Pimpinan Baznas yang juga Sekretaris Jenderal World Zakat and Waqf Forum (WZWF), Prof (HC) Dr Zainulbahar Noor | DOK IST

Hiwar

Zainulbahar Noor: Tolak Pungutan Zakat UNHCR

Menyerukan kepada PBB agar kegiatan UNHCR itu segera dihentikan.

Zakat adalah ajaran Islam yang bernilai strategis dalam mengurangi berbagai masalah ekonomi, semisal kemiskinan atau kesenjangan. Daya muzaki di banyak negara Islam sesungguhnya sangat potensial.

Umpamanya, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Indoneia memiliki potensi zakat Rp 327 triliun per tahun. Bayangkan apabila semua negeri Muslim menyetorkan zakat mereka dan menyalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berhak. Maka dari itu, seyogianya para pemangku kepentingan zakat bersatu dalam merumuskan agenda bersama demi memberdayakan kaum mustahik.

Menurut Prof (HC) Dr Zainulbahar Noor, Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus mendakwahkan zakat secara mendunia. Pimpinan Baznas itu mengatakan, para stakeholders zakat baru-baru ini berkumpul dalam Konferensi Internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2022 di Leeds, Inggris.

Salah satu isu penting yang menjadi pembahasan hadirin adalah keterlibatan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dalam urusan zakat. Zainulbahar menjelaskan, UNHCR telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat global dengan membentuk UNHCR Zakat for Refugee Fund.

“WZWF menolak kebijakan UNHCR ini,” kata dia.

Bagaimana organisasi-organisasi Islam, termasuk Baznas, memandang persoalan tersebut? Apa dampak turut sertanya UNHCR itu dalam memungut zakat dari banyak negara? Berikut perbincangan wartawan Republika, Muhyiddin, dengan Sekretaris Jenderal WZWF tersebut, beberapa waktu lalu.

Di antara topik yang dibahas Konferensi WZWF 2022 ialah problem pungutan zakat oleh salah satu badan PBB. Bisa dijelaskan hal ini?

Ya, pembahasan yang sangat intens dan mendalam pada konferensi internasional pada akhir September 2022 lalu, antara lain, berkaitan dengan kebijakan UNHCR. Salah satu komisioner tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini diketahui telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat global.

Mereka melakukannya dengan membentuk “UNHCR Zakat for Refugee Fund". Akhirnya, kegiatan yang dilakukan UNHCR ini mendapatkan reaksi keras dari berbagai organisasi Islam dunia. Dan kami, WZWF, juga menolak kebijakan UNHCR itu.

Sekretaris Jenderal dan 10 deputi Sekjen WZWF menolak kebijakan tersebut dan mempertanyakan, apa dasar PBB mengutip zakat dari masyarakat Muslim dunia? PBB bukanlah sebuah organisasi zakat.

Dari program UNHCR itu, diketahui bahwa zakat yang dihimpun (disalurkan) untuk bantuan pendanaan para penduduk yang terlempar (refugee) dari negara mereka oleh satu dan lain sebab. Padahal, yang sesungguhnya sangat berhak melakukan hal itu adalah organisasi zakat dari setiap negara. Dan memang dalam kenyataannya telah atau sedang berjalan.

Bagaimana dampak yang ditimbulkan program UNHCR itu, khususnya di negara-negara Muslim yang underdeveloped?

Yang jelas, ini (UNHCR Zakat for Refugee Fund) adalah sebuah kegiatan tanpa pengawasan. Ini memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan penggunaan dana zakat Muslim global. Pemungutan zakat bersumber dari muzaki di negara-negara Islam, terutama yang banyak di antaranya adalah negara-negara anggota WZWF. Untuk diketahui, 19 dari 41 negara anggota WZWF tergolong underdeveloped countries.

Dengan pemungutan zakat oleh UNHCR, yakni dari para muzaki di negara-negara yang tergolong miskin, maka dapat menimbulkan masalah. Dana zakat yang semestinya didistribusikan di negara setempat, malah direbut oleh UNHCR untuk kepentingan di luar penduduk miskin negara yang dimaksud.

Apa saja langkah atau respons yang diambil WZWF?

Dalam hal ini, WZWF mengharapkan untuk seluruh 41 negara anggota kami agar menolak kebijakan UNHCR itu. Bahkan, negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) pun semestinya menyerukan kepada PBB agar kegiatan UNHCR itu segera dihentikan.

WZWF berencana untuk membahas hal itu bersama dengan Islamic Development Bank (IDB) yang disebutkan oleh delegasi UNHCR yang hadir pada sesi UNHCR. Kami ingin mendengar dari Mr Khalid Khalifa, special advisor untuk UNHCR serta Mr Shaadi, salah seorang anggota manajemen UNHCR.

 
Hemat kami, PBB semestinya mencari sumber pendanaan sendiri, tanpa mengusik pendanaan zakat—dan wakaf—yang adalah bagi kepentingan umat Islam.
 
 

Sebab, diketahui bahwa UNHCR telah pula menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan IDB dalam gerakan yang disebut sebagai “Global Waqf for Refugee Fund".

Intinya, kami ingin semua pihak terkait duduk bersama guna membahas hal ini. Hemat kami, PBB semestinya mencari sumber pendanaan sendiri, tanpa mengusik pendanaan zakat—dan wakaf—yang adalah bagi kepentingan umat Islam. Kita tahu, kelompok mustahik miskin yang Muslim masih sedemikian besar jumlahnya.

Apakah aktivitas UNHCR itu sudah berlangsung di Indonesia?

Dalam konferensi dan pertemuan tahunan internasional WZWF di Leeds, Inggris, akhir September lalu, seorang petinggi UNHCR Mr Shaadi mengatakan dengan jelas. Menurut dia, pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga zakat di Indonesia dalam penerimaan zakat untuk pengungsi. Jadi, memang ada “UNHCR Zakat for Refugee” tersebut.

Baznas sedang mencoba menelusuri, lembaga-lembaga zakat mana saja yang telah bekerja sama dengan UNHCR. Yang sangat pasti, UNHCR tidak bekerja sama dengan Baznas. Kami (Baznas) tentu tidak dapat menyetujui, sebuah lembaga PBB melakukan pemungutan zakat di Indonesia, negara Muslim terbesar sedunia ini. Indonesia masih memiliki tingkat garis kemiskinan yang tergolong besar.

Kegiatan UNHCR itu dibahas dalam konferensi internasional di Leeds, Inggris, tersebut. Mungkin, nanti hal-hal terkait akan diinformasikan secara formal oleh sekretariat UNHCR di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri. WZWF sendiri akan melaksanakan audiensi ke duta-duta besar negara-negara anggota OKI di Jakarta. Ini untuk mendapatkan kesamaan pandangan, UNHCR sebagai salah satu lembaga PBB yang total tidak bergerak di ranah pemungutan zakat semestinya menghentikan kegiatan tersebut.

Bicara tentang WZWF, seperti apa profil dan visi forum zakat dan wakaf internasional tersebut?

Pada 2022 kini, WZWF memasuki dekade kedua sejak didirikan pada 30 September 2010 di Yogyakarta, Indonesia. Awalnya, forum tersebut bernama World Zakat Forum (WZF). Namun, sejak 2021 namanya diperluas menjadi WZWF, yakni menyertakan aspek wakaf.

Perubahan nomenklatur itu pada dasarnya menegaskan keinginan kami untuk memperluas peran dan kontribusi secara internasional. Ini sekaligus pula ikhtiar merealisasikan potensi besar zakat dan wakaf di dunia.

 
Konsolidasi zakat dan wakaf global, jika bisa direalisasikan, tentu akan berdampak sangat dahsyat bagi umat Islam di seluruh dunia.
 
 

Konsolidasi zakat dan wakaf global, jika bisa direalisasikan, tentu akan berdampak sangat dahsyat bagi umat Islam di seluruh dunia. Efek akan kian besar jika semakin banyak negara-negara yang bergabung. Akan lahir beragam inovasi dan kolaborasi program zakat dan wakaf yang kian mengokohkan kekuatan sosial-ekonomi umat.

Inilah di antara tantangan besar kepemimpinan WZWF periode 2020-2023. Kami bervisi menjadikan WZWF medium pemersatu umat secara internasional, khususnya dengan fokus pada kekuatan ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Saya yakin, ini akan membawa kemaslahatan yang lebih besar lagi bagi peningkatan kesejahteraan kaum Muslimin.

Bagaimana peran Baznas selaku representasi Indonesia di forum tersebut?

Dalam forum ini, Baznas menyampaikan perlunya penyempurnaan kebijakan dan regulasi zakat dalam mengoptimalkan potensi zakat, terutama di Tanah Air. Sistem pengelolaan zakat di suatu negara tentunya sangat dipengaruhi budaya, kondisi, daerah, karakteristik masyarakat, serta kebijakan negara tersebut.

Beberapa pengalaman terkait pengelolaan zakat di berbagai negara dapat menambah referensi dan masukan tentang zakat di Indonesia. Lebih khusus lagi, upaya untuk terus mengoptimalkan potensi zakat di negeri kita. Sebaliknya, pengalaman-pengalaman dari Indonesia pun dapat menjadi masukan yang berharga untuk para stakeholders zakat dari negara-negara anggota WZWF lainnya.

Di luar masalah UNHCR, apa saja yang dibahas dalam Konferensi Internasional WZWF 2022 lalu?

Setidaknya, ada 10 topik yang dibahas di dalam ajang international ini. Di antaranya adalah potensi zakat dan wakaf dalam memperkuat kebijakan fiskal negara. Kemudian, penetapan kebijakan untuk efektivitas regulasi dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf.

Dibahas pula upaya-upaya optimalisasi inovasi dan teknologi dalam meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat serta wakaf. Tidak ketinggalan, model dari program-program penyaluran zaat dan investasi wakaf.

Kolaborasi di masa datang antarnegara-negara anggota WZWF pun didiskusikan dengan sangat antusias. Termasuk di sana, peran dari IDB dalam mempromosikan pengembangan zakat dan wakaf.

Puncak dari topik-topik tersebut terangkum dalam agenda Ministerial Talk dengan topik, peran pemerintah dalam mendukung gerakan zakat dan wakaf. Dalam agenda ini, Kementerian Agama RI diwakili oleh Dirjen Bimas Islam menyampaikan besarnya peran pemerintah dalam pengembangan zakat dan wakaf. Misalnya, melalui penerbitan undang-undang khusus terkait zakat dan wakaf.

photo
Menurut Prof (HC) Zainulbahar Noor, UNHCR tidak sepantasnya memungut zakat dari negara-negara mayoritas Muslim. - (DOK BAZNAS)

Dari Dunia Bank ke Diplomasi

Prof (HC) Dr Zainulbahar Noor termasuk salah seorang pendiri bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lembaga itu beroperasi sejak Mei 1992. Ia pun menjadi direktur utama (dirut) yang pertama dalam sejarah BMI.

Ia mengenang, hadirnya BMI dilatari kegelisahan umat Islam di Tanah Air terhadap keharaman bunga bank. Mereka mendambakan adanya lembaga keuangan yang bebas bunga. Menyikapi hal tersebut, Kiai Hasan Basri selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat saat itu menggelar seminar pada 18-20 Agustus 1990 di Bogor, Jabar. Tema yang diusung ialah “bank tanpa bunga".

Prof Zainul menuturkan, dirinya ikut hadir dalam forum tersebut. Turut serta pula sejumlah ulama, pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, dan bahkan menteri-menteri yang terkait sektor finansial. Hasil dari seminar itu kian memuluskan jalan bagi terwujudnya BMI.

Usai dari bank syariah tersebut, Prof Zainul terus berkecimpung di dunia perbankan. Ia tercatat pernah bekerja di Citibank selama 10 tahun.

“Sebelumnya tak pernah terpikirkan untuk masuk ke bank Muamalat ini. Tahu-tahu saya ditunjuk. Akhirnya jadilah saya direktur utama yang pertama. Lima tahun di jabatan itu,” kata dia saat ditemui Republika di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sejak kecil, ia mengaku tidak bercita-cita menjadi seorang bankir. Keinginan awalnya adalah menjadi diplomat atau duta besar. Lelaki kelahiran Binjai, Sumatra Utara, itu rupanya terinpirasi dari kakak tertuanya, Bahrun Noor.

Pada zaman Jepang, sang kakak pernah menjadi komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR, kini TNI) di Binjai. Setelah masa revolusi, Bahrun bekerja di Kementerian Luar Negeri dan berkunjung ke banyak negara.

Mimpinya terwujud pada 2012. Saat itu, ia menjadi duta besar RI untuk Kerajaan Yordania merangkap Otoritas Nasional Palestina. Kembali ke Tanah Air, mantan wakil rektor Universitas As-Syafiiyah itu menempuh studi doktoral di Universitas Trisakti Jakarta. Disertasinya mengenai bank wakaf.

 

Sumpah Pemuda di Rumah Pondokan

Para pemuda dan mahasiswa yang menghadiri acara ini cukup membeludak.

SELENGKAPNYA

Bahasa Indonesia pada Tahun-Tahun Awal Indonesia Merdeka

Surat-surat laporan pajak dari perusahaan-perusahaan, misalnya, masih ada yang menggunakan bahasa Belanda, Tionghoa, Jerman, Inggris, atau Prancis.

SELENGKAPNYA

Tepat Menyikapi Upaya Healing

Healing merupakan upaya terapi mental atau psikoterapi yang berbeda maknanya dengan refreshing.

SELENGKAPNYA