JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan terjadinya krisis ekonomi pada 2023 yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri. Sektor pangan menjadi salah satu fokus pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauannya tetap terjaga.

Hal itu memicu Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas terkait situasi pangan nasional dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa komoditas yang disorot, yakni gula, jagung, sorgum, dan gandum.

"Bukan (aksi) yang biasa-biasa saja karena kondisi hari ini terutama pada 2023 nanti pastinya ada tiga krisis, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi kepada Republika, Ahad (7/8).

Arief mengatakan, sejak dilantik memimpin NFA pada Februari lalu, Jokowi menegaskan, setiap pekan pemerintah harus mengadakan rapat khusus membahas kondisi pangan. Menurut Arief, salah satu instruksi utama Jokowi, yakni agar Indonesia bisa mengoptimalisasi produksi-produksi pangan dalam negeri.

Hanya saja, sektor pertanian Indonesia masih menjumpai sejumlah kendala terutama dalam tahap pascapanen. "Masih diperlukan teknologi pascapanen mulai dari pengering hingga silo-silo penyimpanan. Itu yang kita masih perlukan," katanya.

Ia menegaskan, seluruh komoditas pangan pokok strategis yang masih dipenuhi dari impor, tapi dapat diproduksi dalam negeri tetap diupayakan menuju swasembada. Komoditas itu, di antaranya daging sapi, bawang putih, gula, dan kedelai.

Arief menuturkan, situasi harga global saat ini sudah jauh lebih tinggi. Dahulu, Indonesia mengimpor karena harga luar negeri lebih murah dibandingkan harga domestik. Saat ini, situasi tak lagi sama. Ia menegaskan, upaya peningkatan produksi tak akan mampu dicapai tanpa perbaikan kesejahteraan petani.

"Produktivitas itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jadi, ketika petani diperhatikan, harga dibeli dengan harga baik, mereka akan sukarela menanam sendiri. Itu kuncinya," kata Arief.

Sesuai dengan kewenangan NFA, ia menyampaikan, sembilan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab akan diatur harga acuannya. Itu untuk memberikan kepastian kepada petani sebagai produsen pangan. "Selain itu, kita harus memulai kolaborasi stakeholders dengan kementerian/lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, serta BUMN dan BUMD. Semua harus berkolaborasi," ujarnya.

Krisis pangan dunia yang tengah melanda sejumlah negara menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih serius dalam menata berbagai potensi pangan lokal. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sekaligus Rektor IPB University, Arif Satria, mengatakan, isu pangan tengah menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini.

"Dalam tiga pekan terakhir, ini masih menjadi bahan perbincangan dan bahan pidato Presiden Jokowi yang selalu menyinggung pangan karena memang ini ancaman krisis yang benar-benar berpotensi terjadi," kata Arif.

Arif mengatakan, di tengah mahalnya harga pangan dunia, Indonesia sebagai negara agraris dan mampu memproduksi berbagai komoditas lokal harus mengambil momentum. Ia mencontohkan, situasi harga gandum melonjak tinggi akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Substitusi gandum menjadi pilihan yang terbuka. "Kita ada potensi yang luar biasa, seperti sorgum, singkong, sagu, jagung, dan sebagainya," ujarnya.

Kendati demikian, Arif mengakui, memberdayakan pangan lokal sebagai substitusi pangan impor bukan pekerjaan mudah. Indonesia masih perlu lebih banyak pusat penelitian dan pengembangan inovasi produk pangan pertanian. Lembaga-lembaga itu harus menjadi jembatan antara dunia kampus dan masyarakat sebagai pengguna dari inovasi produk pangan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, naiknya harga-harga komoditas pangan dunia menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. Komoditas pangan lokal Indonesia punya kesempatan untuk mengisi pasar dunia.

Kementan mencatat, ada kenaikan ekspor produk pertanian secara signifikan sejak 2020. Ekspor pertanian pada 2020 tercatat tembus Rp 450 triliun, naik 15 persen dibandingkan pada 2019. Memasuki 2021, nilai ekspor kembali meningkat 38 persen (yoy) menjadi Rp 625 triliun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat