Petani mengangkut hasil panen garam di Desa Bontomanai, Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (2/9/2019). Petani garam di daerah itu mengeluhkan rendahnya harga jual garam pada musim olah tahun ini sebesar Rp30 ribu per karung, sementara pada musim olah 2018 m | ANTARA FOTO/Arnas Padda

Nasional

Tiga Pejabat Kemenperin Tersangka Kasus Impor Garam

Para tersangka memalsukan data kebutuhan impor garam industri

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi penetapan impor kuota garam industri 2016-2022. Tiga di antaranya adalah pejabat tinggi aktif di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yakini MK (Muhammad Khayam), FJ (Fridy Juwono), dan YA (Yosi Arfianto). Sementara satu lainnya dari pihak swasta berinisial FTT (F Tony Tanduk).

“Setelah melakukan gelar perkara dan pengumpulan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan MK, FJ, YA, dan FTT sebagai tersangka dalam tindak pidana penentuan kuota impor garam,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejakgung Kuntadi, Rabu (2/11).

Kuntadi menolak menyebutkan identitas lengkap inisial empat tersangka tersebut. Namun, kata dia, MK adalah direktur jenderal (dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin; FJ adalah pejabat direktur IKFT Kemenperin; dan YA adalah kepala Subdirektorat IKFT Kemenperin.

Adapun FTT adalah ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam di Indonesia (KAIPGI). Mengacu daftar terperiksa di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung selama ini, MK adalah Muhammad Khayam, FJ adalah Fridy Juwono, YA adalah Yosi Arfianto, dan FTT adalah F Tony Tanduk.

 

 

 

Tiga tersangka tersebut akan dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung

 

KUNTADI Direktur Penyidikan Jampidsus
 

 

“Tiga tersangka tersebut akan dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung. Dan satu tersangka lagi akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Kuntadi.

Kuntadi menerangkan, kasus korupsi impor garam ini berawal dari penetapan kuota impor industri nasional. Dari hasil penyidikan, ditemukan adanya manipulasi dan rekayasa terkait pendataan serta penetapan batas maksimal kuota impor garam industri untuk kebutuhan di dalam negeri.

Keempat tersangka melakukan pemalsuan data kebutuhan impor garam industri dari kebutuhan normal sekitar 2,3 juta ton menjadi sebanyak 3,7 juta ton. Jumlah terakhir kemudian ditetapkan sebagai kuota impor.  

“Jadi yang kita temukan adalah mereka bersama-sama melakukan rekayasa data yang akan dipergunakan untuk menentukan jumlah kuota impor garam,” kata Kuntadi.

Kuntadi melanjutkan, kelebihan 1,4 juta ton garam industri impor tersebut dilepas ke pasar dengan menjadikannya sebagai garam konsumsi. Hal tersebut membuat produksi garam konsumsi di dalam negeri tak terserap. “Sehingga terjadi kerugian negera dan kerugian perekonomian negara,” kata Kuntadi.

Untuk sementara ini, Kuntadi menerangkan, sangkaan menjerat keempat tersangka menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi 31/1999-20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam proses penyidikan, terbuka peluang untuk menjerat tersangka dengan pasal-pasal lainnya. Karena dalam rekayasa dan manipulasi penetapan data kuota impor garam industri tersebut, diduga terjadi suap dan dugaan gratifikasi.

Kejakgung pada Sabtu (22/10) mengumumkan telah menggeledah tiga tempat dalam penyidikan kasus impor garam tersebut. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Ketut Sumedana mengatakan, rangkaian penggeledahan akan menjadi penguat proses penyidikan untuk menetapkan para tersangka.

Ia menjelaskan, tiga lokasi penggeledahan adalah kantor, pabrik, serta gudang milik PT Sumatraco Langgeng Abadi di Jalan Raya Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kemudian, Kantor PT Sumatraco Langgeng Makmur di Perumahan Graha Family Blok M-62 dan PT Sumatraco Langgeng Makmur di Jalan Kalianak Barat, Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur.

 

 

 

Jaksa penyidik pada Jampidsus menyita sejumlah dokumen, sampel garam, dan dokumen-dokumen terkait dengan impor garam 

 

KETUT SUMEDANA Kapuspenkum
 

 

“Dari penggeledahan tersebut, jaksa penyidik pada Jampidsus menyita sejumlah dokumen, sampel garam, dan dokumen-dokumen terkait dengan impor garam dan penjulan milik perusahaan,” kata Ketut, Sabtu (22/10).

Kasus BTS

Selain mengumumkan tersangka kasus impor garam, Kuntadi juga mengumumkan peningkatan status kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transciever Tower (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) ke level penyidikan. Tujuh perusahaan rekanan pembangunan di Kemenkominfo sudah dilakukan penggeledahan.

Menurut Kuntadi, pihaknya telah memeriksa lebih dari 60 saksi. “Selanjutnya, setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidikan pada Jampidsus pada hari (Rabu) ini, menaikkan status penyelidikan, menjadi penyidikan,” kata Kuntadi.

Dugaan korupsi BTS 4G itu terjadi pada rentang 2020-2022. Dalam proyek tersebut, Kemenkominfo membuat kontrak pembangunan BTS 4G senilai Rp 10 triliun di seluruh wilayah Indonesia.

Proyek tersebut melibatkan sejumlah pihak swasta sebagai penyedia jasa konstruksi dan infrastruktur penunjangnya. Dalam prosesnya, diduga terjadi korupsi di lima paket pembangunan.

Yang Muda Yang Jaga Iklim

Muara Gembong tidak sendirian. Yolanda meyakini, masih banyak daerah yang mengalami kerusakan lingkungan

SELENGKAPNYA

Muhammadiyah Prihatin Pembangunan Masjid Dihalangi

Muhammadiyah bukanlah pendatang baru di Kabupaten Bireuen

SELENGKAPNYA

Satpol PP DKI Cabut Segel Eks Holywings

Permintaan untuk pencabutan segel sebenarnya telah lama dilayangkan pihak Holywings

SELENGKAPNYA