
Nasional
KIB Komunikasi dengan Jokowi
KIB masih membahas platform koalisi, termasuk mendengarkan pandangan Jokowi.
JAKARTA -- Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP, dan PAN, masih membahas platform koalisi dan belum membahas sosok calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Untuk menyelesaikan pembahasan platform itu, KIB terus berkomunikasi, termasuk mendengarkan pandangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tiga ketum partai ini ada di kabinet, tentu kami juga perlu mendengar juga pandangan dari Pak Jokowi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8).
Arsul mengatakan, platform KIB menjadi penting karena merupakan modal bagi mereka menentukan capres yang akan diusung. Ia menambahkan, KIB mengutamakan kader dari internal PPP, Golkar, atau PAN.
"Memang pada akhirnya partai politik mana pun, termasuk KIB, akan menentukan capres-cawapres berdasarkan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas," ujar Arsul.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, KIB akan segera mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas visi dan misi koalisi yang akan ditawarkan ke masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (14/8). "Itu (capres) chapter berikutnya, ketika sudah menjelang akhir," kata Airlangga.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, KIB ingin menghadirkan sebuah kehadiran berpolitik yang lebih cerdas dan meninggalkan politik identitas. Ia menambahkan, KIB menunjukkan politik kebersamaan dalam menawarkan program-programnya kepada pemilih.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, KIB memberikan serta menunjukkan perlunya kebersamaan kekompakan persaudaraan kebangsaan. "Kalau kita bersatu maka Indonesia akan menjadi kokoh kuat dan insya Allah menjadi negara maju," katanya.
Dokumen lengkap
Tiga partai yang tergabung dalam KIB sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU. KPU menyatakan, dokumen persyaratan partai yang tergabung dalam KIB telah lengkap.
KPU juga menyatakan dokumen persyaratan PSI yang melakukan pendaftaran kemarin telah lengkap. “Mulai besok (hari ini) sampai 11 September 2022, empat partai akan mengikuti proses verifikasi administrasi," kata Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Kholid.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, 22 dari 42 partai pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sudah mendaftar ke KPU. Dokumen persyaratan 17 dari 22 parpol itu telah dinyatakan lengkap sehingga bisa dilanjutkan ke verifikasi administrasi. "Lima yang masih dalam proses untuk melengkapi," kata.

Dia mengatakan, 10 parpol akan mendaftarkan ke KPU hingga akhir pekan nanti. Rinciannya, masing-masing satu partai pada Kamis (11/8) hari ini, Sabtu (13/8) lusa, dan Ahad (14/8), serta tujuh partai pada Jumat (12/8) besok.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, langkah Partai Gerindra dan PKB serta PPP, PAN, dan Partai Golkar tidak menunjukkan subtansi demokrasi, melainkan politik sirkus. Di sisi lain, Jamiluddin menyoroti anggaran pemilu yang baru dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 3,6 triliun dari total kebutuhan Rp 8,61 triliun.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memenuhi anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu karena sudah menyetujui tahapan pemilu. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Rp 3,6 triliun yang telah dicairkan sudah cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu pada 2022 ini.
Saat Indonesia Menggugat
Sebagai imbalan penyerahan kedaulatan, Belanda mendapat bayaran 4,5 miliar gulden dari Indonesia.
SELENGKAPNYAHoegeng, Jenderal Polisi yang Menyejukkan
Hoegeng berani menolak sogokan dan membongkar ketidakbenaran.
SELENGKAPNYAAda Harapan Ekonomi Indonesia di Zona Hijau
Banyak negara gagal menjaga fundamental ekonomi mereka.
SELENGKAPNYA