Keputusan Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 berbuntut gugatan. Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara lainnya menggugat kebijakan berani Pemerintahan Joko Widodo itu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka keberatan dengan penghentian ekspor bijih nikel yang diberlakukan Indonesia.

Kebijakan pemerintah IIndonesia untuk menghentikan ekspor nikel mentah patut diapresiasi. Langkah pemerintah tersebut tentu sudah sangat tepat. Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengelola dan mengolah sumber daya alam, termasuk hasil tambangnya sendiri. Dan, tentu saja kebijakan ini harus didukung semua eleman bangsa.

 

Enggak perlu takut, kita ini setop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa.

 

 

SHARE    

Keberanian dan ketegasan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi gugatan di WTO juga patut diacungi jempol. Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia tak akan gentar menghadapi gugatan, bahkan jika kalah sekalipun.

“Enggak perlu takut, kita ini setop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO, enggak apa-apa," kata Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2002 di Jakarta, Rabu (7/9).

Pemerintah tak boleh mundur dari keputusan penghentian ekspor bijih nikel ini. Meski Presiden menyatakan siap kalah dalam gugatan di WTO, bukan berarti delegasi Indonesia harus mengalah. Justru, delegasi Indonesia yang tengah menghadapi gugatan itu harus terus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Delegasi Indonesia harus mampu mematahkan gugatan UE dan negara-negara lain itu dengan argumentasi-argumentasi yang kuat.   

Tekad Presiden Jokowi yang akan menjadikan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel sebagai momentum memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air sudah tepat. Kini, saatnya semua pemangku kepentingan di industri pertambangan bergandeng tangan untuk menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

 

Pemerintah tak boleh mundur dari keputusan penghentian ekspor bijih nikel ini.

NAMA TOKOH

 

SHARE    

Selama ini, sumber daya alam, terutama hasil tambang diekspor dalam bentuk mentah. Dan, nilai yang diperoleh Indonesia ternyata sangat kecil jika dibandingkan setelah melalui proses hilirisasi industri. Presiden menegaskan, hilirisasi industri bahan mentah telah memberikan nilai tambah hingga berkali-kali lipat.

Menurutnya,  pada lima  hingga tujuh tahun lalu, nilai ekspor nikel Indonesia hanya bernilai sebesar 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16 triliun. "2021, ekspor kita dari nikel saja 20,8 miliar dolar AS. Lompatannya coba, dari Rp 16 triliun melompat jadi Rp 306 triliun," ungkap Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kadin Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, Selasa (23/8). Bahkan, kata Presiden, nilai ekspor nikel bisa mencapai 35-40 miliar dollar AS.

Itu artinya, hilirisasi industri yang diterapkan pada komoditas nikel memberi keuntungan yang lebih tinggi bagi Indonesia. Sudah seharusnya, kebijakan yang menguntungkan Indonesia itu mendapat dukungan semua pihak.

 

Hilirisasi industri merupakan satu dari tiga fondasi yang tengah dibangun Pemerintah Indonesia agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain.

 

 

SHARE    

Bahkan, tak hanya nikel saja yang dihentikan ekspornya dalam bentuk mentah. Ya, Jokowi memang tengah mempertimpangkan untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Pemerintah, selanjutnya juga akan menghentikan ekspor bahan mentah lainnya seperti bauksit, tembaga, timah, dll.

Hilirisasi industri merupakan satu dari tiga fondasi yang tengah dibangun Pemerintah Indonesia agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain.  Infrastruktur, hilirisasi industri, serta digitalisasi diyakini Presiden Jokowi adalah fondasi yang dapat membuat Indonesia menjadi negara yang bergerak cepat. Dan, di era sekarang, seperti diungkapkan Jokowi, hanya negara cepatlah yang bisa mengalahkan negara-negara lambat.

Publik tentu berharap hilirisasi industri  tambang yang sedang diperjuangkan pemerintah sesuai dengan  amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat