Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). | ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kabar Utama

Tim Khusus Dibentuk Atasi Kebocoran Data

Data-data yang dibocorkan Bjorka diklaim merupakan data yang bersifat umum.

JAKARTA -- Pemerintah membentuk tim khusus emergency response team imbas dari rentetan kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, tim khusus ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data dan kepercayaan publik.

Permasalahan kebocoran data dibahas secara khusus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/9). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Johnny menjelaskan, tim khusus akan berisikan Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tim akan melakukan sejumlah asesmen terkait kebocoran data. Ia mengungkapkan, rapat di Istana yang dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga terkait, juga membahas kebocoran data yang dilakukan peretas Bjorka.

Kendati demikian, Johnny menyebut bahwa berdasarkan hasil telaah sementara, data-data yang dibocorkan oleh Bjorka merupakan data yang umum. . “Bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,” kata Johnny di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/9)/

Tim lintas kementerian dan lembaga akan berkoordinasi untuk menelaah lebih dalam terkait hal ini. Dalam kesempatan itu, Johnny juga mengajak masyarakat dan media untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya tindakan kriminal di ruang digital. Untuk memperkuat perlindungan data, Johnny memastikan pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Bjorka, peretas yang sebelumnya membobol data registrasi SIM Card, menyampaikan akan membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari BIN. Dokumen yang dicuri tersebut diklaim terdiri atas  679.180 data yang berisi informasi seperti judul surat, nomor surat, pengirim, nama pegawai penerima, dan juga tanggal. “Transaksi surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia 679k dibocorkan ke deep web oleh aktor jahat Bjorka,” tulis @Darktracer di Twitter.

Para menteri dan kepala lembaga terkait sebelumnya kerap membantah dan saling melempar jawaban terkait dugaan kasus kebocoran data. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mpada Senin (12/9) mengakui, kebocoran data negara benar terjadi. Kendati demikian, Mahfud menegaskan kebocoran data itu tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.

"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers, kemarin.

photo
Tangkapan layar kebocoran data Menkominfo Johnny G Plate - (istimewa)

Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara. Pasalnya, data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di semua media, khususnya koran. "Jadi, belum ada yang membahayakan. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca," ucap Mahfud.

Menteri BUMN Erick Thohir turut angkat bicara mengenai peretasan data. Erick mengatakan, era digitalisasi saat ini memang memerlukan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ahli digital, hingga para peretas dalam negeri.

Erick pun mengajak para peretas yang merasa kurang mendapat apresiasi untuk berbicara dengan pemerintah dan saling bersinergi dalam membangun kedaulatan digital Indonesia.

"Daripada saling menjatuhkan, lebih baik bersama-sama kita membangun bangsa kita. Tidak ada salahnya pemerintah bersama ahli digital dan para peretas melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain," lanjut Erick.

Erick mengakui turut menjadi korban pencurian data pribadi oleh Bjorka. Data dirinya seperti nama orang tua, agama hingga pendidikan disebar ke publik. Namun, Erick menegaskan tak semua data yang dibocorkan benar.

"Ada catatan sedikit. Lulusnya (pendidikan) SMA, harusnya universitas. Itu data pribadi yang dibuka, tentu saya tidak marah karena itu data-data yang secara normal sebagai pejabat publik, tapi ada juga data publik yang tidak layak untuk dipublikasikan," kata dia.

Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menilai data-data rahasia milik negara yang diretas Bjorka semacam catatan atau log surat menyurat. "Tidak ada isi surat yang bocor. Log memuat tanggal masuk, subjek, penerima dan pengirim," kata Alfons saat dihubungi pada Senin (12/9).

Karena itu, Alfons meyakini data data berisi dokumen rahasia negara masih dalam kondisi aman. Sebab, menurut Alfons, sistem keamanan untuk dokumen yang sifatnya rahasia sudah dirancang berlapis-lapis. 

Namun demikian, dia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada dan tidak meremehkan para peretas keamanan data. Sebab, para peretas menunjukkan ada kelemahan dalam penyimpanan data berbagai lembaga, baik swasta dan pemerintah.

Waspadai Peretasan Data Pemilu

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah terjadinya kebocoran dan peretasan data pemilu. Komisi II khawatir maraknya isu kebocoran data oleh peretas belakangan ini dapat mengganggu jalannya pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Golkar, Syamrizal, tak ingin hasil penyelenggaraan pemilu mendatang terganggu akibat adanya aksi peretas. Syamrizal mengaku khawatir, menyusul adanya peretas yang dikenal bernama 'Bjorka', yang belakangan ini membocorkan data-data pribadi.

"Kita khawatir ini bisa membuat hasil penyelenggaraan pemilu menjadi tercela," kata Syamrizal, kemarin. Rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan Kemendagri dilakukan untuk menindaklanjuti peraturan Bawaslu.

Syamrizal pun berharap adanya kasus kebocoran data jadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Bawaslu ke depannya.

"Nah ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini dan ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita bahwa dengan segala macam teknologi Bjorka, tidak akan masuk ke dalam pendataan kita, khususnya data pemilu," katanya menjelaskan.

Dunia maya dihebohkan dengan kemunculan peretas yang menamai dirinya 'Bjorka'. Melalui akun Telegram, dia membocorkan data pribadi sejumlah menteri. Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan dalang pembunuhan kasus Munir.

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, juga menyoroti maraknya kebocoran data. Ia mendesak agar penyelenggara pemilu terus mengawal proses tahapan Pemilu 2024, yang tengah berlangsung saat ini.

"Tetap harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin, wakil khusus terkait kegandaan menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker-hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen."

Politikus PKS itu juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu mewaspadai potensi adanya pihak-pihak, yang ingin melakukan kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, menurut dia, kesempatan untuk melakukan kejahatan terbuka, mengingat tidak adanya revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan, terus memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum.

photo
Suasana rapat dengar pendapat Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). Rapat tersebut membahas Pemilu dan Pilkada serentak 2024. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Jadi, semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan perbarui teknologinya, termasuk juga keamanan," kata Anggota KPU RI, Idham Holik di Jakarta, Senin.

Idham mengatakan, KPU mengapresiasi perhatian keamanan data yang disampaikan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat. Hal itu, menurut dia, merupakan wujud dari perhatian tinggi terhadap keamanan data, khususnya berkaitan dengan pemilu.

Dia menegaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah mengantisipasi hal tersebut. Karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, melainkan pendekatan mitigatif," ujarnya.

KPU RI sebelumnya memastikan, laman resmi dan aplikasi elektronik milik institusi tersebut aman dari kebocoran data siber.

"Ini kan pertanyaannya, apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak? Ya kami pastikan aman," kata Idham.

photo
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tampilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (24/6/2022). KPU meluncurkan Sipol Pemilu 2024 dan telah membuka aksesnya untuk memperlancar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

KPU juga telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber Aplikasi KPU terkait keamanan siber dan data elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).

Kemarin, Hinsa Siburian dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet.

Robohnya Jurnal Penelitian Kami

Dalam setahun BRIN terbentuk, sejumlah lembaga hilang (dihapuskan) yang juga berdampak pada terhentinya penerbitan jurnal.

SELENGKAPNYA

Berbincang tentang Petani Kopi, Perempuan, dan Islam  

Wawancara Wakil Kepala United States Agency for International Development (USAID) Dr Isobel Coleman

SELENGKAPNYA

Aturan Baru Masuk PTN Resahkan Orang Tua

Aturan baru ini dinilai akan berdampak pada skema mengajar yang dilakukan guru-guru di sekolah.

SELENGKAPNYA