Petugas melayani transaksi nasabah di Bank CIMB Niaga Syariah, Jakarta, Rabu (7/11). | Republika/Prayogi

Ekonomi

05 Aug 2022, 04:55 WIB

KNEKS Dukung Persiapan Spin-off UUS BPD

OJK berpesan agar bank memilih opsi yang sesuai dengan kemampuan.

JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong upaya penguatan unit usaha syariah (UUS) bank pembangunan daerah (BPD). Dia mengatakan, proses konversi, unifikasi, atau merger UUS BPD perlu ditindaklanjuti menjelang tenggat waktu kewajiban spin-off.

Plt Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menekankan, penguatan kinerja melalui strategi sinergi perbankan perlu terus dilakukan agar tercipta industri perbankan syariah yang kuat.

"Aksi korporasi apa pun yang menjadi keputusan diharapkan dapat melahirkan bank syariah yang efisien, kompetitif, dan sustainable," kata Taufik melalui keterangan pers, Kamis (4/8).

Sementara itu, Kepala Bagian Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (DPPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M Taqwa Audiansyah, mengingatkan terdapat kewajiban untuk melaksanakan spin-off atau pemisahan UUS dari induk pada 2023 berdasarkan Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah. Di sisi lain, terdapat regulasi terkait ketentuan modal inti yang dimuat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2020.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KNEKS (@kneks.id)

OJK mewajibkan modal inti minimal BPD sebesar Rp 3 triliun pada akhir 2024. OJK mensyaratkan modal disetor dalam pendirian bank umum syariah (BUS) hasil spin-off paling kurang sebesar Rp 1 triliun dalam bentuk tunai.

Artinya, dalam skema kelompok usaha bank (KUB), UUS BPD yang melakukan pemisahan murni perlu menyiapkan modal inti minimal sebesar Rp 1 triliun. Ia menjelaskan, ada enam opsi yang dapat dilakukan bank umum konvensional (BUK) dalam melakukan pemisahan UUS.

Di antaranya adalah pemisahan dengan pendirian BUS baru, pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS, dan pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS. Kemudian, pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK, konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS, dan pencabutan izin usaha UUS.

"Kita semua tentunya berharap tidak ada BUK yang akan memilih opsi terakhir atau dicabut. Opsi lainnya tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing," kata Taqwa.

OJK berpesan agar bank memilih opsi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi bank masing-masing secara realistis. Hal ini mempertimbangkan waktu yang hanya tersisa kurang dari 12 bulan.

 

Opsi Sinergi

Sinergi perbankan dinilai akan menjadi kekuatan bank syariah setelah lepas dari induk konvensionalnya. Pengamat kebijakan dari Young Islamic Bankers (YIB) Kindy Miftah menyampaikan, terdapat dua bentuk model sinergi yang dapat dipilih yaitu stand semi-leveraging atau channelling dan full-leveraging. Menurut dia, model yang paling dapat memberikan keuntungan dan kebermanfaatan adalah full-leveraging.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Bank-bank yang menjalankan leveraging terbukti dengan optimal mampu tumbuh jauh lebih tinggi dan saat ini sudah masuk ke dalam lima besar bank syariah. Berdasarkan data 2012-2021, pertumbuhan UUS yang melakukan full-leveraging dapat mencapai 10 kali lipat lebih tinggi dari pertumbuhan UUS yang tidak melakukan full-leveraging.

"Pada saat ini konsepsi bank syariah masih salah apabila dikatakan bahwa model bisnis syariah memerlukan produk yang berbeda dan proses bisnis yang terpisah," katanya.

Bisnis syariah atau solusi bisnis syariah bisa masuk ke semua segmen, baik korporasi, UKM, maupun konsumer. Karena itu, Kindy menyampaikan, sinergi antara UUS dan bank induk konvensional merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan UUS tersebut setelah melakukan spin-off.

Hal ini karena bank syariah dapat menggunakan seluruh sumber daya dari bank induk kecuali permodalan dan manajemen. Sinergi perbankan perlu dilakukan karena dapat membantu percepatan pertumbuhan bisnis syariah.

Sinergi dengan skema full-leveraging telah dilakukan oleh CIMB Niaga Syariah. UUS CIMB Niaga tersebut memiliki porsi terhadap bank induk sebesar 19,1 persen. 


Transaksi Online Kemudian Dibatalkan

Transaksi kedua belah pihak itu tidak didasarkan oleh tawar-menawar harga dan barang.

SELENGKAPNYA

Adaro Bangun Pusat Persemaian di Kalimantan Selatan

Adaro yakin mampu berkontribusi banyak dalam melestarikan lingkungan Indonesia.

SELENGKAPNYA

Cina Tembakkan Rudal di Selat Taiwan

Taiwan sejauh ini memilih menahan diri dan tidak menginginkan adanya eskalasi.

SELENGKAPNYA
×