JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog menipis. Hingga Selasa (25/10), volume CBP tersisa 673,6 ribu ton atau makin jauh dari target stok CBP yang ditetapkan sebesar 1,2 juta ton.

Menurut data NFA, stok CBP pada Oktober 2021 sempat mencapai sebesar 1,25 juta ton. “Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, stock on hand Bulog di Oktober 2022 paling kecil karena jumlah beras kurang dari 1 juta ton,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani dalam webinar Pataka, Selasa (25/10).

Rachmi mengatakan, pemerintah membutuhkan beras dalam jumlah besar untuk terus disalurkan ke berbagai wilayah hingga akhir tahun demi menjaga stabilitas harga beras dalam negeri. Oleh karena itu, Bulog harus segera menambah pasokan CBP minimal menjadi sebesar 1,2 juta ton.

Pengadaan beras dapat dilakukan secara komersial dengan membeli gabah petani sesuai harga pasar agar dapat bersaing dengan produsen beras swasta yang juga menyerap gabah petani. Pasalnya, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang menjadi patokan pembelian Bulog untuk pengadaan CBP jauh di bawah dari harga pasar.

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan Gedebage, Kota Bandung, Kamis (20/10/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

“Sebenarnya yang paling bahaya jika stok di akhir Desember tidak sampai 1,2 juta ton dan pengadaan dalam dua bulan lebih sedikit tidak mencapai target, bisa jadi di akhir tahun stok Bulog di bawah 500 ribu ton,” katanya.

Harga gabah kering panen (GKP) di level petani per Senin (24/10) naik 13,5 persen dan gabah kering giling (GKG) meningkat 9,2 persen. Adapun harga beras medium tercatat naik sekitar 4,2 persen menjadi rata-rata Rp 10,700 per kg, di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp 9.450 per kg-Rp 10.250 per kg.

Berdasarkan pemantauan NFA, kata Rachmi, hanya wilayah Sulawesi Selatan, NTB, dan Yogyakarta yang harga berasnya masih di level normal. “Kepulauan Riau, Kalimantan, Indonesia timur sudah merah. Rata-rata kenaikan harga di konsumen sudah lebih dari 20 persen dari HET yang berlaku,” katanya.

Sebaran stok beras secara nasional hingga pekan kedua Oktober mencapai 6,68 juta ton. Mayoritas stok berada di rumah tangga sekitar 49,8 persen. Kemudian, di penggilingan 21,1 persen, di pedagang 12,3 persen, dan di Bulog hanya sekitar 11,3 persen. Sisanya sekitar 4,9 persen tersebar di industri hotel, restoran, dan katering, dan 0,6 persen berada di Pasar Induk Beras Cipinang.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, komoditas beras menjadi komoditas pangan utama yang paling berpengaruh terhadap peningkatan inflasi saat ini. Karena itu, upaya pengendalian inflasi harus berfokus pada komoditas tersebut.

Arief mengatakan, NFA terus mendorong peningkatan pasokan CBP di Bulog melalui penyerapan beras di sentra-sentra produsen. “Komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak Juli 2022,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenko Perekonomian sampai dengan pekan ketiga Oktober 2022, komoditas beras berkontribusi sebesar 4 persen terhadap inflasi nasional. Salah satu provinsi yang menjadi fokus utama penyerapan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Arief, Sulsel menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional.

Warga mengambil belanjaan paket bahan pangan bersubsidi berisi telur, beras, susu, daging sapi dan ayam di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta, Selasa (11/10/2022). Program pangan murah bersubsidi dari Pemprov DKI Jakarta dengan potongan harga hingga 70 persen tersebut diberikan kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan melalui 312 lokasi di seluruh Jakarta. - (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

SHARE    

Potensi panen Sulsel pada bulan Oktober 2022 sebesar 264 ribu ton dan bulan November 2022 sebesar 183 ribu ton. “Sulsel berpotensi sebagai pusat serapan untuk meningkatkan CBP Bulog yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022,” ujar Arief.

Meski cadangan beras menipis, Bulog menyatakan, situasi perberasan dalam negeri akan tetap aman sembari pihaknya mengupayakan penyerapan gabah petani untuk menambah pasokan CBP. "Untuk kebutuhan rutin, kami yakin ini masih bisa teratasi. Bicara cukup, ya, cukup. Asalkan tidak ada isu yang membuat masyarakat panik," kata Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal kepada Republika, (25/10).

Ia menjelaskan, rata-rata kebutuhan operasi pasar Bulog per bulan sekitar 200 ribu ton. Dengan kata lain, Bulog memiliki ketahanan pasokan selama tiga bulan hingga Januari 2023. Sementara itu, pasokan akan kembali bertambah signifikan pada bulan Februari seiring masuknya musim panen raya rendeng.

Pasokan beras saat ini juga masih tersedia di rumah tangga, penggilingan, pedagang, industri horeka (hotel, restoran, dan kafe), hingga PIBC yang menurut Badan Pangan Nasional mencapai 6,8 juta ton. Adapun kebutuhan beras per bulan secara nasional sekitar 2,5 juta ton.

Pekerja membongkar muat karung berisi beras di gudang Perum Bulog Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/9/2022). - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

SHARE    

Kendati demikian, Awaluddin memastikan Bulog akan terus berupaya menambah pasokan CBP sesuai target pemerintah sebesar 1,2 juta ton hingga akhir 2022. Adapun pengadaan akan dilakukan dengan skema komersial, yakni membeli gabah petani dengan harga pasar. Hasil serapan itu akan diolah menjadi beras premium. "Dengan cara ini, kita lebih mudah karena kita bisa menyesuaikan pasar sehingga lebih fleksibel," kata dia.

Soal dana yang disiapkan Bulog, Awaluddin tidak bisa menjelaskan detail. Namun, ia menyebut perbankan telah memberikan plafon kepada Bulog untuk kebutuhan pengadaan beras.

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman menilai minimnya jumlah volume beras yang dimiliki Bulog saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang mengubah skema bantuan sosial berupa beras. Sebelum 2019, pemerintah hanya menyalurkan bantuan beras melalui Bulog sehingga stok di Bulog bisa mencapai 3 juta ton.

Skema itu kemudian diubah. Penyalur beras tak hanya Bulog dan penerima bantuan bebas memilih jenis pangan. Hal itu membuat Bulog tak lagi memiliki kepastian pasar.

Menurut dia, Bulog pun akhirnya mengalkulasi seberapa besar pasokan beras ideal yang perlu dikelola agar tidak memberatkan operasional perusahaan. "Efek samping dari kebijakan bansos selama ini tidak diberikan ke lembaga stabilisator. Sudah ada, tapi tidak diberikan market-nya. Artinya, buat apa pemerintah membuat Bulog tetapi beras tidak diserap?" katanya. 

Lonjakan Harga Beras Diantisipasi

Kementerian Perdagangan mengakui adanya tren kenaikan harga beras secara nasional. Namun, ia meminta agar masyarakat tak khawatir karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga. 

Calon pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada September sebesar 1,17 persen (month-to-month/mtm), tertinggi sejak Desember 2014 dengan komoditas utama penyumbang inflasi tersebut adalah harga bahan bakar minyak (BBM), beras dan angkutan dalam kota. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

SHARE    

"Kita yakin akan ada surplus 7,5 juta ton. Insya Allah. Meskipun kita harus tetap waspada, tapi jangan sampai terlalu khawatir," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Syailendra, Selasa (25/10). 

Syailendra mengatakan, kecenderungan tren harga beras memang mengalami kenaikan. Badan Pangan Nasional juga mencatat adanya tren kenaikan harga beras, khususnya beras medium, sebesar 4,2 persen menjadi rata-rata Rp 10.700 per kg, di atas HET beras medium sebesar Rp 9.450 per kg-Rp 10.250 per kg.

Menurut dia, kenaikan itu salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Ia menyebut, kontribusi kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga beras maksimal 3 persen. 

Kenaikan BBM pun berdampak pada kenaikan harga gabah yang diproduksi petani sehingga mau tidak mau, harga beras pun mengalami penyesuaian. "Tapi untuk pengendalian harga ini kita sudah banyak instrumen, salah satunya oleh pemda yang bisa menggunakan dananya (2 persen DAU) untuk intervensi kenaikan harga," kata dia. 

Koordinator Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Batara Siagian mengatakan, kenaikan harga gabah memang terjadi. Namun, itu akan berdampak baik bagi petani karena meningkatkan kesejahteraan para petani padi. 

Buruh tani memanggul karung yang berisi padi usai panen di Dusun Saiberas Sekata, Sunggal, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (7/10/2022).  - (ANTARA FOTI/Fransisco Carolio)

SHARE    

Batara mengatakan, selama penggilingan padi masih dapat beroperasi, Kementan menilai tidak menjadi masalah. Kenaikan harga saat ini pun hanya akan bersifat musiman, sehingga diyakini tidak berdampak banyak terhadap kenaikan harga beras. 

"Harga gabah naik itu wajar saja, asalkan tidak mendorong penggilingan padi sampai tidak bisa membeli gabah. Saat ini, penggilingan padi tetap jalan," katanya. 

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani mengatakan, pemerintah bakal segera memiliki cadangan pangan pokok yang akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. BUMN yang mendapatkan tugas akan diberikan fasilitas dana kredit murah dari perbankan agar dapat mengelola cadangan pangan pokok secara optimal. 

"Saat ini sedang dalam proses untuk bisa mendapatkan pinjaman bunga rendah, dalam rangka stok modal kerja untuk pembelian bahan pangan yang dibutuhkan," kata dia. 

Saat ini, pemerintah hanya memiliki cadangan pangan untuk komoditas beras yang dikelola oleh Bulog. Badan Pangan menginginkan agar nantinya, cadangan pangan yang dimiliki bukan hanya beras, melainkan komoditas pokok lainnya.  Hal tersebut diyakini akan menambah daya pemerintah dalam melakukan stabilitasi harga dan pasokan saat terjadi gejolak. 

Bulog akan ditugaskan untuk mengelola CPP beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan komoditas lainnya, seperti cabai, bawang, telur dan daging ayam ras, daging sapi atau kerbau, hingga gula, akan dikelola oleh Holding BUMN Pangan ID Food. 

Rachmi menjelaskan, pengadaan cadangan pangan dengan dana kredit komersial perbankan akan memberatkan BUMN. Alhasil, ketika terjadi hambatan dalam pengelolaan, beban pendanaan akan memakai APBN dan justru merugikan pemerintah. 

Karena itu, ia menilai kredit murah dari perbakan dinilai menjadi solusi untuk pemberian modal kerja dari pengelolaan CPP. Namun, ia belum menjelaskan, seberapa besar plafon dan bunga yang bisa diberikan kepada BUMN pangan sebagai pengelola cadangan pangan.  

Rachmi menjelaskan, pengelolaan CPP akan dilakukan secara dinamis. "Jadi diharapkan, tidak ada lagi stok membeku, membusuk di gudang karena tidak bisa keluar, karena banyak prosedur dan perizinan," katanya.