Pengunjung berbelanja di salah satu stan pada Festival Gema Ramadhan Bank Syariah Indonesia (BSI) di halaman Masjid Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/4/2022). | ANTARA FOTO/Feny Selly/wsj.

Dialektika

Kebijakan Spin Off dan Masa Depan Perbankan Syariah

Kebijakan kewajiban spin off pada 2023 terbukti mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional.

OLEH YUSUF WIBISONO, Diektur IDEAS; MUHAMMAD ANWAR, Peneliti IDEAS; SHOFIE AZZAHRAH, Peneliti IDEAS; HUZNI MUBAROK, Peneliti IDEAS

Industri perbankan syariah nasional diguncang oleh wacana penghapusan kewajiban spin off (pemisahan) unit usaha syariah (UUS) dari induk BUK (Bank Umum Konvensional)-nya pada 2023 sebagaimana amanat UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Wacana penghapusan kewajiban spin off ini dibawa RUU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) di Pasal 68 ayat (1), yang mempertahankan kewajiban spin off bagi UUS yang aset-nya telah mencapai 50 persen dari induk BUK-nya, namun menghapus kewajiban spin off maksimal 15 tahun setelah berlakunya UU No 21/2008. 

Dengan kata lain, RUU P2SK membuat spin off tidak memiliki batas waktu dan karenanya menjadi bank umum syariah (BUS) tidak lagi menjadi keharusan sepanjang aset UUS tidak mencapai 50 persen dari induk BUK-nya. Keharusan mempersiapkan modal inti minimum setidaknya Rp 3 triliun untuk BUK bank induk dan Rp 1 triliun untuk BUS hasil spin off, di tengah dampak pandemi yang masih belum berlalu, menjadi alasan utama ketidaksiapan spin off meski UU No 21/2008 telah memberi tenggat waktu hingga 15 tahun.

photo
Membesarkan Perbankan Syariah. Visi UU No 21 Tahun 2008 dan Dinamika BUS-UUS 2003-2022. Data diolah IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Visi UU No 21/2008

Kemajuan perkembangan industri perbankan syariah selalu dapat ditelusuri dari dukungan regulasi yang diperolehnya. Dan sebaliknya, lambannya perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan minimnya regulasi yang mendukung.

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran BUS pertama, Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan UU No 7/1992 tentang perbankan yang memperkenalkan “bank bagi hasil”.

Dengan aturan pelaksana PP No 72/1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1992.

Perkembangan perbankan syariah secara pesat sejak 1999 juga merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu UU No 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 dan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh UU No 3/2004. Eksperimen dual banking system di Indonesia berpuncak pada 1998 dengan lahirnya UU No 10/1998 yang mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS).

Regulasi baru ini memicu ekspansi industri perbankan syariah nasional secara signifikan setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 7 tahun dan sekaligus secara resmi menandai penerimaan Bank Indonesia terhadap eksistensi bank syariah dalam dual banking system.

photo
Berlari Pasca Regulasi. Dinamika Industri Perbankan Syariah di Bawah UU No 21 2008. Data diolah IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Dengan serangkaian dukungan regulasi inilah, industri perbankan syariah kemudian tumbuh pesat setelah stagnasi pasca berdirinya bank syariah pertama. Bila di tahun 1992, hanya terdapat 1 BUS yaitu Bank Muamalat dan 9 BPR Syariah (BPRS), maka pada 1999, berdiri BUS kedua yaitu Bank Syariah Mandiri dan UUS yang pertama yaitu UUS Bank IFI, dan jumlah BPRS meningkat pesat mencapai 78.

Pada 2004, berdiri BUS ketiga yaitu Bank Mega Syariah dan jumlah UUS meningkat signifikan menjadi 15 UUS. Jelang terbitnya UU No 21/2008, pada Juni 2008, jumlah BUS stagnan sedangkan UUS melonjak dan mencapai puncaknya, yaitu 28 UUS.

UUS diperkenalkan dan dikembangkan di atas argumen infant industry, bahwa industri yang baru tumbuh perlu dilindungi dan difasilitasi agar tumbuh dewasa, stabil dan mampu bersaing. Namun proteksi akan kredibel jika diikuti dengan disiplin pasar, yaitu batas waktu yang tegas.

UUS adalah insentif bagi pelaku perbankan konvensional agar bersedia ikut mengembangkan perbankan syariah. Kemudahan yang diberikan ini tidak boleh tak terbatas. 

Kemudahan terbesar yang dinikmati UUS adalah permodalan yang sangat kecil, yaitu hanya Rp 100 miliar saja. Di saat yang sama, ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum dan batas maksimal pemberian dana UUS tidak didasarkan pada modal UUS melainkan dihitung berdasarkan modal induknya.

Dengan keistimewaan ini, pada praktiknya, UUS dapat menyalurkan pembiayaan jauh lebih besar dari kecukupan modalnya dalam menanggung risiko kerugian. Risk exposure UUS dapat jauh lebih besar dari kecukupan modalnya.

photo
Keistimewaan UUS dan Disiplin Waktu Insentif. Kewajiban Spin Off dan Market Share Perbankan Syariah Des 2000-Maret 2022. Data diolah IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Selain kemudahan permodalan, UUS juga menikmati sejumlah keistimewaan lain, mulai dari tidak perlu memiliki dewan direksi dan membentuk komite-komite, tingkat kesehatan bank mengikuti induk BUK, izin dan lisensi mengikuti induk BUK, hingga dapat menggunakan sumber daya induk BUK (strategi leveraging) seperti menggunakan jaringan ATM dan aplikasi e-banking induk, hingga menggunakan SDM induk untuk kegiatan operasional dan pemasaran. Seluruh hal ini membuat terjadinya kompetisi yang tidak sehat (unfair level of playing field) antara UUS dan BUS.   

UU No 21/2008 hadir dengan komitmen agar kemudahan yang diberikan kepada UUS adalah kredibel. Terhitung sejak diperkenalkan oleh UU No 10/1998 hingga tenggat waktu yang diberikan UU No 21/2008 pada 2023, maka jangka waktu UUS sebagai kemudahan bagi BUK adalah 25 tahun.

Sebuah rentang waktu konsesi yang sangat lebih dari cukup. Sebagaimana common practice di negara-negara lain, seperti Malaysia, UUS adalah tidak tak terbatas.

 
Pasca UU No 21/2008, Indonesia telah berada di arah yang tepat, yaitu jumlah UUS menurun dan jumlah BUS meningkat.
 
 

Pasca UU No 21/2008, Indonesia telah berada di arah yang tepat, yaitu jumlah UUS menurun dan jumlah BUS meningkat. Bila pada Juni 2008, jumlah BUS dan UUS berturut-turut adalah 3 dan 28, maka kini, pada Maret 2022, jumlah BUS melonjak menjadi 12 dan jumlah UUS menurun menjadi 21.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa kewajiban spin off oleh UU No 21/2008 adalah kredibel dan berhasil mendorong pelaku perbankan syariah untuk serius mengembangkan industri dalam jangka panjang dengan membentuk BUS.   

Pasca UU No 21/2008, setidaknya tercatat 4 pola respon pelaku BUK yang masuk ke pasar perbankan syariah dalam menghadapi ketentuan kewajiban spin off pada 2023 yaitu:

[i] sejak awal tidak membentuk UUS namun secara langsung mengakuisisi BUK lain dan mengonversinya menjadi BUS; [ii] melakukan spin off UUS-nya menjadi BUS;

[iii] mengakuisisi BUK lain dan mengalihkan UUS-nya ke BUK tersebut yang pada saat yang sama dikonversi menjadi BUS; dan [iv] mengalihkan UUS ke BUK induk di mana pada saat yang sama BUK induk mengonversi diri menjadi BUS.

Respons pelaku BUK ini secara jelas menunjukkan kredibilitas dan keberhasilan kebijakan spin off dalam mendorong keseriusan pelaku pasar untuk mengembangkan dan membesarkan industri.

Pasca UU No 21/2008 setidaknya telah berdiri 11 BUS, dan dalam waktu dekat, setidaknya akan terdapat tambahan 3 BUS baru.

Dalam praktik, konversi BUK menjadi BUS adalah lebih mudah dan memberi keberhasilan yang tinggi. Selain aset dan kondisi kesehatan bank yang jauh meningkat, bertransformasi menjadi BUS bahkan mampu mendorong bank menjadi perusahaan publik. Setidaknya tercatat 4 BUS hasil konversi dan spin off mampu melakukan initial public offering

Membesarkan Perbankan Syariah

Hingga kini, peran perbankan syariah Indonesia baik di tingkat domestik dan terlebih di tingkat global, adalah masih sangat terbatas. Pada 2020, perbankan syariah Indonesia hanya memiliki pangsa pasar global 2,1 persen saja, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang 11,4 persen, dan terlebih Arab Saudi sebagai pemimpin perbankan syariah global dengan pangsa 28,5 persen.

Kelemahan peran global ini dapat ditelusuri dari rendahnya penetrasi perbankan syariah di tingkat domestik. Indonesia dan Turki, dengan pangsa global masing-masing 2,1 persen dan 3,0 persen, memiliki penetrasi domestik yang rendah yaitu 6,1 persen dan 7,1 persen. Sedangkan Malaysia dan Arab Saudi sebagai pemimpin pasar global, memiliki penetrasi domestik yang tinggi, masing-masing 28,9 persen dan 68,0 persen. 

Perbankan syariah memiliki potensi besar di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, di mana mayoritasnya berada pada usia ekonomi produktif, Indonesia adalah salah satu perekonomian terbesar di dunia dengan konsumen Muslim berdaya beli tinggi yang signifikan dan akan terus bertumbuh ke depan. Kepatuhan yang semakin tinggi terhadap nilai-nilai agama semakin menentukan perilaku konsumsi kelas menengah Muslim ini.

photo
Kecil Peran Negeri Muslim. Komparasi Perbankan Syariah Indonesia dan Negara Muslim Lain. Data diolah IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Namun demikian, realitas perbankan syariah hingga kini penetrasinya masih sangat rendah. Per Maret 2022, pangsa perbankan syariah baru mencapai 6,71 persen.

Dengan pangsa pasar yang masih amat kecil, inisiatif terpenting dan yang paling dibutuhkan industri perbankan syariah hingga kini adalah kebijakan afirmasi untuk membesarkan size dan jaringan perbankan syariah dalam rangka mencapai critical mass. Dengan tercapainya critical mass, perbankan syariah akan mencapai efisiensi dan menaikkan daya saingnya sehingga perbankan syariah dapat menjadi mainstream, tidak lagi sekadar alternatif atau pelengkap strategi bisnis.

Namun kita melihat kebijakan pemerintah secara umum adalah lemah dalam membesarkan perbankan syariah, bahkan kontraproduktif. Dalam 3 tahun terakhir, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah minim visi membesarkan industri, bahkan berpotensi menggembosi.

Kebijakan konsolidasi dan merger 3 bank BUMN syariah pada 1 Februari 2021, meski signifikan meningkatkan aset BSI, tapi dengan ketiadaan injeksi modal baru, aksi korporasi tersebut tidak memberi dampak langsung apapun pada upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah.

Pangsa BSI terhadap induknya, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI juga rendah, hanya 6,1 persen per Desember 2021. Rencana akuisisi UUS BTN oleh BSI juga terlihat minim visi membesarkan industri di mana opsi penggabungan dipilih semata untuk menghindari kewajiban spin off UUS BTN pada akhir 2023.

Terkini, melalui RUU P2SK, rencana amendemen UU No 21/2008 dan wacana penghapusan kewajiban spin off pada 2023, secara jelas bertabrakan dengan common practice dan melemahkan upaya membesarkan industri perbankan syariah nasional.

Kebijakan kewajiban spin off pada 2023 sejak diundangkan pada Juli 2008, terbukti berhasil mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Pada 15 tahun awal eksistensinya, yaitu sejak diperkenalkan pada 1992 hingga Juni 2008, pangsa pasar perbankan syariah hanya mencapai 2,36 persen saja.

photo
Afirmasi untuk Industri Syariah. Kewajiban Spin Off dan Masa Depan Perbankan Syariah. Data diolah IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Sejak UU No 21/2008 hadir pada Juli 2008 dan membawa sejumlah ketentuan yang mendorong pelaku untuk serius membesarkan industri, pangsa pasar perbankan syariah mampu meningkat signifikan. Dalam 15 tahun terakhir, antara Juni 2008 hingga Maret 2022, pangsa pasar perbankan syariah melonjak dari 2,36 persen menjadi 6,71 persen.

Upaya RUU P2SK menghapus kewajiban spin off pada 2023 karenanya adalah kontraproduktif dan langkah mundur dalam pengembangan perbankan syariah nasional. Menjadi sebuah ironi ketika masih dibutuhkan banyak kebijakan afirmasi yang progresif untuk akselerasi kemajuan perbankan syariah nasional, RUU P2SK justru hadir membawa wacana kemunduran.

Jika pemerintah serius mendorong kemajuan perbankan syariah, alih-alih secara sederhana hanya sekedar mengalihkan hak dan kewajiban UUS BTN kepada BSI, pemerintah seharusnya mendorong inisiatif konversi bank BUMN konvensional menjadi bank syariah, dalam hal ini yaitu Bank BTN.

 
Upaya RUU P2SK menghapus kewajiban spin off pada 2023 karenanya adalah kontraproduktif dan langkah mundur dalam pengembangan perbankan syariah nasional.
 
 

Dengan kata lain, menghadapi kewajiban spin off UUS BTN pada akhir 2023, opsi progresif yang seharusnya dipilih pemerintah adalah mengalihkan hak dan kewajiban UUS BTN kepada BTN yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah.

Opsi progresif ini akan menjadi kebijakan afirmatif yang kuat tidak hanya dalam mendorong industri perbankan syariah namun juga pengembangan ekosistem industri keuangan syariah dan ekosistem industri halal.

BTN yang merupakan bank BUMN dengan aset terkecil, sangat potensial dikonversi menjadi bank syariah karena berspesialisasi pada pembiayaan perumahan yang sangat mendorong kemajuan sektor riil secara luas, selaras dengan semangat ekonomi syariah. Konversi BTN akan segera meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah hingga menembus 10 persen.

 
Jika inisiatif progresif ini terlaksana, pangsa perbankan syariah akan melejit menembus 12 persen.
 
 

 

Inisiatif strategis lain yang lebih ambisius adalah konversi 13 BPD yang mengalami kesulitan untuk melakukan spin off UUS-nya pada 2023. Alih-alih mendorong wacana penghapusan kewajiban spin off, yang melemahkan ekspansi industri, kebijakan afirmatif yang diharapkan adalah mendorong 13 BPD tersebut untuk konversi sepenuhnya menjadi bank syariah, mengikuti jejak Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah.

Jika inisiatif progresif ini terlaksana, pangsa perbankan syariah akan melejit menembus 12 persen. 

Kebijakan progresif lain yang seharusnya diadopsi oleh RUU P2SK adalah mendorong BUS yang dimiliki oleh BUK agar pangsa aset-nya minimal 10 persen dari aset induk BUK-nya. Hingga kini masih lemah upaya BUK untuk membesarkan BUS milik-nya.

Jika induk BUK berkomitmen membesarkan BUS milik-nya hingga 10 persen dari aset-nya, maka pangsa perbankan syariah berpotensi menembus 10 persen. Jika 3 kebijakan afirmatif – progresif diatas dilakukan sekaligus, yaitu konversi BTN dan 13 BPD, serta mendorong pangsa 9 BUS minimal 10 persen dari induk BUK-nya, pangsa perbankan syariah akan segera menembus 20 persen.

Tidak Panik Hadapi Situasi Pelik

Usaha membiasakan diri membelanjakan uang secara bija hanya untuk yang dibutuhkan.

SELENGKAPNYA

The Beatles dan Razia Rambut Gondrong

Presiden pertama RI paling benci musik ngak-ngik-ngok yang dianggap bertentangan dengan budaya Indonesia.

SELENGKAPNYA

Wapres Terima Risalah Umat Islam untuk Indonesia Lestari

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar menekankan perlunya masjid menjadi tempat menanamkan kesadaran lingkungan hidup pada umat.

SELENGKAPNYA