JAKARTA -- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menjadi undang-undang. Terdapat sejumlah perubahan dalam APBN 2023 yang disahkan dibandingkan postur dalam nota keuangan yang diajukan pada Agustus lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 dirancang untuk tetap mewaspadai situasi ekonomi global yang bergejolak. “Dinamikanya masih kita lihat dan kita rasakan sehingga di dalam keputusan APBN 2023, kita memahami di satu sisi kita tetap optimistis, namun di sisi lain kita juga waspada," ujar Sri saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/9).

Dalam postur APBN 2023, disepakati belanja negara naik dari Rp 3.041,7 triliun menjadi Rp 3.061,1 triliun. Lalu, pendapatan negara juga naik menjadi Rp 2.463 triliun atau lebih besar Rp 19,4 triliun dibandingkan usulan sebelumnya sebesar Rp 2.443,5 triliun. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun.

"Kita akan melihat secara hati-hati komponen-komponen yang menyebabkan penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun PNBP untuk mengidentifikasi kemungkinan dinamika global yang akan memengaruhi target pendapatan negara tahun depan dan langkah-langkah pengamanan akan diperkuat," ucapnya.

Meski terjadi kenaikan di postur penerimaan dan belanja, defisit APBN 2023 tetap sebesar Rp 598,2 triliun. Angka itu setara dengan 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Kita juga akan menjaga agar pembiayaan ini dapat dilakukan dengan aman dan hati-hati, apalagi dalam situasi sektor keuangan global mengalami dinamika yang sangat besar pada 2023," ujarnya.

Selain itu, dalam komponen asumsi makro juga terjadi perubahan, antara lain, proyeksi inflasi pada tahun depan dinaikkan menjadi 3,6 persen dari sebelumnya 3,3 persen. Nilai tukar rupiah juga dinaikkan dari Rp 14.750 per dolar AS menjadi Rp 14.800 per dolar AS.

Kemudian, terdapat sejumlah target pembangunan, antara lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam APBN 2023 disepakati antara 5,3 persen sampai enam persen, tingkat kemiskinan 7,5 persen sampai 8,5 persen, dan ketimpangan atau rasio gini dalam rentang 0,375 sampai 0,378.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy menilai, pada tahun depan tantangan kebutuhan belanja negara semakin besar. Hal ini sebagai proses transisi pemulihan ekonomi sekaligus mengembalikan defisit anggaran ke bawah tiga persen secara bersamaan. “Akhirnya, tentu pemerintah perlu melakukan prioritas anggaran dan menyeleksi belanja-belanja," ungkap Rendy.

 

 

Salah satu tantangan terbesar pada tahun depan yakni menyelesaikan warisan dari pandemi Covid-19.

 

 

SHARE    

Rendy menilai, hal itu bukan hal mudah karena tantangan inflasi tahun depan. Menurutnya, masih diperlukan dukungan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia menilai, bantuan subsidi pada tahun depan, terutama sektor energi, akan mengalami peningkatan. Hal ini merupakan gestur positif, tapi juga perlu diimbangi atau diikuti dengan perbaikan data acuan yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi tersebut.

“Salah satu tantangan terbesar pada tahun depan yakni menyelesaikan warisan dari pandemi Covid-19, di antaranya menurunkan kemiskinan ekstrem, kemudian mendorong daya beli kembali ke level sebelum pandemi,” ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, ada tiga ancaman pada tahun depan yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Pertama, pengetatan moneter, khususnya suku bunga. Dampak terhadap fiskal adalah penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan tahun ini.

Kedua, Bhima menambahkan, terkait ancaman dari penurunan harga komoditas karena ancaman resesi. Apabila permintaan bahan baku industri menurun, permintaan komoditas ekspor unggulan Indonesia mulai dari batu bara, nikel, dan sawit juga akan mengikuti. Hal ini kemudian berhubungan dengan tingkat PNBP.

“Ketiga, waspadai infrastruktur digenjot, tapi besi bajanya justru dari impor serta mesin konstruksi juga impor. Biaya infrastruktur dari suntikan penyertaan modal negara, sementara infrastruktur harus diselesaikan pemerintah. Dilema ini yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat