Data Badan Pusat Statistik (BPS) ini patut menjadi perhatian. Data tersebut mengungkapkan korelasi kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tingkat laju inflasi.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/8), Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, kenaikan harga BBM kerap diikuti peningkatan harga barang.

Dampak ikutan berikutnya, kenaikan harga barang berpotensi melemahkan daya beli sehingga jumlah rakyat miskin bisa bertambah.

Menjaga daya beli masyarakat menjadi signifikan lantaran 56 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan kontribusi dari konsumsi rumah tangga. Jika kenaikan inflasi menggerus pengeluaran rumah tangga, pertumbuhan ekonomi nasional  tersendat.

 

Menjaga daya beli masyarakat menjadi signifikan lantaran 56 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan kontribusi dari konsumsi rumah tangga. 

 

 

SHARE    

Laju inflasi yang tak terkendali karenanya menjadi komponen penting agar daya beli tak tergerus akibat harga barang yang naik.

Berkaca data BPS saat harga BBM subsidi naik pada 2005, inflasi melonjak. Konsumsi rumah tangga melemah dari empat persen menjadi 3,2 persen karena daya beli tergerus kenaikan harga barang.

Tak terelakkan pada angka kemiskinan yang naik dari 15,97 persen pada 2005 menjadi 17,75 pada 2006. Jumlah orang miskin bertambah dari 35,1 juta jiwa menjadi 39,3 juta jiwa. Dalam setahun, kenaikan harga BBM memicu penambahan empat juta jiwa rakyat miskin.

Hal serupa terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2013 dan 2014. Harga BBM subsidi yang naik membuat laju inflasi tahunan mencapai 8,38 persen. Jumlah penduduk miskin bertambah dari 28,07 juta jiwa pada 2013 menjadi 28,59 juta jiwa pada 2015.

Namun, kenaikan laju inflasi itu tak memperparah angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin menurun pada periode 2013-2015, dari 11,37 persen menjadi 11,22 persen. Mengapa bisa demikian?

 

Dalam situasi kiwari ketika faktor internal anggaran subsidi energi pemerintah tak lagi leluasa, berpadu faktor global yang melambungkan harga minyak mentah dunia, menyesuaikan harga BBM menjadi keniscayaan.

 

 

SHARE    

Perbedaan pada dua kebijakan kenaikan itu, adanya pemberian bantuan sosial yang berjalan cukup baik. Dampak kenaikan harga BBM pada 2013-2014 relatif bisa dikendalikan karena adanya bantuan sosial kepada rakyat terdampak dibandingkan pada 2005-2006.

Dalam situasi kiwari ketika faktor internal anggaran subsidi energi pemerintah tak lagi leluasa, berpadu faktor global yang melambungkan harga minyak mentah dunia, menyesuaikan harga BBM menjadi keniscayaan.

Mengurangi besaran subsidi BBM bisa menekan agar pengeluaran anggaran belanja negara efektif dan efisien. Namun, bagaimana agar dampak ikutan kenaikan harga BBM subsidi itu tak merembet pada inflasi yang menggerus belanja rumah tangga?

Skema kompensasi atas kenaikan harga BBM mesti disiapkan dan disalurkan kepada kelompok yang rentan terimbas kenaikan harga BBM. Tiga jenis bantalan sosial saat ini disiapkan pemerintah.

Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat. Besaran masing-masing keluarga penerima Rp 150 ribu selama empat kali atau total Rp 600 ribu. Diberikan dalam dua tahap. Anggaran yang disiapkan Rp 12,4 triliun.

 

Skema kompensasi atas kenaikan harga BBM mesti disiapkan dan disalurkan kepada kelompok yang rentan terimbas kenaikan harga BBM. 

 

 

SHARE    

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU Rp 600 ribu, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.

Ketiga, perlindungan daya beli masyarakat yang menggunakan dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), total Rp 2,17 triliun. Bantuan ini berbentuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Efektifkah bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM ini dalam mengurangi tekanan masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM?

Kata kunci dari bantalan sosial ini, tepat sasarankah penerima manfaat yang dituju? Skema pertama dalam BLT jelas membutuhkan data akurat rakyat miskin. Adakah data itu valid? Kalau valid, apakah petugas yang menyalurkan menjalankan amanah dengan baik?

 

Kata kunci dari bantalan sosial ini, tepat sasarankah penerima manfaat yang dituju?

 

 

SHARE    

Skema kedua, bagaimana nasib pekerja bergaji di atas Rp 3,5 juta per bulan tapi terdampak kenaikan harga BBM? Mereka kelas pekerja di kawasan industri yang selama ini gajinya terpotong berbagai biaya hidup keseharian. Dari manakah mereka mendapatkan bantalan sosial?

Skema ketiga semoga bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah. Tidak ada unsur politis dalam pelaksanaan penyalurannya: hanya diberikan kepada yang satu kelompok, misalkan.

Sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah dalam mengeksekusi strategi dengan baik diharapkan berdampak maksimal dalam menekan efek tergerusnya belanja rumah tangga. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat