vp,,rm
Pengguna sedang bermain game online berunsur judi di Padang, Rabu (3/8) | Febrian Fachri/Republika

Kabar Utama

Menkominfo: Kami Terima Aduan Judi Daring

Jika masih menemukan situs perjudian, masyarakat bisa mengadu ke Kemenkominfo.

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga ruang digital Indonesia dari web atau situs perjudian daring. Jika masih menemukan situs bermuatan perjudian, Johnny meminta masyarakat mengadukannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika .

“Kominfo juga menerima aduan dari masyarakat melalui aduankonten.id jika ada muatan perjudian di ranah daring, dan tentu akan segera mengambil tindakan tegas jika memang terverifikasi ada unsur perjudian,” ujar Johnny dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (4/8).

Johnny memastikan Kemenkominfo akan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan memverifikasi situs maupun aplikasi yang terindikasi memfasilitasi perjudian. Selain itu, Johnny mengatakan, Kemenkominfo terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan verifikasi terhadap seluruh sistem elektronik dan/atau situs perjudian daring melalui patroli siber yang dilakukan 24 jam sehari atau tanpa henti.

Politikus Nasdem tersebut mengatakan, Kemenkominfo tidak akan memberi ruang bagi situs maupun aplikasi perjudian. Dia mengeklaim, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik (PSE) terdaftar yang mengandung aktivitas perjudian pada Selasa (2/8) lalu.

photo
Pengguna sedang bermain game online berunsur judi di Padang, Rabu (3/8) - ( Febrian Fachri/Republika)

Ke-15 PSE itu yakni Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple. 

Namun, ada aplikasi-aplikasi lain yang terindikasi melayani perjudian di luar 15 tersebut dan belum diblokir Kemenkominfo. Berdasarkan reportase yang Republika lakukan, pasca-pemblokiran 15 gim tersebut masyarakat masih bisa mengakses beberapa aplikasi lain yang digunakan sebagai sarana perjudian. Di antaranya adalah Higgs Domino Island, Gates of Olympus, Starlight Princess, Pragmatic Play, dan Joker.

Johnny mengeklaim, sejak tahun 2018 hingga 31 Juli 2022, Kemenkominfo melakukan pemutusan akses terhadap 552.645 konten judi yang ditemukan di berbagai platform di ruang digital. “Estimasi konten judi online sepanjang Januari hingga Juli 2022 yang ditangani mencapai setidaknya 12.300 konten per bulan atau 410 konten perjudian online yang diblokir setiap hari,” ujar dia.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif Angga menanggapi perihal beberapa gim daring untuk judi yang saat ini masih bisa diakses. Menurut dia, masyarakat bisa mengadukan hal tersebut di kanal pemerintah. Dengan begitu, kata dia, pemerintah bisa memblokir gim daring tersebut.

“Pemerintah telah membuat larangan judi online dan aparat penegak hukum dapat menindak kegiatan judi online sehingga kendalanya bukan pada minimnya regulasi dan penindakan, tetapi lebih pada masifnya jumlah gim dan web judi online,” ujar Arif.

Arif melanjutkan, sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pun telah membuka kanal bagi masyarakat untuk melaporkan sehingga pemerintah mengundang partisipasi aktif dari masyarakat. “Di samping itu, nantinya penegak hukum juga akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” kata dia. 

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kemenkominfo segera memblokir aplikasi judi daring. Pemblokiran harus dilakukan secara cepat karena perjudian daring telah mewabah di Indonesia.

“Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya, belakangan ini makin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran, akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,” kata LaNyalla.

LaNyalla mengatakan, pemblokiran tidak boleh sekadar memenuhi desakan warganet. Kebijakan tersebut secara moral harus diambil demi menyelamatkan aset bangsa dan sejumlah materi yang dimiliki masyarakat.

“Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat merusak generasi kita,” ujar dia.

LaNyalla menambahkan, keberadaan aplikasi dan situs judi daring juga bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berharap pemerintah bisa mengambil tindakan tegas.

“Sangat jelas judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini, bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,” ujar dia.

PBNU dan Hipmi Jadi Kuasa Hukum Maming

Maming telah mencabut surat kuasa yang lama.

SELENGKAPNYA

Edukasi Cegah Stunting Dimulai dari Keluarga

Edukasi dinilai bisa membantu menurunkan angka kekerdilan di Indonesia.

SELENGKAPNYA

IRAC: Penegakan Hukum Warga Palestina dan Israel Timpang

Jumlah warga Palestina yang menerima dakwaan dan hukuman lebih tinggi dibandingkan dengan warga Israel.

SELENGKAPNYA