JAKARTA -- Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Medrilzam mengungkapkan, potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun sepanjang 2020 sampai 2024. Potensi itu akan terjadi jika tidak ada intervensi kebijakan dari segala sektor.

"Kita lihat potensi hazard yang ada dan setelah dihitung dan dievaluasi potensi kerugian ekonominya mencapai Rp 544 triliun?" katanya dalam Media Briefing Measuring The Progress of Low Carbon and Green Economy, Selasa (9/8).

Medril menuturkan, potensi kerugian ekonomi Indonesia sebesar Rp 544 triliun tersebut meliputi empat sektor. Pertama, sektor pesisir dan laut Rp 408 triliun, air Rp 26 triliun, pertanian Rp 78 triliun, dan kesehatan Rp 31 triliun.

Di Indonesia, sudah terjadi peningkatan intensitas kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya sepanjang 2021 yang mencapai 5.402 kejadian bencana alam. Dari jumlah itu, sebanyak 98 persen sampai 99 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi.

Warga mendorong motornya yang mogok akibat menerobos banjir rob di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (20/7/2022). Banjir rob tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga di pesisir pantai terendam setinggi 60-90 centimeter dan membuat aktivitas warga terhambat. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

SHARE    

Menurut Medril, perubahan iklim ini harus segera diatasi melalui berbagai kebijakan ketahanan iklim yang dinilai akan mampu menghindari potensi ekonomi sebesar Rp 281,9 triliun hingga 2024. Terlebih, baik Indonesia maupun global saat ini memiliki triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang akan mengancam masa depan bumi dan manusia.

"Berdasarkan data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada 2022, krisis perubahan iklim mengancam sekitar 50 persen sampai 75 persen dari populasi global pada tahun 2.100," kata dia.

Pada hari pertama Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG, Senin (8/8), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan dampak perubahan iklim telah nampak dengan terjadinya bencana hidrometereologi basah dan kering dalam waktu bersamaan di suatu daerah. Bencana hidrometereologi basah berupa banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor. Sedangkan hidrometereologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan.

BNPB menilai tantangan pengurangan risiko bencana ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan antisipasi yang semakin terintegrasi antara BNPB dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Perlu penguatan koordinasi dan kerja sama dari hulu yang menjadi domain BMKG hingga ke hilir yang menjadi ranah BNPB akan terus kita perkuat sehingga visi besar resiliensi bangsa yang berkalnjutan dapat segera kita wujudkan," kata Suharyanto.

Sementara, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkap sejumlah masalah terbesar yang akan dihadapi Indonesia akibat perubahan iklim tersebut. Di antaranya, kedaulatan pangan nasional terancam karena semakin meningkatnya intensitas dan durasi cuaca ekstrem. Cuaca itu akan mengganggu kegiatan pertanian dan perikanan.

Bahkan, lapisan es atau gletser di Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya, Papua akan punah mencair pada 2025-2026. "BMKG menganalisis dan memproyeksikan kenaikan suhu udara akhir abad ke-21 dapat mencapai 3 derajat celsius atau lebih di sebagian besar Indonesia, jika kita tidak berhasil melakukan mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Meningkatkan SDM

Pada hari kedua Rakornas BMKG, Dwikora mengatakan pihaknya menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) internal. Dengan fenomena cuaca yang semakin rumit, diperlukan SDM mumpuni.

"Target kami sampai 2030 harus lahir 500 doktor di BMKG. Pegawai kami ada 5.000, 10 persen harus ada doktor karena fenomena iklim semakin rumit, semakin sulit diprediksi, cuaca semakin kompleks, semakin tidak pasti, jadi perlu daya analitik yang kuat," ujar Dwikorita, Selasa (9/8).

Peningkatan SDM juga dibutuhkan karena semakin tingginya teknologi yang digunakan BMKG saat ini. Saat ini, BMKG meningkatkan pemanfaatan teknologi dengan resolusi tinggi selain yang sifatnya parsial.

BMKG menggunakan radar dalam bentuk jaringan yang mampu berkoordinasi dan bersinergi antar radar. Saat ini, radar yang ada di satu daerah bisa terkoneksi dengan daerah lain sehingga memudahkan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi cuaca dan laut. "SDM-nya, sayang kalau teknologi terlalu tinggi kalau SDM enggak mengikuti, error, alatnya rusak," ujar dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat