Mobil listrik Lexus UX-300e yang dikendarai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melintas di halaman Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022). | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Kabar Utama

Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Penerapan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prioritas.

JAKARTA — “Demam” kendaraan listrik melanda pemerintah. Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri dalam beberapa hari terakhir merilis rencana mereka tentang kendaraan listrik dan prospeknya di Indonesia. 

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, penerapan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prioritas. Penerapan itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wapres mengatakan, prioritas utama pengguna kendaraan listrik adalah instansi pusat dan daerah. “Juga kota-kota besar, khususnya di Jakarta dan Bali,” kata Wapres, Kamis (15/9).

Menurut Wapres, penerapan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas akan dimulai di Bali saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada November. “Di Bali akan dimulai dengan adanya G-20, itu kita coba untuk menggunakan di beberapa tempat, digunakan kendaraan listrik dan ada juga tempat-tempat pengisiannya. Kita uji coba yang ingin kita terapkan nantinya," kata Kiai Ma’ruf.

photo
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) mengisi daya mobil listrik didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menkominfo Johnny G Plate (kedua kanan) dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kanan) di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) The Apurva Kempinski Bali, Badung, Bali, Selasa (30/8/2022). - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Kemudian, kendaraan-kendaraan listrik yang selesai digunakan pada presidensi G-20 akan digunakan sesuai kebutuhan. Dia mengatakan, kendaraan-kendaraan tersebut bisa digunakan oleh pejabat atau dijual kepada pihak swasta.

"Dilihat nanti kebutuhannya mana yang harus digunakan, mana yang mungkin dijual kepada pihak swasta kalau kendaraan-kendaraan yang tidak dipakai atau digunakan oleh pejabat-pejabat yang layak untuk menggunakan," ujarnya.

Sebab, kata dia, kendaraan listrik yang digunakan memiliki perbedaan. “Ada yang mewah, ada yang sedang, ada Wuling, sampai ada juga motor listrik. Itu nanti sudah ada rencana-rencana yang akan seperti apa pembagiannya," kata Ma'ruf.

Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (13/9). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, inpres tersebut merupakan wujud komitmen Jokowi untuk melakukan transisi penggunaan energi fosil ke energi baru-terbarukan.

photo
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersiap menjajal mobil listrik pada uji coba angkutan Feeder Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) berbasis mobil listrik di halaman Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (27/8/2022). - (ANTARA FOTO/ Feny Selly Pratiwi)

Dia mengatakan, kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi, yaitu dari energi fosil ke energi baru-terbarukan. “Nah, untuk mewujudkan desain besar itu, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” kata Moeldoko dalam siaran pers, kemarin.

Moeldoko menambahkan, terbitnya inpres tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas merupakan modal besar bagi Indonesia untuk memimpin transisi energi menuju peradaban yang lebih maju. Dia menegaskan, Indonesia tak ingin hanya menjadi penonton ketika banyak negara tengah berlomba-lomba menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim. 

“Kita harus jadi aktor utama. Dan inpres ini memberikan semangat untuk mewujudkan itu,” kata dia.

Moeldoko mengatakan, selain untuk mewujudkan capaian target net zero emission pada 2060, konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik juga menjadi solusi atas persoalan subsidi BBM di APBN. Langkah itu juga menjadi upaya untuk menghemat devisa dan menciptakan kemandirian energi nasional.

Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022 memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah BUMN

Kementerian BUMN sudah mengeluarkan surat berisi percepatan program kendaraan listrik di lingkungan BUMN. Dalam surat yang ditandatangani Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tersebut, Erick mengajak BUMN untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen pemerintah," ujar Erick Thohir dalam surat yang ditujukan ke seluruh BUMN di Indonesia pada Rabu (14/9).

photo
Pengguna mobil listrik mengisi daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Padang, Selasa (26/7/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/WS.)

Dalam surat tersebut, BUMN diminta untuk mengalokasikan sumber daya di lingkungan grup perusahaan. Hal itu dilakukan dengan menyediakan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan kendaraan listrik.

Tak hanya itu, Erick mendorong peningkatan penggunaan berbagai kendaraan listrik untuk menjadi kendaraan dinas direksi dan pimpinan perusahaan, termasuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat. Bahkan, program kepemilikan kendaraan bagi karyawan didorong untuk mengutamakan peralihan ke kendaraan listrik. Meski demikian, pelaksanaannya tetap memperhatikan asas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan.

Erick juga menugaskan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar bersinergi dengan BUMN lainnya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Selain itu,

BUMN sektor perbankan dia minta memberikan dukungan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat. "Kementerian BUMN mendorong penuh percepatan program kendaraan listrik,” katanya.

PT PLN (Persero) menyatakan siap memberikan pasokan listrik andal dan mengoptimalkan infrastruktur kendaraan listrik untuk mendukung instruksi Presiden Jokowi mengenai penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN sudah menyiapkan infrastruktur dan layanan pendukung untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

“Arahan dari Pak Presiden adalah mengubah dari energi impor menjadi domestik, dari energi mahal menjadi murah, dan energi yang emisi karbonnya tinggi menjadi energi emisi karbon rendah. Untuk itu, kami di PLN siap mendukung arahan Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah,” kata Darmawan, kemarin.

Untuk memudahkan pengisian daya kendaraan listrik, kata dia, PLN juga menyiapkan layanan pendukung home charging beserta instalasi charging kendaraan listrik di rumah pelanggan. PLN telah berkolaborasi dengan produsen kendaraan listrik dan agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk menyediakan layanan tersebut.

“Kita juga memberikan diskon pengisian daya sebesar 30 persen mulai pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB, karena sebenarnya pengisian kendaraan listrik akan lebih banyak dilakukan di rumah, seperti halnya kita mengisi daya ponsel atau laptop,” katanya.

Mengenai infrastruktur, dia menyebut PLN hingga saat ini sudah membangun 150 unit SPKLU di 117 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Batalkah Wudhu Saat Menyentuh Suami?

Ada perbedaan pendapat mengenai apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak

SELENGKAPNYA

Awasi Harga Pangan 

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengendalikan inflasi.

SELENGKAPNYA

Ummu Haram Binti Milhan, Mujahidah di Lautan

Seorang pejuang sekaligus perawi hadis dari kalangan sahabiyah

SELENGKAPNYA