Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat tentang pemekaran Papua/Papua Barat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022). | Prayogi/Republika

Nasional

Perppu Tunggu RUU Papua Barat

Perppu Pemilu tak menyertakan Papua Barat jika melebihi 6 Desember 2022.

JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum bisa memulai persiapan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua karena keberadaan tiga provinsi itu belum diatur dalam UU Pemilu. KPU masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilu yang akan mengakomodasi tiga DOB Papua.

"Kami menyampaikan kepada pembentuk UU agar segera mengesahkan Perppu, sehingga kami bisa segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilu di 3 DOB," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Sabtu (12/11). 

Idham mengatakan, Perppu perlu segera disahkan karena pada 6 Desember sudah masuk tahapan penyerahan data dukungan bagi calom anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jika Perppu sudah disahkan, kata Idham, pihaknya akan bekerja cepat memastikan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan bisa ikut Pemilu 2024.

"Kami akan tugaskan orang berpengalaman di sekretariat KPU di tiga DOB itu karena tahapan pemilu sudah berjalan," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Rifqinizami Karsayuda, mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu Pemilu. "Kami tentu berharap Perppu itu dapat segera diimplementasikan," kata Rifqinizami kepada Republika, Ahad (13/11).

photo
Suasana rapat dengar pendapat antara Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut pasca terbitnya empat undang-undang tentang pembentukan provinsi di wilayah provinsi Papua/Papua Barat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. - (Prayogi/Republika)

Ia mengatakan DPR telah diajak merumuskan draf perppu oleh pemerintah melalui menteri dalam negeri bersama dengan penyelenggara pemilu. Menurutnya, draft tersebut sudah selesai. "Selanjutnya tentu ada di pemerintah dalam hal ini presiden untuk menerbitkan Perppu," ujarnya. 

Rifqinizami mengaku pemerintah juga masih menunggu finalisasi RUU Provinsi Papua Barat Daya. Jika finalisasi dapat dilakukan dalam waktu dekat, maka Perppu tersebut nantinya bisa mengakomodir empat DOB Papua. Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, juga menilai alasan pemerintah belum mengeluarkan Perppu Pemilu lantaran masih menunggu proses RUU Papua Barat Daya. Menurutnya, perppu juga harus mempertimbangkan RUU Papua Barat (PBD)

"Boleh jadi lambatnya keputusan soal RUU PBD ini juga mempengaruhi jadwal penerbitan Perppu," kata Yanuar, Ahad (13/11).

Ia mengatakan Komisi II DPR sudah memutuskan RUU PBD ini. Selanjutnya adalah kewenangan pimpinan DPR untuk menjadwalkannya dalam rapat paripurna DPR. "Jika RUU ini sudah disahkan ada kemungkinan perppu bisa lebih cepat dikeluarkan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Melebar

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti proses perancangan Perppu UU Pemilu yang melebar dari tujuan awal. Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil menuturkan, dari semula untuk mengakomodasi tiga provinsi baru di Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, kini perppu juga turut membahas penyeragaman masa jabatan komisioner KPU daerah. 

Fadli mengatakan, munculnya usulan pasal selain soal provinsi baru di dalam Perppu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam proses pembuatan produk hukum. Baginya, tak masalah muatan perppu melebar dari tujuan awal, asalkan tidak mengubah hal-hal yang berdampak besar terhadap struktur penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan.

"Kalau sekarang dia (Pemerintah merancang Perppu) soal syarat partai politik peserta pemilu, itu kan mengacaukan tahapan. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan," kata Fadli, Sabtu (12/11).

Sebelumnya, pemerintah telah meresmikan tiga provinsi baru di Papua pada, Jumat (11/11). Namun, pemerintah belum selesai membuat Perppu Pemilu untuk mengakomodasi tiga provinsi baru itu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pasal-pasal terkait tiga provinsi baru itu sudah masuk ke dalam draft Perppu Pemilu. Hanya saja, pembahasan perppu tertunda karena pemerintah ingin memasukkan Provinsi Papua Barat Daya. 

Masalahnya, kata dia, DPR hingga kini tak kunjung mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. John menegaskan, jika DPR tak kunjung mengesahkan RUU tersebut hingga 6 Desember 2022, maka pemerintah akan menerbitkan Perppu UU Pemilu tanpa menyertakan Provinsi Papua Barat Daya.

"Belum tentu Papua Barat Daya masuk Perppu. Kita tidak bisa terus menunggu pengesahan RUU karena tahapan pemilu terus berjalan," tegasnya.

Haji Abdurrahman Sjihab, Teladan Sang Pendidik

Haji Sjihab menaruh perhatian besar pada upaya-upaya menjaga akidah umat.

SELENGKAPNYA

Ratu Adil dari Masa ke Masa

Gerakan ratu adil di Indonesia memiliki sejarah panjang.

SELENGKAPNYA

Segera Tangani Cedera Olahraga

Penanganan cedera yang cepat dan tepat berperan penting untuk kesembuhan pasien.

SELENGKAPNYA