JAKARTA -- Analis Perdagangan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Wijayanto mengatakan, awalnya Kemendag menilai kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di kancah global membawa berkah bagi Indonesia. Kenaikan tersebut dianggap akan mendongkrak ekspor Indonesia.

Pernyataan itu diungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pemberian izin CPO yang mempengaruhi harga minyak goreng (migor) pada Selasa (11/10). Namun, Kemendag juga menemukan harga migor mulai merangkak naik pada Agustus 2021.

Pada saat itu, sejumlah regulasi dikeluarkan guna mengatasinya. "Dari data, harga mulai naik di Agustus 2021. Itulah kenapa keluar Permendag (soal upaya mengatasi migor langka). Dan kebijakan itu yang disebut istilahnya melawan pasar," kata Indra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Indra menduga Kemendag punya kegamangan mengenai lonjakan harga CPO. Di satu sisi, Indonesia diuntungkan karena nilai ekspor naik. Tapi di sisi lain harga migor ikut melambung. Bahkan, migor justru langka ketika Pemerintah mulai mengintervensi harga migor lewat mekanisme subsidi.

"Di level pimpinan sudah tahu (naik). Ini berkah buat Indonesia karena ekspor CPO tinggi infonya kedua (tertinggi) setelah (ekspor) batu bara," ujar Indra. Karena itu, pemerintah tidak melakukan apapun sambil berharap harga migor segera turun.

Indra juga mengungkapkan produsen migor sempat diimbau agar membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya migor. Salah satunya, membanjiri pasar dengan migor seharga Rp 14 ribu, dimana selisih dari harga keekonomiam (Rp 17 ribu) ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Diminta ke pelaku usaha untuk distribusikan migor 11 juta liter untuk tanggulangi harga migor," kata Indra.

Hanya saja, upaya di atas ternyata sebatas imbauan saja dari Kemendag. Pihak Kemendag belakangan menemukan jumlah migor di pasaran lebih sedikit ketimbang yang dilaporkan produsen migor.  "Ini sukarela terserah, mau distribusikan kemana," kata Indra.

Mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan memberikan keterangan saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Timbul aturan persetujuan ekspor (PE) itu di Permendag berapa?" tanya Liliek Hakim Ketua, Liliek Prisbawono Adi. 

"Setahu saya nomor 2 (Permendag No. 2 tahun 2022) berlaku Januari 2022. Sebelumnya setahu saya tidak diatur hal itu," jawab Indra.

Hakim tak puas dengan jawaban dari Indra yang mengklaim tak memahami Permendag soal ekspor. Indra berdalih tugas dan kewenangannya hanya perdagangan dalam negeri.

"Kenapa muncul aturan PE?" tanya Liliek.

"Itu di ranah yang saya enggak paham. Saya enggak tahu soal PE," jawab Indra. Ia tetap menjawab yang sama ketika didesak Liliek.

"Saudara dipanggil karena dugaan penerbitan PE. Kenapa saudara enggak tahu. Saudara harus tahu," ujar Liliek.

Indra lantas menanggapi majelis hakim dengan terdiam. Indra tak bisa berkata lagi atas "sindiran" dari majelis hakim.

Dalam kasus ini, JPU mendakwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana memperkaya beberapa perusahaan hingga merugikan negara Rp 18,3 triliun. Terdakwa lainnya adalah Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley Ma; dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.