Sekolah Roboh | Antara
27 Nov 2019, 19:00 WIB

Jangan Ada Lagi Sekolah Roboh

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan baik.

Hanya dua pekan setelah peristiwa robohnya SDN Gentong Pasuruan yang merenggut dua nyawa siswa, peristiwa serupa kembali terulang. Pada Rabu (20/11) pekan lalu, bangunan SMKN 1 Miri di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, juga roboh dan menyebabkan 22 siswa mengalami luka. Sebagian besar patah tulang.

Sejak Oktober 2019, tercatat setidaknya enam kali peristiwa serupa terjadi. Pada 1 Oktober 2019, dua ruang kelas SMPN 2 Plumbon, Cirebon, roboh dan menyebabkan dua guru dan puluhan siswa terluka. Pada 23 Oktober 2019, tiga ruang kelas SDN 02 Cijolang, Garut, Jawa Barat, pun sama. Kemudian, 5 November 2019, giliran SDN Gentong, Pasuruan, yang menyebabkan dua siswa meninggal dan belasan lainnya luka-luka.

Tak berhenti di situ, salah satu ruangan kelas di SDN Dukuhlopo, Peterongan, Kabupa ten Jombang, juga ambruk pada 10 November 2019. Besoknya atau 11 November, bangun an sekolah di SDN Malangnengah II di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, juga roboh karena hujan lebat disertai angin. Akibatnya, tiga ruang kelas rusak dan tidak bisa difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa. Terakhir, di SMKN 1 Miri, Sragen.

Menurut Kepala SMKN 1 Miri Sarno, sebelum kejadian siswa kelas X dan XI SMKN 1 Miri sedang melakukan kegiatan praktik mengelas menjelang shalat Ashar. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang pada Rabu (20/11) sore. Sebagian siswa berteduh di aula itu. Siswa diingatkan untuk tidak berteduh di aula.

Bangunan aula itu dibangun 2015, kondisi terbuka tanpa dinding dengan bahan kayu seluruhnya, kata Sarno di Sragen, pekan lalu.

Sembilan siswa sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 13 siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit berbeda. Pascaruntuhnya aula tersebut, proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Miri Sragen pada Kamis berjalan seperti biasa. Para pelajar mendapatkan trauma healing dari relawan untuk memulihkan kondisi psikologis pascabencana.

Sarno mengaku, ada sejumlah pelajar yang mengalami trauma setelah musibah runtuhnya aula sekolah. Terlebih, banyak foto dan video tersebar di media sosial terkait musibah tersebut. Siswa pasti trauma, apalagi mereka yang tahu langsung robohnya aula, kata Sarno.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sragen, Finuril Hidayati, mengatakan, trauma healing penting dilakukan. Dia berharap kehadiran para relawan dan adanya posko terapi di sekolah tersebut para siswa bisa kembali menjalani aktivitas di sekolah seperti biasa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri memastikan semua pasien korban dari musibah runtuhnya bangunan SMK Negeri 1 Miri dirawat dengan baik di rumah sakit. Biaya pengobatan bagi korban yang tidak memiliki asuransi serta bukan peserta BPJS Kesehatan akan ditanggung Pemkab Sragen dan Pemprov Jawa Tengah.

Jumeri mengatakan, kondisi siswa yang dirujuk ke Rumah Sakit PKU Solo ada dua anak karena ada benturan di kepala. Sebagian besar korban mengalami patah tulang. Siswa yang dirujuk di RSUD Dr Moewardi karena menderita patah tulang. Selain itu, ada tiga siswa mengalami patah tulang yang dirawat di RS Karima.

Seluruh biaya rumah sakit akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya diperintahkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan dengan baik kemudian biayanya kami yang menanggung, ujar Jumeri.

Pemprov Jateng, kata dia, akan melakukan evaluasi terkait kelayakan bangunan yang runtuh tersebut. Pemprov akan mendatangkan ahli bangunan untuk mengevaluasi gedung tersebut. Sehingga, nantinya bisa dilihat apakah runtuhnya bangunan tersebut murni musibah angin kencang atau ada faktor konstruksi. Selain itu, Pemprov juga akan mengkaji apakah bangunan runtuh tersebut bisa dibangun ulang di lokasi yang sama.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga akan meminta semua pengurus sekolah yang ada di Jawa Tengah untuk bisa mengecek ulang konstruksi sekolah. Terlebih, saat ini sudah masuk musim penghujan, sehingga sekolah diminta memastikan ruang-ruang belajar bagi siswa semuanya aman.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng akan meminta kepada Dinas Pendidikan di ka bupaten/kota untuk melihat sekolah-sekolah yang ada. Kemudian, kepala sekolah bertugas melaporkan kondisi bangunannya.Kalau yang kritis kira-kira itu diminta melaporkan dan kami akan coba mengadakan checking secara teknis apakah bangunan itu layak ditempati anak-anak, kata dia.

Terlepas dari berbagai faktor penyebab, robohnya bangunan sekolah adalah sebuah ironi. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, lebih tepatnya sebesar Rp 429,5 triliun. Sementara itu, Rp 16,7 triliun digelontorkan untuk dana alokasi khusus (DAK). DAK tersebut salah satunya dialokasikan untuk merehabilitasi sebanyak 31.812 ruang kelas.

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengaku heran dengan masih adanya ruang kelas yang roboh. Dia menduga ada kesalahan dalam proses rehabilitasi atau renovasi yang membuat infrastruktur sekolah tidak kokoh.Dia mendesak para pemangku kepentingan untuk serius dalam pembangunan fasilitas pendidikan.

photo
Antara



"Stakeholder pendidikan di Tanah Air untuk tidak main-main dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasaran pendidikan, ujar Syaiful.

Dia menambahkan, dana DAK tersebut juga digunakan untuk merehabilitasi dan pembangunan 2.200 unit perpustakaan sekolah. Selain itu, 4.625 unit laboratorium dan ruang praktik siswa juga menggunakan DAK.


Jangan roboh lagi
Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman siswa (PKBTS) Yogyakarta Darmaningtyas menilai, saat ini memang banyak sekolah yang dibangun dengan kualitas tidak baik. Khususnya sekolah-sekolah yang dibangun pada masa Orde Baru atau awal masa Reformasi.

Jadi, banyak bangunan yang mungkin hanya dirancang 25-30 tahun. Setelah itu tidak ada pemeliharaan ya tentu saja roboh, kata Darmaningtyas.

Pemerhati pendidikan ini mengatakan, pembangunan-pembangunan sekolah tersebut selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dibangunnya sekolah bisa jadi melalui dana inpres atau melalui dana rehab tahunan.

Menurut Darmaningtyas, selama ini bangunan-bangunan sekolah yang dibangun dengan dana tersebut berkualitas kurang baik.Saat ini, wewenang untuk melakukan rehabilitasi adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut dia, hal ini adalah langkah yang tepat.

Karena sejak dulu, SMP, SMA, dan SMK yang dibangun PUPR kualitasnya itu bangunannya lebih baik dibandingkan pemerintah daerah, kata dia.

Dia pun menyarankan, dalam waktu dekat Kementerian PUPR harus melakukan inventarisasi gedung-gedung sekolah. Darmaningtyas berharap, tak ada lagi sekolah roboh di kemudian hari.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sempat meninjau sekolah di SDN Gentong, Pasuruan, setelah peristiwa robohnya kelas. Menurut dia, kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ia juga meminta pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi pada kemudian hari.

Saya melihat ini adalah suatu hal yang tidak bisa saya terima. Harusnya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi nantinya, baik pusat maupun daerah. Semua harus kerja sama gotong royong dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi, kata dia saat itu.

Dia menambahkan, keamanan siswa, guru, dan orang tua harus didahulukan, sehingga siswa dan guru bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman.Saya sudah mengirim tim saya dari inspektorat jenderal untuk melakukan investigasi atas apa yang terjadi sehingga bisa bersama- sama meng hindari kejadian tersebut, ujar dia. (alkhaledi kurnialam/nawir arsyad akbar/antara ed: mas alamil huda)



PERSENTASE KELAS RUSAK

Terkait

NTT: 83,1 persen

Maluku Utara: 80,2 persen

Lampung: 80 persen

Papua Barat: 79,5 persen

Jawa Barat: 78,3 persen

Papua: 77,5 persen

Jawa Tengah: 76,1 persen

Jawa Timur: 74,4 persen

(Sumber: Data Pendidikan dan Kebudayaan TA 2017/2018)


×