Warga menunggu panggilan saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Kelurahan Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). | ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Kabar Utama

Waspadai Ancaman Resesi Global

Bank Dunia memproyeksikan kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia dapat memicu resesi global pada 2023.

JAKARTA -- Indonesia harus mewaspadai dampak dari meningkatnya risiko resesi global yang mengancam negara-negara maju. Meski perekonomian negara berkembang dinilai cenderung lebih aman, resesi perekonomian negara maju akan cukup berdampak pada arus modal hingga kinerja perdagangan.

Bank Dunia sebelumya memproyeksikan bahwa kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia dapat memicu resesi global pada 2023. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia menyatakan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menyampaikan, BI akan terus mengamati perkembangan yang terjadi dan mengambil kebijakan secara terukur berdasarkan data. BI memiliki kerangka bauran kebijakan yang dapat dioptimalkan dalam menghadapi tantangan saat ini, termasuk koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Tentunya dari sisi BI akan tetap vigilance mencermati berbagai risiko yang ada," katanya kepada Republika, Ahad (18/9).

Menurut Dody, meski risiko inflasi global disebut meningkat, terdapat perbedaan kondisi antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, stimulus fiskal yang besar saat pandemi menyebabkan lonjakan permintaan yang signifikan saat ekonomi berangsur pulih. Kondisi ini ditambah dengan kendala sisi pasokan, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang sangat besar di negara maju.

Akibat kondisi tersebut, otoritas perlu menaikkan suku bunga secara signifikan dan cepat untuk mengerem laju inflasi yang akseleratif. Dampak dari kebijakan itu adalah munculnya risiko resesi. Sebab, kenaikan suku bunga yang tinggi akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi dengan lebih besar.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kondisinya berbeda dengan di negara-negara maju. "Stimulus fiskal saat pandemi yang tidak eksesif seperti di negara maju, menyebabkan pemulihan ekonomi tidak disertai dengan lonjakan permintaan yang luar biasa," katanya.

Hal tersebut dinilai membuat tingkat inflasi di dalam negeri lebih terkendali dan lebih didominasi oleh sisi pasokan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia per Agustus sebesar 4,69 persen (yoy), turun tipis dari Juli 2022 yang sebesar 4,94 persen (yoy).

Dody menjelaskan, karena inflasi disebabkan sisi pasokan, negara berkembang tidak perlu menaikkan suku bunga secara signifikan seperti di negara maju. Dengan demikian, risiko mengganggu ekonomi yang sedang pulih menjadi lebih kecil dibandingkan negara maju.

photo
Indeks Harga Perdagangan Besar Agustus 2022 - (BPS)

BI juga disebut telah memitigasi tekanan inflasi di domestik, khususnya dampak rambatan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Antisipasi itu dilakukan melalui instrumen moneter, termasuk Giro Wajib Minimum (GWM) yang naik bertahap dan tetap ada insentif, suku bunga yang naik 25 bps, serta berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk memperkuat mitigasi dari sisi pasokan.

Instrumen kebijakan BI lainnya seperti makroprudensial dan sistem pembayaran juga tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. BI pun masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 berada di kisaran 4,5-5,3 persen dan inflasi 2022 melebihi kisaran sasaran 2-4 persen.

"Proyeksi ini tentunya akan diperbaru dari waktu ke waktu memperhatikan dinamika perkembangan di global maupun domestik," katanya.

Bank Dunia pada sebelumnya memproyeksikan resesi masih akan mengancam pertumbuhan ekonomi global pada tahun depan. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab adalah pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, krisis pangan dan energi, lonjakan inflasi, dan kenaikan suku bunga.

Dalam laporan berjudul "Apakah Resesi Global Sudah Dekat?" yang dikeluarkan pada September 2022, Bank Dunia membuat tiga proyeksi ekonomi mulai dari skenario dasar, penurunan tajam, hingga resesi pada tahun ini, 2023, hingga 2024.

"Efek makro ekonomi dari kondisi keuangan global yang memburuk secara tajam, serta melemahnya kepercayaan konsumen, akan menambah hambatan dari pengetatan kebijakan secara global," tulis laporan tersebut seperti dikutip pada Jumat (16/9).

photo
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia per September 2022 - (Bank Dunia)

Berdasarkan skenario yang disusun, ekonomi global tahun ini masih tumbuh positif 2,9 persen dalam skenario dasar dan 2,8 persen dalam skenario terburuk. Pada 2023, perekonomian global akan berkurang sebesar 1,9 persen atau dari 2,4 persen menjadi 0,5 persen dalam skenario terburuk, dan menurun satu persen atau dari tiga persen menjadi dua persen dalam skenario terburuk pada 2024.

"Namun pada 2023, ekonomi global akan mengalami resesi yang besarnya sama dengan yang terjadi pada 1982, dengan pertumbuhan melambat menjadi 0,5 persen. Dan pertumbuhan per kapita mengalami kontraksi 0,4 persen, akan sejalan dengan resesi 1991, tetapi akan lebih ringan daripada episode 1982 karena populasi tumbuh lebih cepat pada 1982," tulis laporan tersebut.

Pengetatan moneter yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa berimbas pada ekonomi di berbagai negara. Bank Dunia memprediksi perekonomian pada kelompok negara maju akan minus 0,6 persen dalam skenario terburuk pada 2023.

Bagi negara berkembang, Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat. Dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang masih positif 1,8 persen pada 2023.

Meski demikian, lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat ini mengingatkan agar negara berkembang lebih waspada, utamanya dampak dari pengetatan kebijakan moneter negara maju, yang bisa berimbas pada keluarnya modal asing.

photo
Sejumlah warga antre saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022). Sebanyak 43.353 warga di Kota Bogor menerima manfaat BLT sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah pusat sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM yang diberikan sekaligus dua bulan. - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sejumlah survei yang melibatkan regulator hingga pelaku usaha memang mengindikasikan resesi bisa terjadi pada awal 2023. "Ini bukan hanya sekedar ramalan tapi memang sudah terjadi. Di Amerika Serikat itu terus mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Uni Eropa juga tekanannya cukup dalam karena krisis energi dan pangan," katanya kepada Republika, Ahad (18/9).

Pertumbuhan ekonomi AS terkontraksi 0,6 persen (yoy) pada kuartal II 2022. Sinyal resesi dari negara maju menguat dan menyebabkan krisis biaya hidup. Probabilitas resesi semakin tinggi terjadi karena kombinasi dari perang Ukraina-Rusia, gangguan rantai pasok, stagflasi, hingga hiperinflasi.

Indonesia perlu mempersiapkan diri dan sangat perlu memperkuat sinergi agar tidak terdampak signifikan. Bhima memperingatkan, jika terjadi resesi ekonomi global, maka kondisi surplus perdagangan yang selama ini dibangga-banggakan bisa berubah menjadi defisit perdagangan.

Kedua, perlunya menopang segmen rentan miskin Indonesia. Menurutnya, jumlah masyarakat yang rentan miskin cukup besar dan mereka juga terdampak cukup keras. Mereka juga rentan dan bisa turun kelas ke kelompok miskin.

"Mereka juga harus diberi perlindungan sosial, bukan hanya kelompok miskin yang diberi bantuan sosial, tapi yang rentan miskin juga berhak dapat kompensasi dari kenaikan inflasi," katanya.

Langkah selanjutnya adalah mengantisipasi tingkat suku bunga global yang tinggi. Hal tersebut dapat memicu pelarian modal asing secara signifikan dari emerging market.

Investor akan lari ke negara yang menawarkan imbal hasil tinggi, sehingga memaksa negara berkembang juga menaikkan yield-nya agar tetap menarik. "Makanya kita juga perlu siapkan protokol krisis, termasuk dari sisi kesiapan perbankan agar tidak menalar efeknya," katanya.

Saat suku bunga naik, maka potensi rasio kredit bermasalah juga meningkat. Bhima memperingatkan agar tingkat kenaikan suku bunga harus diantisipasi agar terhindar dari kondisi gagal bayar seperti pada 2008 dan 1998.

Keempat, pemerintah harus mendukung penuh UMKM, mengingat UMKM adalah bantalan yang sangat efektif dalam mempertahankan ekonomi. Hal ini karena sekitar 60 persen ekonomi disumbang sektor UMKM, serapan tenaga kerja juga mencapai 97 persen. 

"UMKM harus all out didukung pemerintah, baik melalui pembiayaan murah, bantuan modal langsung, pendampingan, dan hingga masuk ekosistem digital agar jangkauan pasarnya bisa lebih luas," katanya.

Ia memproyeksi pada 2022, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai di kisaran 4,7-4,9 persen (yoy). Sementara inflasi tahunan pada 2022 diproyeksi 7-7,5 persen (yoy).

Agar Gaji tak Numpang Lewat

Jika berbicara soal finansial secara utuh, maka itu adalah tentang masa kini dan nanti.

SELENGKAPNYA

Ekonomi Global Masih Tertekan

Ketidakpastian ekonomi juga menghantui masa depan negara-negara maju.

SELENGKAPNYA

Menghitung Laju Inflasi

Pemerintah berupaya menekan inflasi di bawah tujuh persen.

SELENGKAPNYA