Kendaraan mengantre saat mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Jakarta, Senin (22/8/2022). | Republika/Thoudy Badai

Tajuk

Dilema Subsidi Energi

Harga BBM naik, biaya transportasi menyesuaikan. Bukan tidak mungkin pergerakan masyarakat menurun.

Dilematis. Mempertahankan harga BBM jenis Pertalite dan solar atau menaikkan harga? Menaikkan harga di sini berarti mengurangi besaran subsidi. Mana yang dipilih, mesti dipertimbangkan matang dan teliti.

Bermula dari kuota BBM jenis RON 90 atau Pertalite yang menipis. Sejumlah pengamat memprediksi, kuota Pertalite habis pada Oktober tahun ini jika tidak ada penambahan kuota atau pembatasan konsumsi.

Hingga Juli 2022, konsumsi Pertalite 16,8 juta kiloliter dari kuota tahun ini yang ditetapkan 23 juta kiloliter. Masih ada sekitar 6,2 juta kiloliter lagi kuota BBM yang bisa terpakai.

Jika dirata-ratakan, konsumsi Pertalite per bulannya 2,4 juta kiloliter, sehingga sampai akhir tahun ini mencapai 28,8 juta kiloliter. Artinya, konsumsi Pertalite tumbuh 23,6 persen secara tahunan dari data tahun lalu.

 
Hingga Juli 2022, konsumsi Pertalite 16,8 juta kiloliter dari kuota tahun ini yang ditetapkan 23 juta kiloliter. Masih ada sekitar 6,2 juta kiloliter lagi kuota BBM yang bisa terpakai.
 
 

Namun, kuota 23 juta kiloliter pada kondisi 2022 berbeda jauh dengan tahun lalu. Mobilitas masyarakat pada 2022 lebih tinggi seiring melandainya kasus Covid-19, yang berkonsekuensi pada peningkatan konsumsi BBM.

Pertalite banyak digunakan kendaraan penumpang dan sepeda motor. Tingkat konsumsi Pertalite pun menjadi linier dengan jumlah kendaraan yang beredar. Sejak 2021, data menunjukkan, jumlah kendaraan bertumbuh 5,6 persen (yoy).

Ada kenaikan ketimbang sepanjang 2020 yang hanya tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Konsumsi Pertalite pun terus meningkat rata-rata di atas 20 persen per tahun. Kecuali sepanjang 2020 karena faktor Covid-19, konsumsi Pertalite hanya 6,5 persen per tahun. Pada tahun lalu, konsumsi Pertalite melonjak, yakni 28,4 persen per tahun.

Apalagi, pemerintah telah meniadakan Premium dengan tingkat oktan 88. Kini hanya tersedia satu jenis BBM subsidi, Pertalite. Pertamax meski mengikuti harga keekonomian tetapi masih ada subsidi.

 
Hitung-hitungan tersebut berkosekuensi pada pembengkakan subsidi energi. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, anggaran subsidi energi Rp 502 triliun yang meliputi Pertalite, gas, listrik, dan Pertamax bisa terlampaui.
 
 

Hitung-hitungan tersebut berkosekuensi pada pembengkakan subsidi energi. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, anggaran subsidi energi Rp 502 triliun yang meliputi Pertalite, gas, listrik, dan Pertamax bisa terlampaui.

Tingginya tingkat konsumsi energi dan harga minyak dunia yang masih mahal di antara penyebabnya. Pembengkakan subsidi energi jelas merembet pada pengelolaan keuangan negara. Apakah pendapatan negara mencukupi untuk menutup subsidi BBM?

Jika pendapatan negara yang terkumpul melebihi jumlah subsidi BBM, bisa menjadi kabar baik karena tidak perlu membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM. Namun, bila tak cukup, mesti dicarikan solusi agar kenaikan harga BBM tidak membebani rakyat kebanyakan.

Mengacu kondisi global, harga BBM di sejumlah negara naik. Faktor pandemi Covid-19 menjadi salah satunya. Terkini, konflik Rusia-Ukraina mengerek harga minyak mentah internasional. Padahal, di APBN 2022, asumsi harga minyak internasional dipatok 93 dolar AS per barel.

 
Mengacu kondisi global, harga BBM di sejumlah negara naik. Faktor pandemi Covid-19 menjadi salah satunya. Terkini, konflik Rusia-Ukraina mengerek harga minyak mentah internasional. 
 
 

Pada tahun ini harga minyak mentah dunia sempat 140 dolar AS per barel pada Maret 2022. Ini bisa membuat subsidi energi naik tiga kali lipat tahun ini. Anggaran subsidi energi yang Rp 502 triliun jelas tak mencukupi.

Kementerian Keuangan bahkan membuat skenario pembengkakan anggaran subsidi ini bisa sampai Rp 700 triliun. Dari mana pemenuhan anggaran tersebut? Tak jelas akan mengambil dari mana, tapi  harus dicari solusi lain.

Namun, pilihan kenaikan harga BBM bersubsidi juga harus dipertimbangkan betul agar tak menyengsarakan rakyat. Kenaikan harga BBM subsidi jelas merembet ke banyak sektor kehidupan.

Harga BBM naik, biaya transportasi menyesuaikan. Bukan tidak mungkin pergerakan masyarakat menurun. Kenaikan harga BBM pun berimbas pada biaya distribusi produk dan jasa. Harga barang akan mengikuti kenaikan tarif transportasi.

 
Harga BBM naik, biaya transportasi menyesuaikan. Bukan tidak mungkin pergerakan masyarakat menurun. Kenaikan harga BBM pun berimbas pada biaya distribusi produk dan jasa.
 
 

Harga bahan pangan dari sentra pertanian di daerah dan dipasarkan di kota-kota bakal naik karena biaya transportasi naik. Bila ini terjadi, apakah penghasilan rakyat tidak terbebani?

Namun, membiarkan anggaran negara terbebani subsidi BBM yang dipakai warga miskin maupun kaya, jelas tak memenuhi unsur keadilan. Subsidi energi menggunakan anggaran negara semestinya digunakan oleh rakyat kelas ekonomi bawah.

Subsidi mestinya tepat sasaran. Belanja negara harus diterima rakyat yang kesulitan akibat kebijakan harga BBM. Kita berharap, hitung-hitungan yang diambil sangat cermat, mempertimbangkan banyak faktor, tak lagi karena persoalan kebijakan populis atau realistis.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat