjaga di pelintasan itu. PT KAI dapat membantu memberikan pelatihan SDM.

"Karena petugas harus terlatih dan memiliki sertifikat kecakapan. Jadi, tidak semua orang bisa menjaga. Walau hafal jadwal, tapi kan ada kereta yang tidak terjadwal perjalanannya," kata dia.

Di Kota Tasikmalaya, berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, dari 23 pelintasan yang terdata, dilaporkan sembilan di antaranya tidak memiliki palang pintu otomatis. Me nurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tasikmalaya, Gumilar, pihaknya sudah berupaya mengajukan pelintasan tanpa palang pintu untuk dijadikan resmi dan dilengkapi fasilitasnya. Namun, ada banyak sya rat dan membutuhkan anggaran.

Karenanya, ia menilai, dibutuh kan koor dinasi pemerintah pu sat, provinsi, dan kabupaten/ko ta untuk penanganan pelintasan sebidang ini. "Jadi, masing-masing menganggarkan untuk pelintasan. Kalau ada anggaran, tidak akan sulit menjadikan itu resmi," kata dia. 

Petaka di Lintasan Kereta

Warga pernah mengajukan pelintasan sebidang itu dilengkapi palang pintu otomatis. Namun, belum terealisasi.

SELENGKAPNYA

KAI Minta PMN Rp 3,2 Triliun untuk Kereta Cepat

KAI perlu kepastian dana dan dukungan pemerintah atas pembengkakan biaya itu.

SELENGKAPNYA

Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Capai 88,8 Persen

Kereta cepat ini akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan.

SELENGKAPNYA