Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto , Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan , dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa bertumpu tangan bersama usai melakukan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu ( | Prayogi/Republika.

Nasional

KIB Komunikasi dengan Jokowi

KIB masih membahas platform koalisi, termasuk mendengarkan pandangan Jokowi.

JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP, dan PAN, masih membahas platform koalisi dan belum membahas sosok calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Untuk menyelesaikan pembahasan platform itu, KIB terus berkomunikasi, termasuk mendengarkan pandangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tiga ketum partai ini ada di kabinet, tentu kami juga perlu mendengar juga pandangan dari Pak Jokowi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8).

Arsul mengatakan, platform KIB menjadi penting karena merupakan modal bagi mereka menentukan capres yang akan diusung. Ia menambahkan, KIB mengutamakan kader dari internal PPP, Golkar, atau PAN. 

"Memang pada akhirnya partai politik mana pun, termasuk KIB, akan menentukan capres-cawapres berdasarkan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas," ujar Arsul.

photo
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan), dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU. Prayogi/Republika - (Prayogi/Republika.)

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, KIB akan segera mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas visi dan misi koalisi yang akan ditawarkan ke masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (14/8). "Itu (capres) chapter berikutnya, ketika sudah menjelang akhir," kata Airlangga. 

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, KIB ingin menghadirkan sebuah kehadiran berpolitik yang lebih cerdas dan meninggalkan politik identitas. Ia menambahkan, KIB menunjukkan politik kebersamaan dalam menawarkan program-programnya kepada pemilih.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, KIB memberikan serta menunjukkan perlunya kebersamaan kekompakan persaudaraan kebangsaan. "Kalau kita bersatu maka Indonesia akan menjadi kokoh kuat dan insya Allah menjadi negara maju," katanya.

Dokumen lengkap

Tiga partai yang tergabung dalam KIB sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU. KPU menyatakan, dokumen persyaratan partai yang tergabung dalam KIB telah lengkap. 

KPU juga menyatakan dokumen persyaratan PSI yang melakukan pendaftaran kemarin telah lengkap. “Mulai besok (hari ini) sampai 11 September 2022, empat partai akan mengikuti proses verifikasi administrasi," kata Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Kholid.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, 22 dari 42 partai pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sudah mendaftar ke KPU. Dokumen persyaratan 17 dari 22 parpol itu telah dinyatakan lengkap sehingga bisa dilanjutkan ke verifikasi administrasi. "Lima yang masih dalam proses untuk melengkapi," kata.

 
photo
Ketua Umum Barisan Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu (tengah) berorasi saat mengikuti pawai meramaikan suasana pendaftaran partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu menuju KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (10/8/2022). - ( ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU)

Dia mengatakan, 10 parpol akan mendaftarkan ke KPU hingga akhir pekan nanti. Rinciannya, masing-masing satu partai pada Kamis (11/8) hari ini, Sabtu (13/8) lusa, dan Ahad (14/8), serta tujuh partai pada Jumat (12/8) besok.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, langkah Partai Gerindra dan PKB serta PPP, PAN, dan Partai Golkar tidak menunjukkan subtansi demokrasi, melainkan politik sirkus. Di sisi lain, Jamiluddin menyoroti anggaran pemilu yang baru dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 3,6 triliun dari total kebutuhan Rp 8,61 triliun. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya memenuhi anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu karena sudah menyetujui tahapan pemilu. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Rp 3,6 triliun yang telah dicairkan sudah cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu pada 2022 ini. 

Saat Indonesia Menggugat

Sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia.

SELENGKAPNYA

Hoegeng, Jenderal Polisi yang Menyejukkan

Hoegeng berani menolak sogokan dan membongkar ketidakbenaran.

SELENGKAPNYA

Ada Harapan Ekonomi Indonesia di Zona Hijau

Banyak negara gagal menjaga fundamental ekonomi mereka.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya