Suasana sidang kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan Terdakwa yaitu Briptu Fikri Ramadhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/10/2021). | Prayogi/Republika.

Nasional

Jaksa Kasus KM 50 Dipindah ke Maluku Utara

MA menyangkal lambatnya pengiriman berkas kasasi sebagaimana dikeluhkan jaksa kasus KM 50.

JAKARTA -- Kejaksaan Agung memindahtugaskan Kordinator Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus pembunuhan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) Zet Todung Allo ke Provinsi Maluku Utara (Malut). Pemindahan itu dilakukan sebagai bentuk promosi yang dilakukan sejak 8 Agustus 2022 lalu.

“Betul. Saya sudah dipindahkan ke Maluku Utara,” kata Todung, kepada Republika Sabtu (4/9).

Menurut Todung, pemindahan tersebut tak terkait dengan pernyataannya baru-baru ini tentang kelambanan proses kasasi yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Karena permutasian itu, dikatakan dia, sudah dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) sejak Senin (8/8).

“Tidak ada kaitannya. Karena saya ini (dipindahkan) oleh pimpinan (Kejakgung) sebagai promosi,” ujar Todung.

Todung dalam promosi tersebut ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, di Sofifi. Sebelumnya, ia berdinas tugas sebagai Kordinator Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kejakgung.

Tetapi, dikatakan Todung, promosi ditujukan kepadanya sepekan setelah Mahkamah Agung (MA) menerima salinan kasasi kasus pembunuhan KM 50. Persisnya pada 2 Agustus 2022.

photo
Terdakwa kasus unlawfull killling atau pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yaitu Briptu Fikri Ramadhan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/10/2021). - (Prayogi/Republika.)

Sebelumnya, Todung mengungkapkan, kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J) yang melibatkan Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo sebagai tersangka berdampak pada proses pengajuan kasasi kasus unlawful killing enam anggota Laskar FPI.

Memori kasasi JPU atas kasus pelanggaran HAM pembunuhan Laskar FPI itu resmi diajukan ke PN Jaksel sejak Selasa 22 Maret 2022. Tetapi, PN Jaksel baru memproses administrasi kasasi ke MA atas kasus itu pada 29 Juli 2022.

“Kita belum menerima hasil kasasi karena oleh PN Jaksel baru mengirimkan berkas kasasi perkara itu (unlawful killing) setelah ada kasus Sambo ribut-ribut ini,” ujar Todung kepada Republika pekan lalu.

PN Jaksel membantah penjelasan Todung tentang proses kasasi tersebut. Humas PN Jaksel, Hakim Haruno menerangkan, JPU resmi mengajukan kasasi pada 20 Maret 2022.

Dalam pengajuan kasasi, kata Haruno, pemberitahuan terhadap para terdakwa resmi pada 11 Mei 2022. Selanjutnya, kata Haruno, sepekan selepas itu, pada 24 Mei 2022, tercatat PN Jaksel melakukan pengiriman berkas kasasi ajuan JPU ke MA. “Secara administrasi, kita melihat itu masih dalam proses yang sangat wajar. Sangat normal,” terang Haruno.

Namun, MA menyangkal lambatnya pengiriman berkas kasasi sebagaimana dikeluhkan jaksa yang ditugaskan atas kasus itu. "Data yang ada di MA disebutkan tanggal masuk (berkas kasasi) 29 Juli 2022," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Republika, Sabtu (3/9).

Andi menyampaikan usai menerima berkas, tim di MA segera melakukan pemeriksaan. Ia belum bisa memastikan kapan putusan atas kasasi bakal keluar. "Berkasnya sudah sampai di MA dengan register Nomor 939 K/Pid/2022. Perkaranya dalam proses pemeriksaan," ujar Andi.

Tercatat dalam kasus unlawful killing terhadap enam anggota Laskar FPI pada 2020, dua terdakwa, anggota Resmob Polda Metro Jaya, dituntut oleh hakim 6 tahun penjara. Tetapi, dalam putusan PN Jaksel, pada 18 Maret 2022, majelis hakim menyatakan perbuatan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella melakukan pembunuhan atas dasar terpaksa dan pembelaan diri.

Menurut hakim PN Jaksel, dua anggota Polda Metro Jaya tersebut tak bisa dijatuhi hukuman pidana. Atas putusan tersebut, hakim memerintahkan dua terdakwa itu dilepaskan.

Jaksa Harap MA Berikan Keadilan untuk Korban KM 50

Humas PN Jaksel, Haruno menampik adanya hubungan Irjen Sambo dengan kelambangan mereka memproses kasus pembantaian itu.

SELENGKAPNYA

Kasus Sambo Berdampak pada Kasasi KM 50

Keterkaitan Irjen Sambo dan pembantaian di KM 50 pada perannya sebagai kadiv Propam.

SELENGKAPNYA