JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Indonesia telah mencapai swasembada beras seiring keberhasilan mencetak surplus produksi sejak 2019 hingga 2022. Hal itu juga dikonfirmasi lewat Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 yang dilakukan BPS bersama Kementerian Pertanian.

Survei tersebut mencatat ketersediaan cadangan beras dari tingkat rumah tangga hingga industri, hotel, dan restoran. "Stok beras kita mencukupi dan akan terus bertambah seiring dengan adanya panen setiap bulan hingga akhir Desember 2022. Indonesia swasembada beras," kata Deputi Statistik Produksi BPS Habibullah dalam konferensi pers, Senin (8/8).

Habibullah menyampaikan, stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Selanjutnya, pada 30 April atau menjelang Lebaran meningkat 10,15 juta ton dan stok pada akhir Juni atau pasca-Lebaran menjadi 9,71 juta ton.

Habibullah mengatakan, khusus stok beras pada Juni 2022 sebagian besar berada di institusi rumah tangga yang mencapai 6,6 juta ton, kemudian di pedagang 1,04 juta ton, Bulog 1,11 juta ton, penggilingan 0,69 juta ton, dan di hotel, restoran, dan kafe (horeka) maupun industri sebesar 0,28 juta ton.

"Secara umum, rata-rata stok beras di seluruh institusi cenderung mengalami peningkatan pada periode 30 April 2022 dibandingkan periode 31 Maret 2022," kata Habibullah.

Dia mengatakan, survei itu sekaligus menyamakan data lintas kementerian dan lembaga. Sehingga, data stok beras nasional bisa digunakan sebagai pijakan dalam mengambil keputusan.

Survei dilakukan pada Juni 2022 di 34 provinsi serta meliputi 490 kabuputen/kota. Jumlah sampel mencapai 47.817 yang terdiri atas 14.100 sampel rumah tangga dan 33.717 sampel non-rumah tangga dengan melibatkan 1.900 orang petugas sebagai enumerator.

Staf fasilitas Modern Rice Milling Plant Perum Bulog Kendal, Jawa Tengah memeriksa stok gabah di salah satu Silo penampungan gabah, Kamis (21/7/2022). Fasilitas penyimpanan dan pengolahan beras modern terintegrasi ini memiliki 3 unit Silo dengan kapasitas total 6000 ton gabah. - (Republika/Yogi Ardhi)

SHARE    

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, survei data ini menjadi penting untuk menentukan program penguatan produksi ke depan. Apalagi, Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi ancaman krisis global.

Suwandi berharap, kolaborasi Kementan dan BPS dapat terus ditingkatkan. "Dari sisi produksi sudah terlihat melalui data KSA dan dari sisi konsumsi juga pendataannya sudah ada. Dari saat ini terlihat kondisi dan persebarannya," ujarnya.

Produksi beras nasional pada 2019 mencapai 31,31 juta ton. Angka itu meningkat pada 2020 menjadi 31,36 juta ton dan pada 2021 mencapai 31,33 juta ton.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) mendorong agar survei cadangan beras bisa dilakukan secara rutin. Survei tersebut dinilai sangat membantu kalangan pelaku usaha untuk mempersiapkan produksi beras. SCBN terakhir kali dilakukan pada 2015.

"Saran kami tentu ini perlu dilakukan dalam satu tahun selama beberapa kali, khususnya mulai Agustus. Ini mesti dilakukan lagi," kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso.

Ia menjelaskan, pada periode Agustus dan September biasanya terjadi penurunan produksi beras. Oleh karena itu, dengan adanya data valid pasokan beras, pemerintah bersama pelaku usaha dapat melakukan prediksi setidaknya hingga setahun ke depan.

"Prediksi ini juga dibutuhkan anggota Perpadi, apa yang harus dilakukan bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras," katanya.

Saat ini, Sutarto memastikan harga beras dapat dikendalikan dengan baik. Meski begitu, khusus untuk harga beras medium tidak dapat dipenuhi pasar sesuai patokan harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kg.

Berdasarkan pantauan Perpadi, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) saat ini sudah berada pada kisaran Rp 5.400 per kg atau lebih tinggi dari acuan HPP Rp 4.200 per kg.

Perwakilan International Rice Research Institute (IRRI) untuk Indonesia, Hasil Sembiring, mendorong informasi data yang dihasilkan melalui survei bisa lebih sering atau lebih detail per pulau atau daerah. "Mestinya, pmerintah juga bisa menyiapkan dana untuk kebutuhan survei ini sehingga frekuensinya bisa ditambah," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat