Seorang pedagang menunjukkan surat edaran larangan penjualan obat bebas dalam bentuk sirop di Pasar Pramuka, Jakarta, Jumat (21/10/2022). | ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

Kabar Utama

Ombudsman RI Endus Malaadministrasi Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes mengeklaim tidak ada penambahan kasus baru gangguan ginjal akut. 

JAKARTA – Ombudsman RI menyebut ada potensi malaadministrasi di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus gangguan ginjal akut. Kemenkes disebut tidak memiliki data penyebaran penyakit secara akurat dan BPOM tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

“Dari penggalian informasi dan data sejauh ini, kami di kesimpulan adanya dugaan potensi terjadi maladministrasi di kedua institusi ini,” kata Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, di Jakarta, Selasa (25/10).

Robert mengatakan, ada tiga poin yang menjadi dasar penilaian Ombudsman terkait dugaan terjadinya malaadministrasi di Kemenkes. Pertama, kata dia, Kemenkes tidak memiliki data pokok terkait sebaran penyakit atau epidemiologi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Menurutnya, hal itu menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pencegahan atau upaya mitigasi kasus gangguan ginjal akut.

Dia menjelaskan, Kemenkes hingga Agustus 2022 belum mengerti masalah yang ada dan masih belum punya data. Kemenkes baru menyadari setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyuplai data kasus ini.

Kedua, lanjut Robert, Kemenkes tidak bisa memberikan informasi dan melakukan sosialisasi terkait penyebab dan antisipasi gangguan ginjal akut. Sehingga, tidak ada keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang valid dan terpercaya terkait masalah ini.

Ketiga, kata Robert, adalah ketiadaan standarisasi pencegahan dan penanganan kasus gangguan ginjal akut oleh seluruh pusat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama maupun faskes tingkat lanjut. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan publik (SPP), termasuk pelayanan pemeriksaan laboratorium.

Di sisi lain, Ombudsman juga melihat BPOM berpotensi melakukan malaadministrasi. Menurut Robert, BPOM juga tidak melakukan kontrol ketat dan efektif atas standar atau batas senyawa yang berbahaya di produk.

“Pada tahap pre-market, Ombudsman menilai bahwa BPOM tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap produk yang diuji oleh perusahaan farmasi karena membiarkan produsen melakukan uji mandiri,” kata Robert.

Menurutnya, BPOM seolah memberikan kewenangan perusahaan untuk melakukan pengujian tanpa kontrol kuat. Yang ditemukan Ombudsman adalah uji mandiri dilakukan perusahaan farmasi dan kemudian melaporkannya ke BPOM. “BPOM terkesan pasif menunggu munculnya laporan yang disampaikan. Padahal seharusnya BPOM yang melakukan kontrol dan secara random melakukan uji produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi, jangan diserahkan ke pasar,” ujar dia.

Dalam aspek post-market, kata Robert, perlu adanya pengawasan maksimal BPOM pascapemberian izin edar. Ombudsman menilai, BPOM perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk yang beredar. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi mutu kandungan produk yang beredar. “Kalau ini berjalan, semestinya persoalan ini bisa dideteksi sejak jauh-jauh hari,” ujar dia.

photo
Kepala Badan POM Penny K Lukito menunjukkan daftar obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan Gliserin atau Gliserol saat keterangan pers hasil pengawasan BPOM terkait obat sirup di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2022). - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Ombudsman mendorong pemerintah menetapkan kasus ginjal akut sebagai kejadian luar biasa (KLB) agar kebijakan dalam menangani penyakit tersebut bisa optimal. Menurutnya, pemerintah harus memandang kasus itu sebagai masalah krusial dan extra ordinary yang membutuhkan cara-cara penanganan luar biasa. “Kami sangat mendorong pemerintah menetapkan status penanganan kasus ini sebagai kejadian luar biasa,” kata Robert.

Per Selasa (25/10), Kemenkes mencatat kasus gagal ginjal akut mencapai 255 orang yang tersebar di 26 provinsi. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, lebih dari setengah total pasien tersebut meninggal dunia. “Meninggal 143 kasus, jadi case fatality rate 56 persen,” kata Syahril.

Berdasarkan sebaran data, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan temuan kasus dan kematiannya. “Ada penambahan 10 kasus dan dua kematian. Namun itu kasus yang terlambat dilaporkan bukan kasus baru. Ini yang terjadi pada awal Oktober 2022,” ujar Syahril.

Dia mengeklaim tidak ada lagi penambahan jumlah kasus baru gangguan ginjal akut sejak Sabtu (22/10). Menurutnya, tidak adanya kasus baru merupakan efektivitas dari instruksi Kemenkes yang melarang sementara konsumsi obat sirup sejak 18 Oktober 2022.

“Walau tidak ada penambahan kasus baru, pemerintah tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan lanjutan,” ujar Syahril.

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mengimbau seluruh perusahaan-perusahaan farmasi anggota GPFI segera melakukan pengujian mandiri terhadap produk obat-obatan yang diproduksi. Mereka juga meminta anggota GPFI untuk melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Ketua Umum GPFI, Tirto Kusnadi mengatakan, pengujian mandiri ini sesuai dengan Surat Edaran BPOM tertanggal 18 Oktober 2022. Diupayakan agar pengujian ini selesai dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan BPOM.

Menurutnya, proses evaluasi yang mendalam secara saintifik serta data-data lengkap sesuai kaidah keilmuan dibutuhkan untuk mengetahui penyebab pasti kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Pengawasan Diintensifkan

Pemerintah Kota Surabaya menggandeng kepolisian dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan lebih intensif terkait penjualan obat sirop yang dilarang pemerintah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku, telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya terkait pengawasan obat sirop di apotek ataupun toko swalayan.

“Nanti bersama Forkopimda Surabaya kita cek turun ke lapangan. Kalau sudah ada di Surat Edaran (Kemenkes) apa saja merek dan jenisnya, kita akan lakukan cek bersama di apotek-apotek,” kata Eri di Surabaya, Selasa (25/10).

Eri menyatakan, pihaknya tak bisa hanya menunggu datangnya obat gagal ginjal akut dari pemerintah pusat. Sebab, menurut dia, obat gagal ginjal ini bukan permintaan, melainkan telah dihitung pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan. “Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu, tapi yang terpenting adalah pencegahan,” ujar Eri.

photo
Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengumpulkan obat jenis sirop yang dihentikan sementara distribusinya di gudang farmasi, Banda Aceh, Aceh, Senin (24/10/2022). - (ANTARA FOTO / Irwansyah Putra)

Eri mengaku belum dapat memastikan berapa total anak penderita gagal ginjal akut di Surabaya. Sebab, penetapan kasus gagal ginjal akut di masing-masing daerah berdasarkan pernyataan dari pemerintah pusat. Terlebih, rumah sakit di Surabaya juga menjadi salah satu tempat rujukan pasien dari luar daerah.

Meski demikian, Eri memastikan, Pemkot Surabaya akan terus gencar melakukan sosialisasi, khususnya kepada para orang tua. Karena, menurut dia, upaya pencegahan terhadap penyakit gagal ginjal akut ini lebih baik daripada mengobati.

“Kita agendakan turun untuk melihat, apakah di apotek-apotek atau tempat penjual obat sudah ditarik semua yang terkait dengan larangan (obat sirup) dari pemerintah pusat tadi,” ujarnya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengerahkan tim suku dinas di lima wilayah mengecek fasilitas kesehatan dan apotek, untuk memastikan tidak menggunakan dan menjual obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Menurut dia, tim dari suku Dinas Kesehatan masing-masing wilayah sudah turun ke rumah sakit, puskesmas, dan apotek.

photo
Petugas Dinas Kesehatan Solo melakukan pengecekan obat berbahan cair atau sirop saat kegiatan Sidak Apotek di Solo, Jawa Tengah, Senin (24/10/2022). - (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

“Untuk memastikan obat-obat cair yang dimaksud sudah disimpan terpisah, atau bahasa kami, dikarantina sehingga tidak dipakai dulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti.

Dia menjelaskan, karantina obat dengan sediaan sirop tersebut dilakukan dengan cara ditempatkan pada tempat terpisah menunggu ketetapan dari pihak berwenang. Kementerian Kesehatan sebelumnya juga sudah menerbitkan edaran untuk sementara waktu tidak meresepkan obat cair atau sirop.

Sementara itu, terkait hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah membolehkan 156 obat sirop untuk diresepkan, lanjut dia, pihaknya akan menyesuaikan kebijakan terbaru itu. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi apoteker dan apotek untuk sosialisasi terkait obat sirop tersebut.

“Ini kan sesuatu yang baru, pasti kebijakannya dinamis yang dikeluarkan BPOM, yang dikeluarkan Kemenkes, itu menjadi suatu acuan kami. Sekarang setelah ada edaran yang terbaru, tentu kami menyesuaikan,” ucapnya.

photo
Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat serta personel kepolisian Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apotek di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (22/10/2022). - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Dinas Kesehatan Kota Solo, Jawa Tengah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa toko-toko obat dan faskes. Sidak ke beberapa toko obat, apotek, hingga klinik tersebut untuk menindaklanjuti imbauan dari Kemenkes terkait peredaran obat sirop, yang menyebabkan gangguan gagal ginjal akut.

“Dari lima jenis obat sirop yang dilarang BPOM, kami menemukan dua jenis di Solo. Obat-obat ini masih kami temukan. Hasil dari kegiatan ini tadi kami sudah mendatangi tiga apotek, empat klinik, tiga rumah sakit, tiga toko obat, dan puskesmas satu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Siti Wahyuningsih.

Pihaknya menemukan dua jenis obat yang masih ada di beberapa toko, yakni Termorex Sirup dan Uni Baby Cough Sirup pada pedagang besar farmasi dan apotek. Setidaknya ada 17.272 kemasan obat. Memang beberapa sudah disimpan, tetapi belum disegel. Oleh karena itu, pihaknya melakukan penyegelan untuk segera menunggu penarikan dari distributor.

“Sejauh ini apotek sendiri sudah tidak memajang obat-obatan ini di etalase. Tapi mereka masih menyimpannya. Obat ini kemudian kami karantina, makanya kami segel supaya bisa ditarik oleh distributor,” ucapnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah segera mengambil tindakan perlindungan yang komprehensif berupa pencegahan efektif, rehabilitasi korban yang terindikasi mengalami dampak akibat gangguan ginjal akut. Pemerintah juga harus memprioritaskan seluruh layanan dan fasilitas kesehatan untuk kasus ini serta melibatkan peran serta orang tua, keluarga, dan masyarakat.

“Pemerintah juga harus segera menyiapkan alternatif obat bagi anak selain obat sirup atau cair,” ujar Ketua YLBHI, Muhammad Isnur.

Berdasarkan hasil penelusuran YLBHI, menurut Isnur, kasus gangguan ginjal akut mulai muncul sejak Juli 2022, tapi pemerintah baru merespons pada Oktober 2022. Dalam hal ini, YLBHI menilai, pemerintah lambat merespons kasus tersebut sehingga situasi ini membahayakan keberlangsungan hidup bagi anak.

‘Hapus Syarat Vaksin Meningitis Jamaah Umrah’

Vaksin meningitis berbayar dan diwajibkan kepada calon jamaah umrah dengan bukti kartu kuning.

SELENGKAPNYA

Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Bulog Klaim Aman

Hanya wilayah Sulawesi Selatan, NTB, dan Yogyakarta yang harga berasnya masih di level normal.

SELENGKAPNYA

Amnesty: Selidiki Kejahatan Perang Israel di Jalur Gaza

ICC didesak mempertimbangkan kejahatan apartheid di wilayah pendudukan Palestina.

SELENGKAPNYA