Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berjabat tangan usai menggelar pertemuan di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6/2022).Pertemuan antara Partai Nasdem dan PKS tersebut menghasilkan tiga | Prayogi/Republika.

Politik

PKS Bantah Koalisi Perubahan Retak

Pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta capres masih belum tuntas

JAKARTA -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Kholid, mengungkapkan alasan Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS batal menggelar deklarasi pada 10 November 2022. Ia pun membantah batalnya deklarasi tersebut karena ada keretakan di koalisi.

"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan Koalisi Perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

 

 

 

Ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi

 

M KHOLID Juru Bicara PKS
 

 

Kholid menjelaskan, usulan tanggal deklarasi 10 November merupakan usulan Partai Nasdem. PKS menghormati usulan tersebut. Namun, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta capres masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," ujarnya.

Selain itu, Kholid mengatakan, waktu deklarasi tergantung dua hal, pertama, progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai."Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, sudah banyak hal yang disepakati koalisi. Namun, terkait cawapres, simulasi nantinya akan dilakukan kajian bersama antara empat pihak (PKS, Nasdem, Partai Demokrat, dan capres)."Koalisi perubahan akan melihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima oleh empat pihak," tuturnya.

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan usai memberikan keterangan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Silahturahmi Anies-AHY tersebut membahas soal dinamika politik jelang Pilpres 2024. Republika/Prayogi - (Republika/Prayogi)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menghormati mekanisme yang terjadi di Partai Demokrat dan PKS. Karena itu, rencana deklarasi koalisi ketiga partai tersebut tak jadi dilakukan pada 10 November mendatang.

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama karena memang, satu, PKS akan rapat Majelis Syura itu akhir tahun Desember. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu," ujar Willy di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/11).

Kendati urung dideklarasikan, komitmen Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah mengerucut. Tinggal diteken dalam kesepakatan formal kerja sama politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Paling cepat (deklarasi) akhir tahun, tapi tidak tertututp kemungkinan one by one. Setelah Nasdem, Demokrat, mungkin PKS, jadi tidak mesti deklarasi bersama," ujar Willy.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, komunikasi dengan Partai Nasdem dan PKS semakin intens dan lengket setiap harinya. Meskipun, ketiganya hingga kini belum juga mendeklarasikan koalisinya.

"Yang jadi fokus Partai Demokrat bukan sekadar jadi peserta pemilu, melainkan bagaimana Partai Demokrat menang dan koalisi ini menang. Yang menang bukan hanya pilpres, tetapi juga pileg," ujar Herzaky, Senin (7/11).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DPP PKS (@pk_sejahtera)

 

Indonesia Siap Terima Biden-Xi Jinping, Putin Belum Pasti

Hingga saat ini sudah ada 17 kepala negara/kepala pemerintahan yang menyatakan akan hadir pada KTT G-20.

SELENGKAPNYA

Menapak Tilas Sejarah Bermusik Titiek Puspa

Musica Studio berencana membuat perayaan besar untuk perempuan yang kerap disapa Eyang Titiek.

SELENGKAPNYA

Dukungan Jokowi Jadi Penyemangat

Gerindra menilai Prabowo pantas melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi

SELENGKAPNYA